Catatan ICW: Sepanjang 2023 Ada 791 Kasus Korupsi, Meningkat Signifikan 5 Tahun Terakhir

DEMOCRAZY.ID - Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada 791 kasus korupsi sepanjang 2023, dengan jumlah tersangka 1.695 orang. 

Peneliti ICW Diky Anandya mengatakan, jumlah itu meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya 579 kasus dengan jumlah tersangka 1.396 orang. 

"Pada 2023 terjadi lonjakan yang cukup signifikan dari segi kasus maupun tersangka yang ditetapkan oleh aparat penegak hukum," kata Diky saat memaparkan laporan hasil pemantauan tren korupsi di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Ahad, 19 Mei 2024. 

Meski  jumlah kasus dan tersangka mengalami peningkatan pada 2023, potensi kerugian negara pada 2023 di bawah 2022.  

Pada 2022 potensi kerugian negara yang dikembalikan mencapai Rp 42,7 triliun, tapi pada 2023 hanya Rp 28,4 triliun. 

"Pada 2023 potensi kerugian negara menurun, meski turun, dalam kacamata ICW potensi kerugian negara masih sangat besar," kata Diky. 

ICW melakukan pemantauan tren korupsi di Indonesia dengan cara tabulasi data berbagai kasus di berbagai wilayah di 38 provinsi di Indonesia yang ditangani oleh Kejaksaan, Kepolisian dan KPK. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yakni data primer dan sekunder. 

Data primer diambil dari situs resmi aparat penegak hukum sementara data sekunder dilihat dari pemberitaan media massa. 

Menurut catatan ICW pada 2019 kasus korupsi yang terungkap sebanyak 271 kasus dengan 580 tersangka dan potensi kerugian negara Rp 8,4 triliun. 

Pada 2020 sebanyak 444 kasus korupsi dengan 875 tersangka dan potensi kerugian negara Rp 18,6 triliun, kemudian pada 2021 ada 533 kasus dengan 1.173 tersangka dan potensi kerugian negara Rp 29,4 triliun, selanjutnya pada 2022 ada 579 kasus 1.396 tersangka dan potensi kerugian megara Rp 42,7 triliun, kemudian terakhir pada 2023 ada 791 kasus, 1.695 tersangka dan kerugian negara Rp 28,4 triliun.

'Era Jokowi, Rakyat Kurang Bahagia Korupsinya Merajalela'

Menjelang pensiun tahun depan, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mendapat kritik keras. Masyarakatnya tak bahagia, dan korupsi merajalela. Waduh.

Ketua bidang Ideologi dan Kaderisasi Partai Buruh, Adityo Fajar menilai adanya kemunduran di era Jokowi, khususnya menjelang pensiun. 

“Kebahagiaan rakyat itu seiring dengan indeks persepsi korupsi. Di negara yang indeks korupsinya baik, kehidupan rakyatnya semakin tinggi. Begitu sebaliknya,” papar Fajar, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Selanjutnya, Fajar membeberkan riset World Happines Report (WHR), Indonesia tercecer di urutan ke-84 dari 109 negara dalam daftar negara paling bahagia. 

Posisi Indonesia ini, lebih rendah dibandingkan sejumlah negara tetangga, seperti Singapura yang berada di peringkat 25, Filipina di peringkat 76, dan Malaysia di peringkat 55.

Asal tahu saja, WHR merilis data soal jebloknya kebahagiaan rakyat Indonesia pada 20 Maret 2023. 

Di mana, data mengenai kebahagiaan rakyat suatu negara selalu diluncurkan setiap tanggal 20 Maret, bertepatan dengan peringatan Hari Kebahagiaan Sedunia.

Di ASEAN, Indonesia hanya berada di atas Myanmar dan Kamboja. Sementara Singapura berada di ranking tertinggi yaitu nomor 25 dunia. 

“Ada enam alat ukur indeks kebahagiaan menurut WHR. Dua diantaranya adalah pendapatan per kapita dan masalah korupsi,” tegas Fajar.

“Jadi bagaimana bisa bahagia sementara upah pekerjanya terus ditekan? Undang-Undang Cipta Kerja itu monster buat kebahagiaan publik, termaksud pekerja muda. Remaja-remaja dari keluarga kelas pekerja tak sedikit yang tertekan melihat kehidupan keluarganya yang makin sulit,” imbuhnya.

Adapun terkait korupsi, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia merosot dari 38 menjadi 34. 

Berdasarkan laporan Transparency International tersebut peringkat Indonesia turun dari posisi 96 menjadi 110. 

Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di bawah Singapura, Vietnam, Malaysia dan negara-negara lainnya. 

Di negara-negara yang indeks korupsinya baik, tingkat kebahagiaan publiknya pun tinggi.

“Belum lama, ada partai yang mengglorifikasi pemerintahan hari ini dengan slogan “Jokowisme”. Mereka membanggakan pembangunan fisik, terutama infrastruktur. Memuja jalan-jalan baru, tapi penduduk tidak bahagia, anak mudanya terserang gangguan jiwa. Mentalitas mereka ini, ala Deandels saja. Bangun Jalan Raya Pos, tak peduli korban berjatuhan,” ujarnya.

Sumber: Tempo