Profesor IT Patahkan Tuduhan Anies-Ganjar Soal Kecurangan Sirekap KPU

DEMOCRAZY.ID - Ahli komputer Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan aplikasi Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak mungkin dijadikan alat kecurangan Pemilihan Presiden 2024. 

Hal itu dia sampaikan saat menjadi saksi ahli yang dihadirkan KPU dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini.

"Kenapa setiap tahun sejak 2004, sejak sistem komputer digunakan ini selalu dipermasalahkan, 2019 juga dan sekarang terulang lagi," kata Wahyu dalam paparannya di sidang MK, Rabu (3/4/2024).

Wahyu mengatakan Sirekap hanyalah alat bantu untuk transparansi pelaksanaan Pemilu. 

Menurut dia, berdasarkan Undang-Undang, penghitungan suara yang sah adalah yang dilakukan secara berjenjang.

"Artinya apa? Ekstremnya kalaupun Sirekap itu tidak ada, tidak akan ada pengaruhnya terhadap penghitungan suara," kata dia.

Wahyu yakin kesalahan data dalam Sirekap yang kerap dipermasalahkan muncul karena ketidaksengajaan. 

Dia menjelaskan aplikasi ini bekerja dengan mengandalkan teknologi optical character recognition (OCR). 

Teknologi itu bekerja dengan mengambil data dari sebuah foto. Dalam hal Pemilu, angka perolehan suara yang diambil oleh aplikasi tersebut.

"Sirekap mobile mengambil data dari formulir C1 hasil yang isinya dibuat dengan tulisan tangan," kata dia.

Menurut dia, penggunaan teknologi ini adalah sebuah kemajuan. Karena pada aplikasi yang dipakai di pemilu sebelumnya, petugas harus memasukkan data secara manual.

"Sehingga bisa timbul kehebohan seolah ada kesengajaan entri yang dinaikkan," kata dia.

Namun menurut Wahyu, teknologi ini memang masih memiliki kekurangan. Dia bilang formulir C1 yang menjadi basis data masih ditulis menggunakan tangan. 

Sedangkan kualitas tulisan tangan setiap orang berbeda-beda. Sehingga aplikasi kerap salah menafsirkan angka yang ada di formulir C1.

"Apalagi di 822 ribu TPS yang pasti orangnya beda dan tulisan tangannya beda. Ada petugas TPS yang tulisannya bagus, tapi ada juga yang tulisannya jelek," kata dia.

Dia mengatakan dalam uji laboratorium, akurasi teknologi OCR berkisar di angka 99%. 

Ketika di lapangan, tingkat akurasi itu bisa menurun sampai 93%. "Artinya ada kemungkinan 7% keliru," kata dia.

Dia melanjutkan kesalahan pembacaan data Sirekap juga bisa muncul karena perbedaan kualitas kamera di setiap ponsel. 

Karena perbedaan kualitas itu, kata dia, maka kemampuan Sirekap menafsirkan foto menjadi berkurang.

Penyebab ketiga, kata dia, adalah kualitas kertas formulir C1 di setiap TPS. Dia bilang di tiap TPS ada saja kertas formulir yang terlipat yang menyebabkan kesalahan interpretasi data.

"Tiga hal ini yang jadi sumber masalah, ketika ditampilkan di web angka antara C1 bisa berbeda," kata dia.

"Tapi karena Sirekap ini sarana transparansi ketika terjadi perbedaan atau keluhan dari masyarakat KPU bisa segera mengkoreksi," katanya.

Untuk Pemilu selanjutnya, Wahyu menyarankan agar KPU tidak langsung menampilkan data yang diambil dari lapangan ke website. 

Menurut dia, KPU dapat memverifikasi terlebih dahulu data itu sebelum ditampilkan di website agar tidak menimbulkan kehebohan.

"Mudah-mudahan teman-teman KPU bisa melaksanakan untuk 2029," kata dia.

Sumber: CNBC