7 Kekecewaan Megawati pada Jokowi Dibongkar Gayus Lumbuun!

DEMOCRAZY.ID - Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Prof Gayus Lumbuun menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak memiliki permasalahan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto, namun tidak untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Gayus Lumbuun sudah lama mengenal Prabowo. Dia pernah bertugas sebagai koordinator hukum ketika Prabowo dicalonkan sebagai calon wakil presiden Megawati tahun 2009.

“Saya koordinator tim hukumnya. Saya memimpin mengenai proses hukum rencana itu. Jadi, artinya saya memahami sekali bagaimana sikap Ibu Bu Mega kepada Pak Prabowo ketika Ibu sebagai presiden pun beberapa hal saya catat,” ungkap Gayus saat wawancara dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Gedung Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Gayus menegaskan, Megawati mendukung penuh Jokowi di berbagai jabatan pemerintahan mulai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden RI.

Namun, kekecewaan yang saat ini dirasakan Megawati pada Jokowi terutama menyangkut manuver politik mantan Wali Kota Solo itu yang bertolak belakang dengan partai meski sebelumnya menjadi kader banteng yang dibela habis-habisan.

"Tentu ada kekecewaan dari Bu Mega dengan benar-benar langkah Pak Jokowi. Kalau kepada Pak Prabowo, saya tidak menemukan,” ucap Gayus.

Gayus Lumbuun mengatakan ada tujuh titik kekecewaan yang dirasakan Megawati kepada Jokowi.

Namun demikian, Prof Gayus hanya menyebutkan satu dari tujuh titik kekecewaan tersebut yakni Jokowi menolak status kader PDIP sebagai petugas partai saat menduduki jabatan publik.

“Di semua titik (kecewa), saya menemukan tujuh titik. Tadi, misalnya terakhir mengenai petugas partai,” katanya.

Menurut Gayus, petugas partai merupakan hal yang prinsip tidak hanya di Indonesia. Seluruh negara memiliki prinsip itu bahkan Megawati menyebut dirinya petugas partai. 

“Partai harus bisa menerima apa-apa yang dianggap oleh partai itu perlu dilakukan. Itu intinya,” kata Gayus.

Tugas dari petugas partai itu yang pertama memberikan atau mendapat saran dan dilakukan karena petugas partai yang sudah keluar menjadi seorang penentu di pemerintahan, itu kan juga tidak bisa diintervensi.

“Tapi kalau penasihat kan boleh. Pendapat kan boleh. Saran kan boleh. Seperti itu,” tukasnya.

Terpisah, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak lagi kader partainya.

Sebab, Jokowi sudah berada di kubu Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

"Ah orang sudah di sebelah sana bagaimana mau dibilang bagian masih dari PDIP, yang benar saja," kata Komarudin di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (22/4/2024).

Komarudin juga menyebut putra sulung Jokowi, Gibran berbohong. Sebab, dua kali menyatakan akan setia untuk tetap PDIP.

Namun, justru menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo pada Pilpres 2024.

"Tentang sikap Mas Gibran saya kira itu terlalu reaktif untuk menanggapi Pak Sekjen (Hasto Kristiyanto). Karena apa yang disampaikan Pak Sekjen itu benar terjadi dan itu benar (Gibran) berbohong, dua kali itu," ujar Komarudin.

Komarudin menuturkan, DPP PDIP sudah dua kali memanggil Gibran untuk mengkonfirmasi mengenai statusnya.

"Kebetulan yang pertama saya panggil  dengan Pak Sekjen di lantai 2 ruang Pak Sekjen dan waktu itu beliau sendiri (Gibran) yang ngomong, bahwa dia sadar tahun depan bapaknya tidak presiden lagi, 'mau ke mana lagi saya pasti bersandar di PDIP'," ucapnya.

Kedua, kata Komarudin, Gibran juga menyatakan akan setia di PDIP saat berada di sekolah partai.

"Itu kan Ibu (Megawati Soekarnoputri) tanya Mas Gibran sama Bobby (Bobby Nasution), mau tetap di sini apa berpindah partai? Mas Gibran sendiri maju ke mimbar lalu disampaikan waktu itu tetap bersama PDIP," ungkapnya.

Komarudin menambahkan, saat ini status Gibran sudah tak lagi jadi kader partai berlambang banteng moncong putih itu.

"Gibran itu sudah bukan kader partai lagi, saya sudah bilang sejak dia ambil putusan itu (jadi cawapres Prabowo)," tuturnya.

Pengamat Duga Jokowi Bermanuver karena Kecewa 3 Keinginannya Ditolak Megawati

Hubungan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dikabarkan renggang hingga muncul manuver pencalonan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden pendamping Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Direktur Nusakom Pratama Institute Ari Junaedi menilai, renggangnya hubungan tersebut terjadi lantaran Presiden Jokowi tiga kali kecewa dengan Megawati karena keinginannya tidak didukung atau dipenuhi.

Padahal, Jokowi mengabdi di PDI-P sejak dia berhasil menjadi Wali Kota Solo.

"Pemahaman saya, ada keinginan-keinginan dari Presiden yang tidak disepakati oleh Bu Mega," kata Ari dalam program Obrolan Newsroom Kompas.com, dikutip Rabu (25/10/2023).

Ari menduga, keinginan pertama dan kedua Jokowi yaitu soal perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode.

Sebelum pandemi Covid-19 merajalela di Indonesia, sejumlah aparat desa dan kepala desa bergerak ke Gelora Bung Karno yang mengusulkan agar masa menjabat presiden diperpanjang hingga tiga periode.

Begitu pula ketika muncul usulan jabatan presiden diperpanjang hingga tiga periode karena pandemi Covid-19.

"Ide itu disampaikan kepada Bu Mega, Bu mega tetap firm tidak sepakat karena harus sesuai dengan konstitusi, presiden bisa dipilih sebanyak-banyaknya dua kali. Saya dan berbagai kalangan tetap percaya bahwa Pak Jokowi kecewa dengan dua permintaan yang tidak dituruti," ucap Ari.

Terkait wacana jabatan tiga periode ini, Jokowi berulang kali menyatakan menolaknya. Ia mengaku di hadapan publik bahwa tidak berminat menjabat tiga periode. Lagi pula, menurut Jokowi, ide tersebut tidak diperbolehkan konstitusi.

Sementara itu, menurut Ari, permintaan ketiga Jokowi yang tidak dituruti oleh Megawati yaitu menjadikan anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden.

Usulan itu, dugaan Ari, kembali ditolak oleh Megawati.

"Permintaan-permintaan yang di luar nalar politik, di luar nalar atau akal sehat dari seorang politisi senior, walau Bu Mega tidak pernah menjadi 2 kali presiden," ujar Ari.

Ia juga menyampaikan, kemungkinan Jokowi membutuhkan kebanggaan politik yang tinggi dengan anggapan bahwa 80 persen masyarakat puas terhadap pemerintahan saat ini.

Selain itu, ia menduga Presiden Jokowi terbuai dukungan para relawan yang membuatnya yakin mencalonkan Gibran sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.

Tak hanya itu, Jokowi juga merestui putra bungsunya, Kaesang Pangarep menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia.

"Soal rencana Kaesang semula menjadi Wali Kota Depok, tiba-tiba 'mengakuisisi' PSI. Ini menjadi gerbong dari relawan-relawan sebagai wadah politik yang menurut kacamata dari pengamat politik sangat susah memahami manuver-manuver yang dilakukan Jokowi dan keluarganya," papar Ari.

Sumber: Kompas