Menohok! Rocky Gerung: Orang Toxic Dilarang Jadi Menteri, Kabinet Harus Berlandaskan Kedaulatan Rakyat

DEMOCRAZY.ID - Perdebatan mengenai orang toxic dilarang masuk kabinet kian memanas. 

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang meminta Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto tidak memasukkan pihak/orang toxic ke pemerintahannya.

Pengamat politik Rocky Gerung menyikapi perihal itu bahwa pemerintahan siapa pun untuk benar-benar kembali kepada konstitusi yakni memberikan kesejahteraan dan keadilan kepada rakyat.

"Kabinet ke depannya perlu dibangun berdasarkan awal republik dibentuk yaitu kedaulatan rakyat, kesetaraan warga negara," ujar Rocky pada program Rakyat Bersuara di iNews TV yang dipandu moderator Aiman Witjaksono, Selasa (14/5/2024).

Mantan politikus Partai NasDem Zulfan Lindan mengatakan, ucapan Luhut yang meminta Prabowo tidak mengajak orang atau pihak toxic ke pemerintahan sebagai hal yang dapat dimaknai dari berbagai sudut pandang di kalangan publik.

"Pak Luhut berbicara seperti menyinggung dirinya sendiri atau bisa dibilang beliau mengkritik dirinya sendiri," katanya.

Mestinya Luhut menjelaskan lebih spesifik makna toxic yang tepat. 

"Kriteria toxic itu seperti korupsi, kolusi, nepotisme, penyimpangan, pelanggaran hukum. Kalau dimaknai secara positif ya mungkin maksudnya mencari orang yang lebih bersih ke depannya," ujar Zulfan.

Menurut dia, perlu juga ada pemikiran matang terkait rencana penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka apakah benar-benar berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan rakyat atau justru sebaliknya.

"Penambahan kementerian tidak membebani APBN dan yang paling penting indikatornya harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

Luhut Bilang Orang Toxic Dilarang Masuk Kabinet, Relawan Anies: Kalimat Sudah Biasa di Era Jokowi

Relawan Anies Baswedan, Geisz Chalifah menganggap ucapan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal larangan membawa orang toxic ke kabinet atau pemerintahan sudah biasa terdengar di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Geisz menerjemahkan kalimat toxic seperti merendahkan orang lain.

"Ya memang karena kan arti toxic itu orang beracun yang membuat pengaruh negatif kepada orang lain. Memang seperti itu dan saya kira kalimat-kalimat seperti ini sudah biasa di era Jokowi," ujar Geisz pada acara Rakyat Bersuara bertemakan Orang Toxic Nggak Boleh Jadi Menteri, Selasa (14/5/2024).

Dia menyoroti sikap Luhut yang sebetulnya toxic karena tidak bisa menerima pernyataan kritis dari masyarakat sipil. 

Seakan jika rakyat tak setuju dengan aturan, lalu diancam agar tidak tinggal di Indonesia.

"Kalau tidak setuju keluar saja dari Indonesia, itu toxic. Ya tinggal dibuka saja kalimatnya Pak Luhut yang sebelumnya itu kan," katanya.

"Tapi, sebagai pejabat selalu kalimat-kalimat yang keluar itu toxic apalagi yang lebih parah lagi yang sebelumnya ancaman," sambungnya.

Menurut Geisz, sebagai pejabat publik kalimat tersebut tak layak dikeluarkan supaya ucapan tersebut tidak multitafsir di tengah masyarakat.

"Begini, sebagai pejabat ya kalimat-kalimat itu selayaknya dijaga agar tidak menjadi multipersepsi di publik kan begitu selayaknya," ujarnya.

Sumber: SindoNews