Panas! Pemerintahan Israel Terpecah, Menhan Gallant Tolak Rencana Netanyahu

DEMOCRAZY.ID - Pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu 'terpecah' setelah Menteri Pertahanan Yoav Gallant tak sependapat terkait rencana pascaperang di Gaza dan bersumpah untuk menentang pemerintahan militer jangka panjang oleh Israel atas wilayah kantong Palestina yang porak poranda.

Pernyataan Gallant yang disiarkan televisi menandai perbedaan pendapat paling vokal dari eselon atas Israel terhadap Netanyahu selama konflik multi-front yang telah berlangsung selama tujuh bulan yang telah memicu perpecahan politik di dalam dan luar negeri.

Netanyahu mengisyaratkan, dalam balasan yang tidak secara eksplisit menyebut nama Gallant, bahwa purnawirawan laksamana itu membuat "alasan" karena belum menghancurkan Hamas dalam konflik yang sudah memasuki delapan bulan.

Namun perdana menteri veteran yang konservatif itu tampaknya dikepung dalam kabinet perangnya sendiri. 

Mantan jenderal yang berhaluan tengah, Benny Gantz, satu-satunya anggota pemungutan suara di forum tersebut selain Netanyahu dan Gallant, mengatakan bahwa menteri pertahanan telah "mengatakan kebenaran".

Sambil menegaskan kembali tujuan pemerintahan Netanyahu untuk mengalahkan Hamas dan memulihkan sandera yang tersisa dari serangan lintas batas yang dilakukan faksi Islam pada 7 Oktober, Gallant mengatakan hal ini harus dilengkapi dengan meletakkan dasar bagi pemerintahan alternatif Palestina.

"Kita harus menghilangkan kemampuan Hamas dalam memerintah di Gaza. Kunci dari tujuan ini adalah aksi militer, dan pembentukan pemerintahan alternatif di Gaza," kata Gallant, dilansir Reuters, Kamis (16/5/2024).

"Dengan tidak adanya alternatif seperti itu, hanya ada dua pilihan negatif yang tersisa: pemerintahan Hamas di Gaza atau pemerintahan militer Israel di Gaza," tambahnya, seraya mengatakan bahwa ia akan menentang skenario terakhir dan mendesak Netanyahu untuk secara resmi membatalkannya.

Gallant mengatakan bahwa, sejak Oktober, dia telah mencoba untuk mempromosikan rencana pembentukan "pemerintahan alternatif Palestina yang tidak bermusuhan" terhadap Hamas, namun tidak mendapat tanggapan dari kabinet Israel.

Pernyataanya dan disiarkan langsung oleh TV dan radio Israel, mengingatkan pada peringatan mengejutkan Gallant pada Maret 2023 yang memicu perombakan peradilan yang dilakukan oleh Netanyahu yang mengancam kohesi militer.

Pada saat itu, Netanyahu mengumumkan bahwa Gallant akan dipecat - tetapi mundur di tengah banjirnya demonstrasi jalanan. 

Beberapa analis pertahanan percaya bahwa prediksi Gallant didukung oleh kemampuan Hamas untuk membutakan pasukan Israel beberapa bulan kemudian.

Ketika ditanya apakah dia khawatir akan digulingkan lagi, Gallant menjawab dengan santai. 

"Saya tidak menyalahkan siapapun. Dalam negara demokratis, saya yakin, adalah hal yang pantas bagi seseorang, terutama menteri pertahanan yang memegang jabatan, untuk mengambil keputusan yang dipublikasikan."

Kritik Gallant di Gaza mengingatkan pada sekutu utama Israel, Amerika Serikat (AS), yang berupaya menjadikan perang ini sebagai peran Otoritas Palestina (PA) yang didukung internasional, dan mempunyai pemerintahan terbatas di Tepi Barat yang diduduki.

Netanyahu menolak hal ini, menggambarkan PA sebagai entitas yang bermusuhan - dan mengulangi pernyataan ini dalam pernyataan video yang ia keluarkan di media sosial satu jam setelah pernyataan Gallant.

Setiap langkah untuk membentuk pemerintahan alternatif di Gaza mengharuskan Hamas dilenyapkan terlebih dahulu, kata Netanyahu, dan diakhiri dengan tuntutan agar tujuan ini dicapai "tanpa alasan".

Koalisi Netanyahu yang berkuasa mencakup mitra ultra-nasionalis yang menginginkan PA dibubarkan dan pemukiman baru Yahudi di Jalur Gaza. Mitra-mitra tersebut kadang-kadang berselisih dengan Gallant.

Netanyahu mengatakan Israel akan mempertahankan kendali keamanan keseluruhan atas Gaza setelah perang di masa mendatang. 

Dia tidak lagi menggambarkan skenario ini sebagai sebuah pendudukan - sebuah status yang Washington tidak ingin munculkan - dan telah mengisyaratkan penolakan terhadap Israel yang menetap di wilayah tersebut.

Selama seminggu terakhir, pasukan darat Israel telah kembali ke beberapa wilayah di Gaza utara yang mereka kuasai dan tinggalkan pada paruh pertama perang. 

Israel menggambarkan misi baru ini sebagai tindakan keras terencana terhadap upaya kelompok Hamas untuk berkumpul kembali, sementara Palestina melihat bukti kegigihan orang-orang bersenjata tersebut.

Saat memberi pengarahan kepada wartawan pada Selasa, juru bicara militer Laksamana Muda Daniel Hagari ditanya apakah tidak adanya strategi pasca-Hamas di Gaza mempersulit operasi.

"Tidak ada keraguan bahwa alternatif terhadap Hamas akan menimbulkan tekanan terhadap Hamas, tapi itu adalah pertanyaan bagi eselon pemerintah," jawabnya.

Sumber: CNBC