GP Ansor Puji Ide Menteri Bahlil Bagi-Bagi Izin Tambang untuk Ormas: Ide Bagus!

DEMOCRAZY.ID - Gerakan Pemuda Ansor mengapresiasi ide Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk membagi izin tambang kepada ormas. 

Namun, Ketua GP Ansor Addin Jauharudin mengatakan sejauh ini belum ada tawaran izin tambang kepada pihaknya.

"Belum (ada tawaran). Tapi bahwa ide itu bagus lah. Kalau diajak ngobrol boleh," kata Addin usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 16 Mei 2024.

Addin menilai ormas merupakan salah satu komponen bangsa yang membangun negara. 

"Ini kan kontribusi bersama terharap komponen yang membangun negara ini," kata dia.

GP Ansor menghadap Jokowi untuk menyampaikan undangan pelantikan pengurus pimpinan pusat sekaligus perayaan harlah organisasi yang direncanakan digelar akhir bulan ini.

Sebelumnya pemerintah merancang pembagian izin usaha pertambangan (IUP) bagi ormas keagamaan. 

Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ingin izin konsesi tambang dibagikan kepada ormas dengan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021.

Rencana pembagian IUP untuk ormas keagamaan hingga kini masih digodok pemerintah. 

Bahlil mengatakan pemberian IUP untuk ormas keagamaan tidak akan menjadi masalah selama dilakukan dengan baik. Terlebih, kata dia, ormas keagamaan juga berperan dalam mengelola umat.

"Tidak boleh ada conflict of interest, itu benar. Dikelola profesional, dicarikan partner yang baik," kata Bahlil di Kementerian Investasi, Senin, 29 April 2024.

Ihwal tidak adanya spesialisasi ormas dalam bidang pertambangan, menurut Bahlil hal itu juga terjadi pada perusahaan-perusahaan yang selama ini mengelola IUP. 

Karena itu, kata Bahlil, perusahaan-perusahaan pemegang IUP biasanya menggandeng kontraktor.

Jatam mengkritik langkah pemerintah membagi izin tambang ke ormas. Kepala Divisi Hukum Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Muhammad Jamil mengatakan gagasan itu bukan solusi dari permasalahan pertambangan yang sudah ada.

"Kalau semua ormas bisa mengurus izin tambang tanpa kualifikasi yang jelas, maka saya kira kita sedang dalam kebangkrutan ekologis dari ujung Sumatera hingga Papua," kata Jamil dalam pesannya kepada Tempo, Selasa, 14 Mei 2024.

Bahlil akan Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyebut pihaknya enggan berandai-andai soal dilibatkan dalam rencana pembagian izin usaha pertambangan (IUP) untuk organisasi masyarakat atau Ormas berbasis keagamaan oleh Menteri Investasi dan Kepala Badan  Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia.

"Selama ini tidak ada informasi dan pembicaraan soal tambang. Muhammadiyah tidak akan berandai-andai," kata Abdul Mu'ti dihubungi Tempo melalui pesan singkat pada Kamis, 16 Mei 2024.

Dia menyebut jika memang ada pembagian soal izin tambang dan Muhammadiyah diberikan, pihaknya tidak bisa memutuskan menerima atau tidak.

"Harus dibahas dulu di level pimpinan semua keputusan," ujarnya.

Rencana pembagian IUP untuk ormas keagamaan hingga kini masih digodok pemerintah. 

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian IUP untuk ormas keagamaan tidak akan menjadi masalah selama dilakukan dengan baik. Terlebih, kata dia, ormas keagamaan juga berperan dalam mengelola umat.

"Tidak boleh ada conflict of interest, itu benar. Dikelola professional, dicarikan partner yang baik," kata Bahlil di Kementerian Investasi, Senin, 29 April 2024.

Menurut Bahlil tidak ada spesialisasi ormas dalam bidang pertambangan. Hal itu juga terjadi pada perusahaan pertambangan yang selama ini mengelola IUP, perusahaan pemegang biasanya menggandeng kontraktor.

"Jadi, ya, mbok kita bijaksana. Kalau bukan kita yang memperhatikan organisasi gereja, Muhammadiyah, NU, terus siapa?" kata Bahlil.

Sumber: Tempo