.png "DEMOCRAZY.ID")
DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Wacana penambahan jumlah kementerian yang digulirkan kubu presiden terpilih Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka terus menuai kritik
Langkah itu dianggap tak sejalan dengan prinsip Pemerintahan yang efektif.
Sebab, rencana dari kubu Prabowo- Gibran menambah jumlah anggota kabinet dari 34 kursi menjadi 40 kursi.
Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro menilai, jika wacana tersebut benar-benar diwujudkan, maka akan menimbulkan sisi positif dan negatif.
Kata dia, sisi positifnya akan menimbulkan maksimal dalam kerja, walaupun belum ada jaminan dari hal tersebut.
Sebaliknya sisi negatifnya tutur Agung, akan adanya pembengkakan dalam hal Anggaran Negara.
"Soal pembiayaan APBN yang membengkak, tumpang tindih koordinasi - eksekusi karena butuh waktu beradaptasi kementerian baru nanti," kata Agung saat dihubungi, Jumat (10/5/2024).
Kemudian saat ditanya penggelembungan kursi Menteri tersebut atas dasar banyaknya partai yang berkoalisi, Agung mengatakan hal itu konsekuensi yang logis.
"Kecuali ada arahan mengoptimalkan posisi Wamen atau mengkonversi kursi Menko atau posisi kementerian strategis lain yakni 2 kursi," kata Agung.
"Misalnya jatah Golkar 5 kursi. Karena Golkar minta Menko Perekonomian, maka hanya akan mendapat 4 kursi," sambungnya.
Harus Perhatikan Kebatinan Publik
Sebelumnya, Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai, hal tersebut merupakan bagian untuk mengakomodasi kepentingan banyak partai pendukung Prabowo-Gibran.
Menurut Ujang, dalam konteks politik hal tersebut merupakan lumrah terjadi.
"Keuntungannya mungkin kabinet Prabowo-Gibran banyak mengakomodasi kepentingan mereka-mereka yang bergabung," kata Ujang saat dihubungi Wartakotalive.com, Jumat (10/5/2024).
Ujang menerangkan bahwa jika penambahan kementerian itu nantinya benar terealisasi, Prabowo tentu harus memberikan argumentasi kepada publik Tanah Air.
Menurut Ujang, publik akan menyoroti bertambahnya beban anggaran negara untuk mengakomodir rencana penambahan kementerian itu.
"Nanti, publik kelihatannya akan mengkritisi karena dianggap akan menambah beban anggaran negara sebab bertambah posisi jabatan menterinya," jelas Ujang.
Ujang mewanti-wanti, kritik-kritik terkait rencana ini tentu harus siap dihadapi Prabowo.
Hal itu dikarenakan perihal jajaran kabinet pemerintahan merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih di 2024.
Ujang mengingatkan pentingnya pemerintahan mendatang untuk memerhatikan kebatinan publik dalam merealisasikan rencana penambahan kementerian ini.
"Harus memerhatikan kebatinan publik, misalkan masyarakat banyak yang susah, banyak yang sulit, lagi banyak yang menderita," tutur Ujang.
Jadi Satu Tim
Di sisi lain, Prabowo mengungkapkan dirinya mendapat dukungan menjadi presiden oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi hingga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.
Bahkan, Prabowo menganggap Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur juga turut mendukung dari langit.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutanya, dalam acara Workshop Bimtek Anggota Legislatif tingkat Nasional dan Rakornas Pemenangan Pilkada Serentak 2024 Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan Kamis (9/5/2024) malam.
"Saya merasa ada tiga presiden yang meng-endorse dan dukung saya. Pertama-tama tentunya, sudahlah tidak usah malu-malu, Presiden Jokowi ya kan, apalagi, bener tidak," kata Prabowo.
"Saya juga tidak pernah sembunyi, saya dulu lawan Jokowi tapi sekarang saya bagian dari tim Jokowi dan saya didukung Jokowi, mau apa? Bener tidak? tidak usah basa-basi lah," lanjutnya.
Kemudian Ketum Partai Gerindra ini juga menyebutkan adanya dukungan dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Itu juga terang-terangan kan. Dan saya juga merasa saya didukung oleh Presiden Gus Dur. Kan beliau endorse aku terus menerus ya kan. Jadi beliau dukung saya dari langit, aku yakin beliau di belakang saya," kata Prabowo.
