Kuasa Hukum KPU Jadi Ahli Anwar Usman di PTUN, Perludem: Ada Potensi Konflik Kepentingan!

DEMOCRAZY.ID - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi alias Perludem menyebut ada potensi konflik kepentingan karena kuasa hukum KPU, Muhammad Rullyandi, disebut-sebut menjadi ahli yang dihadirkan eks Ketua MK, Anwar Usman, dalam gugatannya di pengadilan tata usaha negara (PTUN).

Hal ini dijelaskan oleh Peneliti Perludem, Ihsan Maulana, dalam diskusi bertajuk 'Peluncuran Hasil Pemantauan Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif di Mahkamah Konstitusi' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada Senin, 20 Mei 2024.

"Anwar Usman itu sedang berperkara, dia menggugat ke PTUN soal pemberhentian dirinya sebagai Ketua MK," kata Ihsan.

Seperti diketahui, Anwar menggugat Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, ke PTUN Jakarta. 

Gugatan tersebut mendapatkan nomor perkara 604/G/2023/PTUN.JKT. Namun, belum ada putusan dan masih berproses.

Ihsan menjelaskan, selama memantau perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU di Mahkamah Konstitusi, ada perkara yang masuk ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi alias MKMK.

"Ternyata ahli yang dihadirkan oleh Anwar Usman di PTUN, yaitu Muhammad Rullyandi adalah kuasa hukum KPU di dalam PHPU pileg," ucap Ihsan.

Sebagai informasi, laporan ke MKMK yang dimaksud oleh Ihsan adalah yang dimohonkan oleh advokat bernama Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. 

Dalam salinan laporan yang diterima Tempo, Zico melaporkan dugaan pelanggaran etik Anwar Usman mengenai prinsip kepantasan dan kesopanan. 

Sebab, Rullyandi yang juga menjadi kuasa hukum KPU menjadi ahli dalam perkaranya di PTUN.

"Nah, ini menggambarkan bagaimana potensi konflik kepentingan antara Anwar Usman dengan kuasa hukum (KPU) atau ahli yang dihadirkan di PTUN," ucap Ihsan.

Hakim Konstitusi Anwar Usman Kembali Dilaporkan ke MKMK

Hakim Konstitusi Anwar Usman dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) karena diduga melakukan pelanggaran etik dan pedoman perilaku hakim.

Pelaporan ini dibuat oleh advokat Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, Senin (13/5/2024).

"Pelapor menyampaikan laporan dugaan pelanggaran etik oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman terkait prinsip kepantasan dan kesopanan," kata Zico, dalam laporannya kepada MKMK, Senin.

Dalam laporannya, Zico menyampaikan, saat ini sedang berjalan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang diajukan oleh Anwar Usman terkait pemberhentiannya sebagai Ketua MK.

Adapun pada tanggal 8 Mei 2024, agenda persidangan di PTUN adalah pemeriksaan saksi dan ahli dari penggugat, Anwar Usman, dimana salah satu ahli yang diajukan oleh adik ipar Presiden Joko Widodo alias Jokowi itu adalah Muhammad Rullyandi.

"Padahal, Muhammad Rullyandi sedang menjadi salah satu pihak berperkara di Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Hasil Pemilihan Umum Legislatif dengan posisi sebagai Kuasa dari Termohon (KPU)," ungkap Zico.

Zico menuturkan, setidaknya ia menemukan dua perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang menempatkan Muhammad Rullyandi sebagai kuasa hukum.

Dimana dalam salah satu perkara Anwar Usman menjadi hakim panel dari perkara tersebut.

Mengajukan gugatan dan menghadirkan ahli adalah kebebasan setiap warga negara.

Namun, kata Zico, dalam kapasitasnya sebagai seorang Hakim Konstitusi, Anwar Usman seharusnya bisa menerima pembatasan-pembatasan pribadi dengan rela hati serta bertingkah laku sejalan dengan martabat Mahkamah, sebagaimana diatur dalam Sapta Karsa Hutama pada bagian prinsip Kepantasan dan Kesopanan.

Bahkan, ia menyampaikan, hakim di pengadilan negeri saja, secara tegas dilarang untuk berhubungan dengan pihak-pihak dalam perkara yang sedang ditanganinya, apalagi terhadap hakim konstitusi yang adalah seorang negarawan.

"Apakah pantas seorang Hakim meminta jasa sebagai ahli dari seorang pengacara yang sedang memiliki perkara yang diadili oleh hakim tersebut?" tanya Zico.

Lebih lanjut, Zico selaku pelapor meminta MKMK menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada Hakim Konstitusi Anwar Usman.

"Apabila terbukti laporan ini benar adanya, pelapor memohon untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada Anwar Usman," tegas advokat itu.

Sementara itu, Ketua Sekretariat MKMK Fajar Laksono membenarkan terkait adanya pelaporan itu, yang saat ini telah diterima pihaknya.

"Betul. Dikirim by email per tadi malam, kita buka dan terima per hari ini," kata Fajar, saat dihubungi, pada Senin pagi.

Sebagai informasi, Hakim Anwar Usman sebelumnya telah dua kali dilaporkan ke MKMK. 

Pertama pada Selasa (7/11/2023), ia dijatuhkan hukuman pencopotan jabatannya dari ketua MK imbas terbukti melakukan pelanggaran berat etik dikarenakan ikut memutus perkara 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat minimal usia capres-cawapres.

Putusan tersebut dinilai mengandung konflik kepentingan karena gugatannya diajukan oleh seorang mahasiswa, Almas Tsaqibbiru, yang dalam laporannya menyatakan sebagai penggemar dari Gibran Rakabumingraka yang merupakan keponakan Anwar Usman.

Kedua pada Kamis (28/3/2024), Anwar Usman juga dinyatakan melanggar etik usai menyampaikan sikap tidak terima dicopot sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi lewat konferensi pers, pada 8 November 2023 lalu.

Adapun sanksi yang dijatuhkan MKMK terhadapnya berupa teguran tertulis.

Sumber: Tempo