Nasihat JK ke Prabowo untuk Tak Bikin Program Dadakan Seperti IKN

DEMOCRAZY.ID - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) memberikan nasihat kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto agar tidak membuat kebijakan secara tiba-tiba seperti megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, sebagaimana yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

JK meminta agar Prabowo-Gibran membuat kebijakan secara matang sebelum resmi dilantik agar pemerintahan dapat berjalan efisien.

"Jangan tiba-tiba ada proyek besar. Tiba-tiba katakanlah IKN. Itu tidak ada di janji kampanye, tidak ada di ini, tidak ada di perencanaan, tiba-tiba muncul," kata JK usai menerima kunjungan pimpinan MPR di kediamannya, Rabu (22/5).

JK juga mewanti-wanti agar lima tahun pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan diisi dengan target yang jelas dengan pertimbangan matang alias program kerja dengan rencana jangka panjang.

Pun ia berharap Prabowo dapat menjalankan roda pemerintahan secara efisien. 

Ia mengingatkan efisiensi terutama pengeluaran negara tersebut sudah harus dilakukan sejak tahun pertama kepemimpinan.

Beberapa efisiensi yang dapat dilakukan, kata dia, mulai dari penyesuaian besaran bansos kepada masyarakat hingga pengurangan subsidi.

"Kalau tidak ada perencanaan jangka panjang atau jangka menengah, maka apanya yang mau dikontrol? Karena itu rencana jangka panjang apakah dalam bentuk target atau semacamnya yang lebih efisien," ujar JK.

JK Respons Ide Rekonsiliasi Ala Bamsoet: untuk Apa, Sudah Cukuplah

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) angkat suara terkait ide rekonsiliasi nasional usai Pilpres 2024 yang sempat dilontarkan Ketua MPR Bambang Soesatyo.

JK memandang tidak perlu lagi diwacanakan pertemuan antara Anies Baswedan, Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Menurutnya apa yang terjadi saat ini sudah cukup untuk disebut sebagai rekonsiliasi.

Apalagi, kata dia, kedua capres yang kalah sebelumnya yakni Anies dan Ganjar sudah mengakui Prabowo sebagai presiden terpilih.

"Untuk apa (pertemuan) sudah cukuplah, yang penting 01 (Anies) sudah mengakui 03 (Ganjar) sudah mengakui cukup," ujarnya kepada wartawan, Rabu (22/5).

JK menilai tidak perlu lagi memaksakan pertemuan dengan dalih rekonsiliasi hanya dikarenakan salah satu Capres telah menyatakan sikap sebagai oposisi. Menurutnya hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar dalam iklim demokrasi.

"Ya itulah, tidak ada masalah ketika ada yang diluar pemerintah sebagai oposisi," tuturnya.

Sebelumnya Bambang Soesatyo menggagas rekonsiliasi nasional antara kontestan di Pilpres 2024 lalu harus segera dilaksanakan.

Ia menyebut pertemuan antara Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sudah digagas dan harus segera dilakukan.

Bamsoet menyebut pertemuan ini harus dilakukan guna membicarakan berbagai masalah kebangsaan serta untuk menentukan nasib bangsa Indonesia ke depannya.

"Saya dan para pimpinan aktivis dari forum aktivis nasional sedang menyiapkan inisiasi suatu pertemuan rekonsiliasi yang ingin menyatukan dalam suatu forum 01, 02 dan 03. Pak Prabowo, Pak Anies, dan Pak Ganjar," kata Bamsoet saat hadir dalam acara Tribute to Akbar Tandjung di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Minggu (19/5).

Sumber: CNN