Selanjutnya Prabowo lantas menyinggung ihwal adanya dukungan dari dua presiden lain, yakni Presiden ke-2 Soeharto dan Presiden pertama Soekarno.
"Saya kira mungkin Pak Harto dukung saya juga ya," kata Prabowo.
Sementara itu saat menyinggung soal Soekarno, Prabowo menegaskan bahwa bapak proklamasi tersebut milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik satu partai tertentu.
"Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia," ujar Prabowo.
"Feeling saya kayanya beliau juga dukung saya juga kira-kira, ya kan," imbuhnya.
Sebagai informasi, dalam acara tersebut hadir Ketum PAN Zulkifli Hasan, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Ketua Majelis Penasehat PAN Hatta Rajasa hingga Waketum PAN Viva Yoga Mauladi.
Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Bangun Komunikasi dengan Prabowo Subianto
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membangun komunikasi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Hal itu diungkapkan Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo seperti dikutip dari Tribunnews.com Kamis (9/5/2024).
Kata Yustinus, Presiden Jokowi ingin proses transisi pemerintahan berjalan dengan baik.
Pasalnya, Menkeu Sri Mulyani saat ini tengah fokus pada proses transisi pemerintah dari Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Terlebih lagi, Prastowo juga menyebut bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga saat ini belum mengetahui adanya tim transisi untuk pemerintahan baru.
"Sejauh ini yang kami tahu, tidak ada tim transisi untuk pemerintahan baru, meski kami mendengar akan dibentuk," tutur Prastowo kepada wartawan di Kawasan Cikini, Rabu (8/5/2024) malam.
"Sejauh ini yang kami tahu Presiden Jokowi sudah memerintahkan dan menugaskan Bu Sri Mulyani untuk terus membangun komunikasi dengan Presiden terpilih dengan timnya sehingga bisa lebih komprehensif, smooth transisinya," sambungnya.
Meski begitu, Prastowo menyatakan tidak akan sulit untuk membangun komunikasi antara Kementerian Keuangan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebab, keduanya saat ini masuk dalam pemerintahan Presiden RI Jokowi.
"Karena kita juga paham, sebagian besar kan ada di kabinet. Maksudnya tidak sulit mengkomunikasikan Pak Prabowo adalah Menhan yang sangat tahu bagaimana anggaran," ucap Prastowo.
"Lalu pak Airlangga Hartarto itu juga Menko Perekonomian yang juga sangat paham keuangan negara dan APBN, termasuk dengan Pak Zulhas dan lain-lain," imbuhnya.
Adapun sebelumnya, Prastowo membantah isu Sri Mulyani akan meneruskan jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Sebab kata dia, posisi Menkeu tersebut merupakan hak prerogatif Presiden terpilih dan di Kementerian Keuangan pun belum ada informasi menyoal hal tersebut.
"Saya rasa soal kalau soal Menkeu itu hak prerogatif pres terpilih Pak Prabowo. Bu Sri Mulyani fokus menyelesaikan transisi. Pembicaraan lain kami rasa belum ada dan memang tidak usah di ada-adakan. Saya rasa hanya mengalir saja," tutur Prastowo.
Sebelumnya Pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto membeberkan bagaimana upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersiapkannya sebagai Presiden kedelapan RI.
Prabowo Subianto mengatakan bahwa Jokowi merupakan sosok yang sangat teliti.
Di mana Prabowo Subianto mengaku disiapkan betul-betul oleh Jokowi untuk kemudian bisa langsung bekerja usai dilantik.
Misalnya saja, Jokowi sudah mengarahkannya untuk ke Tiongkok, Jepang, dan Timur Tengah usai dilantik menjadi Presiden.
Bahkan, Jokowi kini sudah memanggil Prabowo Subianto bukan lagi Mas Menhan namun Mas Bowo.
“Dan saya merasa saya disiapkan benar-benar. Kemarin-kemarin saya dipanggil Menhan kan sekarang sudah lebih akrab, Mas Bowo,” bebernya di acara Halal Bihalal Nahdlatul Ulama (NU) pada Minggu (28/4/2024).
“Jadi Mas Bowo kalau sudah diangkat ke sini, ketemu ini, saya siap pak, siap pak, saya diminta ke Tiongkok, ke Jepang atas petunjuk beliau,” ucapnya.
Sumber: Tribun
.png "DEMOCRAZY.ID")