TRENDING

Viral! Netizen Ini Kelebihan Bayar Pajak Malah Kena Audit

DEMOCRAZY.ID
April 01, 2024
0 Komentar
Beranda
TRENDING
Viral! Netizen Ini Kelebihan Bayar Pajak Malah Kena Audit

Viral! Netizen Ini Kelebihan Bayar Pajak Malah Kena Audit


DEMOCRAZY.ID - Lapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) menjadi kegiatan tahunan rutin bagi wajib pajak. Kegiatan ini pun hukumnya wajib.


Namun, Tidak jarang hasil dari perhitungan pajak di dalam SPT PPh Tahunan tersebut menyatakan 'lebih bayar'. 


Status ini berarti hasil jumlah pajak yang telah dibayarkan lebih besar dibanding jumlah pajak yang semestinya dibayar selama satu tahun ke belakang.


Kondisi lebih bayar ternyata pernah dialami salah satu netizen. 


Dia mengeluhkan kisahnya yang kerepotan setelah mendapatkan klaim lebih bayar di pelaporan SPT-nya. Keluhannya mendapatkan sorotan dari banyak netizen lainnya.


"Sebagai seseorang yang pernah klaim LEBIH BAYAR, cuma mau pesen: "JANGAN PERNAH KLAIM LEBIH BAYAR DI SPT!!!" Lu bakal diaudit, semua tabungan lu dimintakin rekening korannya. Reimbursement kantor dianggap gaji. Ujung-ujungnya lu disuruh bayar lagi. Masih kesel banget kalau inget!," ungkap @AmirahWa*** di laman X, dikutip Senin (1/4/2024).


Patut diketahui, ada kalanya wajib pajak membukukan jumlah pajak terutang lebih kecil dibandingkan kredit pajak, maka akan menghasilkan SPT Lebih Bayar.


Lalu apa yang harus dilakukan jika SPT lebih bayar?


Ada mekanisme yang dapat diterapkan untuk pengembalian lebih bayar. Dikutip dari situs Ditjen Pajak, pertama, melalui pemeriksaan yang diatur pada pasal 17B Ayat 1 UU KUP. 


Melalui mekanisme pemeriksaan ini, setelah melaporkan SPT Tahunan yang berstatus LB, wajib pajak harus mengajukan permohonan untuk mengajukan restitusi atas kelebihan pembayaran pajaknya.


Setelah permohonan wajib pajak diterima secara lengkap, maka KPP akan melakukan pemeriksaan atas permohonan yang diajukan oleh wajib pajak. 


Jangka waktu pemeriksaan atas permohonan restitusi yang diajukan oleh wajib pajak adalah selama 12 bulan.


Dari hasil pemeriksaan tersebut, maka DJP akan menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB).


Setelah dilakukan pemeriksan, DJP menerbitkan SKPLB atas permohonan restitusi yang diajukan oleh wajib pajak, maka proses selanjutnya adalah DJP akan melakukan perhitungan kelebihan pembayaran pajak yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap utang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak.


Jika setelah perhitungan dengan utang pajak masih terdapat sisa lebih bayar, maka lebih bayar tersebut akan dikembalikan kepada wajib pajak melalui penerbitan SKPKPP (Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak). 


SKPKPP ini diterbitkan paling lambat satu bulan sejak tanggal penerbitan SKPLB.


Berdasarkan SKPKPP dan rekening atas nama wajib pajak, maka Kepala KPP atas nama Menteri Keuangan akan menerbitkan SPMKP (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak) sebagai sarana untuk mengebalikan kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.


Cara kedua, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan mekanisme yang lebih ringkas dan cepat, yaitu melalui penelitian. 


Pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui penelitian ini dikenal dengan mekanisme pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.


Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak tidak hanya diberikan untuk WPOP yang memenuhi kriteria tertentu, melainkan juga untuk WPOP yang memenuhi persyaratan tertentu.


Setelah itu, permohonan pengembalian pendahuluan untuk kemudian diproses melalui penelitian dan diterbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP). 


Surat ini akan diterbitkan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan sejak permohonan diterima secara lengkap. 


Sedangkan untuk WPOP Persyaratan Tertentu, SKPPKP diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 15 hari sejak permohonan diterima secara lengkap.


Patut diingat, SKPPKP yang telah diterbitkan kemudian diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak yang masih dimiliki oleh wajib pajak, kemudian setelah itu baru dilanjutkan dengan penerbitan SKPKPP paling lama satu bulan sejak tanggal SKPPKP. 


Setelah SKPKPP diterbitkan proses dilanjutkan dengan penerbitan SPMKP yang menjadi dasar untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak wajib pajak.


Sumber: CNBC

Penulis blog