Sebut KIP Digunakan Mengakomodasi Orang Terdekat DPR, Pernyataan Stafsus Presiden Dinilai Tendensius

DEMOCRAZY.ID - Staf khusus (stafsus) Presiden, Billy Mambrasar menyebut, kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diperuntukkan bagi anggota DPR digunakan untuk mengakomodasi sanak saudara atau orang terdekat anggota DPR.

Menanggapi hal itu, anggota DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus menilai pernyataan stafsus presiden itu cenderung bernada memojokkan institusi DPR, juga sebuah pernyataan yang tendensius.

"Terus terang, saya sebagai anggota DPR RI sampai hari ini tidak pernah menyalurkan kuota aspirasi KIP Kuliah ini," kata Guspardi kepada wartawan, Senin (13/5/2024).

Guspardi menegaskan, tidak semua anggota DPR RI bisa menyalurkan KIP Kuliah ini.

"Hanya kawan-kawan yang berada di komisi X karena membidangi pendidikan yang bermitra dengan Kemendikbud Ristek yang diberi alokasi menyalurkan KIP kuliah melalui jalur aspirasi anggota DPR RI. Itu harus jelas dan clear dulu dan jangan digeneralisir sehingga tidak timbul penafsiran yang kemana-mana," ujarnya.

Legislator asal Sumatra Barat itupun menegaskan bahwa anggota DPR RI yang berada di Komisi X ikut bertanggung jawab untuk mensukseskan program-program yang sudah menjadi kesepakatan antara DPR dan Pemerintah.

Sebab kunci efektivitas kebijakan atau program pemerintah adalah tidak terlalu terpusat di satu lembaga saja.

"Makanya DPR sebagai lembaga yang mengawasi pemerintah diajak untuk menyalurkan beasiswa atau KIP Kuliah ini," ucapnya.

Lebih lanjut Guspardi menegaskan bahwa pemberian beasiswa atau KIP kuliah itu tidak serta merta dibagi-bagi begitu saja.

Ada persyaratan dan kriteria yang harus terpenuhi oleh siapa pun.

Di antaranya mahasiswa dari keluarga yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau penerima bantuan sosial peserta Program Keluarga Harapan (PKH), mahasiswa dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan masuk dalam kelompok masyarakat miskin maksimal pada 3 desil pada Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) yang ditetapkan Kemenko PMK.

Selain itu pendapatan kotor gabungan orang tua/wali paling banyak Rp 4 juta setiap bulan dan juga melampirkan bukti keluarga miskin dalam bentuk Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Kemudian juga akan dilakukan verifikasi data dengan mendatangi rumah calon penerima KIP kuliah ini untuk memastikan data dengan realitas di lapangan.

"Jadi kriteria penerima KIP Kuliah ini mesti memenuhi beberapa persyaratan yang ketat, tak terkecuali jika penerima manfaat KIP Kuliah ini berasal dari kerabat Anggota DPR, jika memang ada," tegasnya.

Oleh karena itu, Guspardi menilai pernyataan Billy Ambasar sebagai stafsus Presiden ini bernada tendensius dan seharusnya bisa diklasifikasi.

"Berapa persen sih kuota yang diberikan kepada anggota DPR melalui jalur aspirasi dibanding kuota KIP Kuliah yang berjumlah yang pada tahun 2024 mencapai hampir 1 juta kouta. Lagi pula anggota DPR yang menerima kuota KIP Kuliah hanyalah persoalan metode distribusi," katanya.

"Dan yang perlu diperbaiki bagaimana pengawasan dari penyaluran KIP Kuliah ini sehingga penyalurannya tepat sasaran dan betul-betul diterima oleh mereka yang berhak dan pantas menerima manfaat," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Staf Khusus Presiden (Stafsus) Billy Mambrasar mengungkap adanya praktik pemberian kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada anggota DPR untuk mengakomodasi sanak saudara atau orang terdekat lainnya.

Dia mengatakan praktik tersebut sudah berjalan cukup lama dan telah menghalangi para pelajar yang benar-benar layak mendapatkan bantuan KIP Kuliah.

Sumber: Tribun