Program Makan Siang Gratis Lebih Penting dari IKN, Keluarga Prabowo: Kalau Belum Mampu, Jangan Dulu

DEMOCRAZY.ID - Program Makan Siang Gratis lebih penting dari IKN, keluarga Prabowo: kalau belum mampu, jangan dulu.

Ekonom Senior Prof. Soedrajad Djiwandono blak-blakan menyebut program Makan Siang Gratis lebih penting dibanding pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Diketahui, Prof Soedrajad Djiwandono merupakan keluarga Presiden Terpilih, Prabowo Subianto.

Soedjrajad adalah suami dari Bianti Miderawati Djojohadikusumo, anak Soemitro Djojohadikusumo.

Bianti Miderawati Djojohadikusumo adalah kakak perempuan Prabowo Subianto. 

Soedrajad adalah mantan Gubernur Bank Indonesia periode 1993-1998, Prof. Soedrajad Djiwandono.

Bukan tanpa alasan, ia menyatakan bahwa IKN Nusantara tak lebih penting dari program Makan Siang Gratis.

Ya, pembangunan IKN Nusantara terus menjadi sorotan jelang akhir masa pemerintahan Jokowi.

Kini, pernyataan ekonom senior sekaligus mantan Gubernur Bank Indonesia periode 1993-1998, Prof. Soedrajad Djiwandono menyebut program andalan Prabowo-Gibran, makan siang gratis lebih penting dari IKN Nusantara.

Soedrajad Djiwandono, petinggi Gerindra dan kakak ipar Prabowo Subianto ini juga menyoroti urgensi pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara.

Apakah makan siang gratis dan IKN Nusantara ini bakal menjadi konflik antara Prabowo Subianto dan Jokowi?

Di Pemilu 2024, Prabowo tak segan-segan mengakui akan melanjutkan program Jokowi.

Pernyataan Mantan Gubernur BI, Soedrajad Djiwandono yang menyinggung soal makan siang gratis dan IKN Nusantara ini disampaikan di acara ROSI, Kompas TV, Kamis (28/3/2024) pun jadi sorotan.

Di acara ROSI Kompas TV, Soedrajad Djiwandono mengatakan pandangannya terkait sejumlah program yang akan dikerjakan pasangan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka seperti makan siang gratis hingga pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurut Soedrajad, program makan siang gratis adalah program yang penting untuk menyelesaikan masalah gizi di Indonesia seperti stunting.

"Saya kira iya, masalah stunting itu sesuatu yang benar-benar terjadi di masyarakat kita dan kita tidak bisa memperbaikinya jika sudah terlambat," kata Soedrajad dalan program ROSI Kompas TV, Kamis (28/3/2024).

Seperti yang diketahui, makan siang gratis merupakan program unggulan dari Prabowo-Gibran.

Nantinya, program ini akan memberikan makan gratis bagi lebih 80 juta masyarakat Indonesia. Dan setiap tahunnya akan memakan dana sebesar Rp450 triliun.

Dengan dana yang cukup besar dan ada program lain yang dikerjakan seperti IKN Nusantara, tentu akan membebani keuangan negara.

Saat ditanya tentang program IKN ini, Soedrajad menjawab, "Ya kalau belum mampu, jangan dulu."

Menurutnya, Indonesia belum mampu untuk membangun IKN karena banyak yang harus dibangun.

"Ya kalau untuk itu ya belum dong, karena yang harus dibangun begitu banyaknya, mulai dari nol, kok," lanjutnya.

"Memang kondisi Jakarta makin enggak enak dan seterusnya, cuman kita harus mampu hidup di sana sebelum betul-betul punya kemampuan membangun IKN sampai selesai," imbuhnya.

Lebih lanjut, Soedrajad mengatakan bahwa memindahkan ibu kota ke IKN merupakan proyek yang tidak ada urgensinya untuk saat ini.

Selain itu, Indonesia juga sebenarnya dalam kondisi belum mampu untuk membangun IKN karena dibangun dari nol.

Meskipun kondisi Jakarta yang memprihatinkan, tetapi target IKN yang diselesaikan dalam waktu dua tahun dinilai kurang realistis.

“Kalau saya enggak mau punya target untuk membangun IKN seperti itu,” ungkapnya.

Menurut Soedrajad, program makan siang gratis lebih penting untuk dikerjakan demi membangun generasi Indonesia yang akan datang.

