Rocky Gerung: Soal Pangan, Prabowo Jangan Serahkan Pada Menteri Pencari Rente - DEMOCRAZY News
EKBIS POLITIK

Rocky Gerung: Soal Pangan, Prabowo Jangan Serahkan Pada Menteri Pencari Rente

DEMOCRAZY.ID
Mei 20, 2024
0 Komentar
Beranda
EKBIS
POLITIK
Rocky Gerung: Soal Pangan, Prabowo Jangan Serahkan Pada Menteri Pencari Rente

Rocky Gerung: Soal Pangan, Prabowo Jangan Serahkan Pada Menteri Pencari Rente


DEMOCRAZY.ID - Indonesia banyak menyerap barang-barang impor, bahkan bahan pangan, dari Singapura. 


Bahkan neraca perdagangan Indonesia dengan negara seluas DKI Jakarta itu sampai-sampai defisit dalam empat tahun terakhir.


Beberapa barang pangan juga diimpor langsung dari negara itu, di antaranya cabai yang pada Januari-April 2024 tercatat senilai US$85, turun dari periode yang sama tahun sebelumnya senilai US$ 326. Lalu bawang putih US$ 20 dari sebelumnya US$ 155.


Selain itu, ada tepung gandum dan meslin yang pada periode Januari-April 2024 mencapai US$ 99.1544 dari sebelumnya pada Januari-April 2023 hanya sebesar US$ 79.299. 


Kemudian, garam yang tercatat sebesar US$ 42.529 dari periode yang sama pada 2023 tak ada catatan impornya di BPS.


Terkait didatangkan impor cabai dan bawang putih dari Singapur, Rocky Gerung menanggapi hal tersebut di akun youtubenya pada Sabtu, 18/ 5/2024.


“Singapur yang kota financial artinya kita cuma minjam hubungan di situ supaya bisa masuk ke  Indonesia,” ujar Rocky Gerung.


“Singapur dapat fee luar biasa. Singapura justru dari devisa Indonesia yang tiba di Singapur,” imbuhnya.


Rocky menilai kenapa Indonesia tidak dianggap di ASEAN sebagai negara yang berdaulat secara pangan karena pangan kita bergantung kepada Singapura. 


Kemampuan kita untuk mengatakan kami negara agraris itu diketawain oleh Singapur. Itu yang memalukan.


Diutarakan Rocky, Singapur adalah investor foreign direct Investment bagi Indonesia. Jadi banyak takut pada Amerika, pada China ternyata Singapur yang paling banyak ambil  keuntungan dari proses-proses impor ekspor kita.


Kita tahu lah ngga ada kebun bawang, cabe lebih luas di Singapur, dan mereka itu hanya broker atau calo saja. 


Tetapi para pejabat ini kan tahu dengan impor ada fee yang bisa dimainkan dengan Singapur. Dan Singapur tentu tahu permainan-permainan ini. Ini bisa dikatakan moral hazard.


“Berlangsung moral hazard ketika kabinet menteri-menteri di bidang pangan adalah ekstensi dari broker-broker di Singapura,” tandas Rocky.


“Jadi artinya apapun yang disoalkan dengan persoalan pangan bagi menteri yang akan datang misalnya bilang gampang tuh saya punya perusahaan broker di Singapura nanti saya kirim dari Singapura,” terangnya.


Menurut Rocky Gerung Prabowo harus hati-hati dalam mengerahkan menteri pangan.


“Jadi kelihatannya Pak Prabowo juga mesti hati-hati karena wilayah-wilayah sensitif soal pangan itu kalau dikerahkan pada menteri-menteri yang sekedar cari rente dari impor pangan bisa menyebabkan kemampuan kita untuk berdaulat pangan bisa ditipu dengan statistik doang,” jelas Rocky.


“Ini harus dibuka ke publik,” tegasnya.


Rocky menyebutkan  kubu Prabowo merasa senang kan mau bangun food estate, food security. Nah tapi resoursenya datang dari Singapur.


“Kan itu permainan headline saja.  Jadi Pak Prabowo kelihatannya harus hati-hati.


Rocky menegaskan pemerintahan Prabowo harus pastikan bahwa koperasi dihidupkan untuk menampung produk-produk petani kita. 


Kemudian  diterangkan bahwa Indonesia masuk di dalam wilayah kebutuhan pangan bisa terpenuhi sendiri dengan kekuatan koperasi


“Jadi ekonomi kerakyatan harus diucapkan oleh Prabowo dengan paparan yang komprehensif sehinggs orang tidak menduga-duga lagi si menteri ini jadi menteri pangan karena dia punya bisnis pangan. Bahayanya di situ,” jelas Rocky.


Hal ini dibuka saja oleh Pers jangan disembunyikan sehingga Pak Prabowo dalam menyusun kabinetnya secara masuk akal.


Menurut Rocky hal-hal semacam inilah yang menjadi tugas Pers. Sementara Pers hendak akan  dibungkam. 


Kalau Pers melakukan investigasi jalur ekspor impor pangan itu dari Singapura lalu dianggap membahayakan sistim informasi karena kita ada pengendalian larangan jurnalis membuat reportase intvestigasi. 



Sumber: JakartaSatu

Penulis blog