Daripada Berkhayal, Pengamat Sarankan Projo Deklarasi Jadi Partai dengan Jokowi Ketua Umumnya

DEMOCRAZY.ID - Relawan Pro Jokowi (Projo) berimajinasi kelak Presiden Joko Widodo alias Jokowi menjadi ketua umum partai politik usai melepas jabatannya sebagai Presiden RI pada Oktober 2024 mendatang.

Jokowi dinilai sebagai tokoh nasional dan dianggap layak memimpin partai politik.

Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro menilai, jika hal tersebut sah saja digaungkan.

Namun kata Agung, setiap partai politik mempunyai mekanisme tersendiri dalam mengusung sosok menjadi Ketua Umum Partai Politik.

"Soal keinginan Projo menjadikan Presiden Jokowi Ketua Umum Partai sah-sah saja. Hanya setiap partai politik punya mekanisme internal dalam pengangkatan ketua umum yang harus dihormati," kata Agung saat dihubungi, Rabu (29/5/2024).

Agung berpandangan dari pada mengusik partai yang ada, lebih baik Projo mendeklarasikan sendiri menjadi partai politik dan menjadikan Jokowi sebagai Ketua Umum.

"Ketimbang kasak-kusuk "mengganggu" partai-partai, alangkah baiknya Projo mendeklarasikan diri sebagai partai agar Presiden Jokowi bisa langsung didaulat sebagai Ketumnya,"kata Agung.

"Arahan ini sekaligus bisa menunjukkan kepada publik - elit seberapa besar pengaruh approval rating dan elektabilitas Presiden Jokowi bisa dikonversi ke dalam dukungan massa yang masuk ke Partai Projo," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenang Pemilihan Presiden (Bappilpres) Projo, Panel Barus mengatakan, sangat menyayangkan jika Jokowi pensiun dan pulang ke kampung halamannya yakni Solo Jawa Tengah.

"Ratingnya menjelang akhir jabatannya masih tinggi kecintaan rakyat sama Jokowi itu luar biasa," kata Panel saat dihubungi, Selasa (30/4/2024).

"Beliau juga terbilang masih muda pada pensiun nanti, dan beliau pulang kampung kan mubazir banget," lanjutnya. 

Panel mengungkapkan, jika hak tersebut disampaikan kepada Presiden Jokowi langsung.

Dengan demikian kata Panel, Projo berimajinasi jika Presiden Jokowi cocok menjadi ketua umum partai. 

Tetapi saat ditanya Partai politik yang cocok untuk berlabuh, Panel mengungkapkan belum berfikir ke arah tersebut. 

"Mudik pulang kampung itu mubazir banget berangkat dari situ kita berimajinasi cocoknya jadi ketum partai," kata Panel. 

"Belum berfikir ke arah partai mana, berimajinasi bahwa kedepan pak Jokowi sebaiknya pimpin partai bagus juga untuk pemerintahan," imbuhnya. 

Oposisi 

Sebelumnya Projo menilai pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto yang menyasar Jokowi dan putra sulungnya sekaligus cawapres Gibran Rakabuming Raka, sebagai bentuk keinginan menjadi oposisi pemerintah. 

Hal ini dikatakan Bendahara Umum relawan pendukung Presiden Jokowi, Pro Jokowi alias Projo, Panel Barus. 

“Komentar-komentar yang tidak suportif itu residu kekalahan dalam Pilpres 2024. Di sisi lain, publik ingin rekonsiliasi untuk menyongsong Indonesia Emas 2045,” kata Panel kepada wartawan, Selasa (2/4/2024).

Menurut Panel, pilihan politik oposisi atau koalisi terhadap pemerintah sama baiknya demi demokrasi. 

Hanya saja hal itu sebaik Anya disampaikan dalam konteks sikap partai yang mewakili kepentingan rakyat.

Panel menambahkan Indonesia terlalu besar untuk diurus oleh satu pihak, apalagi hanya oleh individu. 

Menurutnya, negara sebesar Indonesia membutuhkan persatuan nasional untuk menghadapi tantangan agar bisa lompat ke jajaran negara-negara maju. 

“Saya tidak tahu apakah komentar Mas Hasto mengenai Pak Jokowi (Joko Widodo) dan Prabowo-Gibran menggambarkan dinamika internal partai yang terjadi pasca-Pemilu 2024,” ujar Panel.

Dia menegaskan, baik Presiden Jokowi maupun Prabowo-Gibran menjalin komunikasi yang intens dengan semua kekuatan politik. 

Komunikasi tersebut diyakininya bakal menghadirkan pemerintahan yang berpihak pada kepentingan rakyat. 

Menurut Panel, legacy pemerintahan Jokowi pada 2014-2024 sangat dirasakan oleh seluruh rakyat. 

Bahkan, kata dia, kemenangan telak Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 menunjukkan kepercayaan rakyat bahwa program-program Jokowi akan berlanjut dan disempurnakan. 

“Publik membutuhkan kepemimpinan dan pemerintahan yang setia di garis rakyat, bukan yang baperan tak berujung,” imbuh Panel.

Sebagaimana diketahui, belakangan Hasto kerap mengkritisi Presiden Jokowi dan putranya, Gibran.

Hasto sempat mengakui PDIP khilaf karena telah mencalonkan Gibran sebagai Wali Kota Solo pada Pilkada 2020 lalu.

Hasto mengatakan, saat itu PDIP mengusung Gibran karena melihat kepempimpinan ayahnya yakni, Jokowi berhasil membawa kemajuan untuk Indonesia.

"Ya kami jujur saja khilaf ketika dulu ikut mencalonkan Gibran karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan Pak Jokowi," kata Hasto dalam sebuah diskusi daring pada Sabtu (30/3/2024).

Namun, kata dia, pihaknya menyadari ternyata kemajuan itu dipicu beban utang pemerintah yang sangat besar.

Menurut Hasto, utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar USD, lalu swasta dan BUMN hampir mencapai 220 milair USD.

"Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius," ujarnya.

Selain itu, dia menuturkan, Jokowi telah mempraktikkan nepotisme dengan mencalonkan orang-orang terdekatnya pada jabatan publik.

Hasto mencotohkan, saat ini mantan ajudan Jokowi, Devid Agus Yunanto, kabarnya dicalonkan dalam Pilkada Kabupaten Boyolali.

"Nepotisme itu kita lihat ternyata justru semakin telanjang di depan mata kita. Misalnya Sekretaris Pak Jokowi, Devid dicalonkan sebagai calon bupati di Boyolali, itu kan akan merebut basis dari PDIP yang selama ini membesarkan," ungkapnya.

Sumber: Tribun