"Kalau diberi pilihan, saya nggak ragu untuk memilih makan siang gratis,” kata Soedrajad.

"Makan siang gratis lebih penting untuk saya, karena ini (untuk) generasi yang akan datang membangun Indonesia, kok.

Kalau punya penduduk banyak tapi bodoh-bodoh kan sebuah masalah," jawabnya.

"Saya sangat yakin soal itu," tegas Soedrajad.

Prabowo Siapkan RP 16 T Per Tahun untuk IKN

Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menganggarkan 1 miliar dolar atau sekitar Rp 16 triliun per tahun untuk membangun Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Jadi, 30 miliar dolar untuk 30 tahun itu 1 miliar dolar per tahun. Anggaran negara masih bisa menanggungnya, jadi kami sangat yakin," kata Prabowo dalam Forum Ekonomi Qatar di Doha, dikutip dari kanal YouTube, Sabtu (18/5/2024).

Menanggapi hal ini, Ketua Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga memperkirakan bahwa anggaran tersebut cukup.

Pasalnya, infrastruktur utama di IKN sudah dibangun sejak awal dan saat ini masih dalam tahap penyelesaian, misalnya Bendungan Sepaku Semoi dan sebagian ruas Jalan Tol IKN.

"Kalau hitungan saya sih sekitar Rp 16 triliun cukup karena kan kita berfikirnya juga IKN ini selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kan sebetulnya secara teoritis 80 persen diharapkan investasi," ujar Danis saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (17/5/2024).

Adapun saat ini pembangunan IKN terdiri dari tiga batch, yakni batch 1, batch 2, dan batch 3 dengan total progres 40,8 persen.

Setelah seluruh pekerjaan terkontrak tersebut selesai, akan dilanjutkan pembangunan ruas tol lanjutan Seksi 1, Seksi 4, hingga immersed tunnel.

Selain itu, masih ada proyek pembangunan kantor-kantor kementerian.

Sementara yang saat ini sudah mulai dibangun adalah Kantor Kementerian PUPR dan Kementerian Pertahanan. Juga ada pembangunan rumah susun (rusun) ASN lanjutan untuk memfasilitasi ASN yang akan ditugaskan ke IKN.

Sorotan JK

Wakil Presiden Ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla menyinggung sejumlah 'proyek tiba-tiba' yang muncul di masa pemerintah Presiden Jokowi.

Hal ini diungkapkan JK usai menemui pimpinan MPR RI di kediamannya, Jalan Brawijaya Raya 6, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2024).

Proyek yang tiba-tiba muncul tersebut salah satunya adalah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara atau IKN di Kaltim.

Menurut JK, proyek tersebut tak memikirkan efisiensi dan tujuan yang jelas yang seharusnya disusun jauh hari sebagai tujuan bernegara.

"Jadi efisiensi kemudian tujuannya jelas yang ada targetnya yang kalau diamini, jangan ada proyek tiba-tiba besar tiba-tiba, katakanlah IKN," kata JK , seperti dilansir Kompas.com.

"Itu tidak ada di janji kampanye tidak ada di ini, tidak ada di perencanaan, tiba-tiba muncul ya tiba-tiba," katanya.

JK mengatakan, proyek serupa tidak hanya IKN, banyak proyek tiba-tiba muncul tanpa perencanaan yang jelas.

Sebab itu dia berharap kedepan pemerintah Indonesia harus memiliki rencana jangka menengah dan panjang agar pembangunan bisa diawasi dengan baik.

"Kalau tidak ada perencanaan jangka panjang atau jangka menengah, maka mau apanya yang dikontrol? Karena itu rencana jangka panjang apakah dalam bentuk target atau semacamnya yang lebih efisien lebih jelas, itu negara harus punya," katanya.

JK juga menyinggung program bantuan sosial (bansos) dan subsidi yang dinilai tak sesuai dengan kondisi keuangan negara saat ini.

Padahal anggaran negara harus digunakan secara efisien karena sering terjadi pengeluaran lebih besar daripada pemasukan negara.

"Katakanlah subsidi yang harus disesuaikan dengan kondisi kita, bansos juga harus disesuaikan dengan kondisi kemampuan pemerintah supaya tetap pembangunan jalan," ucapnya. 

Sumber: TribunTribun