Lengkap! Faisal Basri di Sidang Sengketa Pilpres: Dari Pork Barrel hingga Sebut Sederet Nama Menteri Jokowi

DEMOCRAZY.ID - Faisal Basri menjadi salah satu ahli dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam sidang Persilihan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden atau PHPU Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini.

Ekonom senior Universitas Indonesia (UI) itu bicara mulai dari pork barrel politics atau politik gentong babi, impor beras, Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga menyinggung sederet nama Menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Berikut pernyataan Faisal Basri yang dikutip dari Tempo.

Pork barrel

Faisal awalnya memaparkan teori pork barrel atau politik gentong. Menurutnya, teori pork barrel berasal dari Amerika Serikat, tapi pelaksanaannya berbeda dengan di Indonesia. 

Pork barrel di negeri Paman Sam itu berupa proyek-proyek mercusuar, seperti jembatan dan sebagainya. 

Sedangkan di Indonesia, kata Faisal, berupa sembako yang dibagikan lewat program bantuan sosial atau bansos.

"Pork barrel di negara-negara berkembang ini wujudnya berbeda karena pendapatannya masih rendah, angka kemiskinannya tinggi di Indonesia, penduduk miskin ekstrem, miskin, nyaris miskin, rentan miskin itu kira-kira hampir separuh dari penduduk," ujar Faisal dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024.

Sedemikian parahnya, lanjut Faisal, bahkan Kementerian Dalam Negeri mengatakan akan mengikuti saran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuat aturan agar tidak ada bansos 2-3 bulan sebelum pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak. Menurut Faisal, aturan ini akan dibuat lewat peraturan daerah atau Perda.

"Pork barrel itu sebetulnya metafor dari menggelontorkan uang, celengan juga kan simbolnya biasanya babi gitu. Lebih parah di Indonesia tidak hanya gelontorkan uang, tapi juga mobilisasi pejabat sampai ke level bawah," ucap Faisal.

Sebut sederet nama Menteri Jokowi

Faisal pun mencontohkan saat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, turut membagikan bansos. 

Saat itu, katanya, Ketua Umum Partai Golkar itu juga menyampaikan pesan kepada penerima bansos bahwa bantuan itu berasal dari sumbangan Jokowi.

Airlangga pun, lanjut Faisal, meminta para penerima bantuan berterimakasih kepada Jokowi dengan cara memilih yang didukung.

Pada Pemilihan Presiden 2024, anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju menjadi calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Golkar merupakan salah satup pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

"Dikatakan juga oleh Menteri Investasi Pak Bahlil bahwa 'silakan aja bikin sendiri Bu Risma (Menteri Sosial)'," ujar Faisal. 

"Dipikir semua menteri mentalitasnya, moralitasnya seperti dia? Bu Risma tidak, tidak mau mempolitisasi bansos."

Seperti diketahui, Risma sempat disoroti karena tidak terlihat membagikan bansos. Alil-alih Risma, justru Airlangga dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas yang membagikan bantuan sosial.

Adapun Zulhas merupakan Ketua Umum PAN yang juga mengusung paslon 02 itu. Dalam video yang sempat beredar di media sosial, keduanya sempat mengatakan batuan itu adalah bansos dari Jokowi.

"Jadi sudah uangnya ada, tapi kurang magnetnya, harus ditujukan ini loh yang ngasih secara demonstratif. Maka Airlangga Hartato misalnya, banyak menteri lain, tapi yang paling vulgar, Airlangga Hartarto, Bahlil, dan Zulkifli Hasan," ucap Faisal.

Impor beras

Selain itu, Faisal juga menyoroti soal impor beras dan kaitannya dengan Pilpres 2024. Dia mengatakan impor beras sebanyak 3 juta ton seolah mau kiamat.

"Produksi beras cuma turun 600 ribu-an ton, tapi seolah-olah kita mau kiamat, diimpor lah 3 juta ton beras," kata Faisal.

Dia menjelaskan, luas lahan panen tetap di atas 10 juta hektare meskipun ada berbagai bencana. Produktivitas beras juga naik.

"Impornya 3 juta ton, padahal penurunan produksinya 600 ribu-an ton. Apa yang ada di kepala mereka? Oh, siapa tahu nanti dua putaran," ujar Faisal.

Faisal menuding, beras impor itu bisa digunakan untuk membagi-bagikan bansos sampai Pilpres kedua. Menurut dia, ini sudah keterlaluan.

"Jadi penuh dengan siasat yang menurut saya sudah keterlaluan, terlalu vulgar," tutur Faisal. 

Secara logika, kata Faisal, jika 3 juta ton beras impor digelontorkan ke pasar, harganya tidak akan mencapai tertinggi sepanjang sejarah pada Februari 2024. Seperti diketahui, harga beras sekitar dua bulan lalu adalah Rp 15.157 per kilogram atau melonjak 19,28 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

BLT El Nino

Dalam sidang sengketa Pilpres di MK itu, Faisal turut membeberkan dugaan BLT El Nino yang diperpanjang oleh pemerintah hanya untuk kepentingan elektoral semata.

Diketahui, BLT El Nino sebesar Rp 200 ribu per bulan diberikan untuk setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berakhir pada Desember 2023. 

Bantuan ini mulanya diberikan pada November hingga Desember 2023. Pemerintah kemudian memperpanjangnya hingga Juni 2024.

Faisal mempertanyakan alasan BLT El Nino diperpanjang. Padahal, kata dia, El Nino sudah mereda.

"Karena ingin diciptakan panggung-panggung baru, enggak cukup digelontorkan lewat mekanisme yang ada, tapi harus ditunjukkan nih yang ngasih pakai seragam tertentu, pesan tertentu, dan sebagainya," kata Faisal. 

"Jadi panggung-panggung yang diciptakan itu untuk memastikan efektivitas bansos semaksimal mungkin."

Faisal lantas membandingkan jumlah kekeringan, banjir, dan cuaca ekstrem pada 2021 dengan 2023. 

Pada 2021, kekeringan, banjir, dan cuaca ekstrem lebih parah daripada sekarang. Namun, tidak ada bantuan seperti BLT El Nino kala itu.

"Jadi nyata bahwa El Nino ini kebutuhan untuk meningkatkan suara, only that. Dari segi data itu, ini yang sangat memilukan dan seolah-olah kita semua bodoh," ujar Faisal.

Sidang kali ini adalah yang ketiga kalinya dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari kubu Anies-Muhaimin selaku Pemohon I.

Adapun sidang ketiga Ganjar Pranowo-Mahfud Md selaku Pemohon II dalam sengketa Pilpres akan dilangsungkan Selasa besok, 2 April 2024.

Sebelumnya, pada Kamis, 28 Maret 2024 telah dilakukan sidang kedua. Agenda sidang tersebut adalah mendengarkan keterangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Termohon, Bawaslu sebagai Pemberi Keterangan, dan Tim Pembela Prabowo-Gibran sebagai Pihak Terkait.

Sumber: Tempo