Bawaslu Tak Temukan 'Pelanggaran' Jokowi Bagi Bansos di Jateng

DEMOCRAZY.ID - Anggota Bawaslu Jawa Tengah Nur Kholiq mengatakan pihaknya tidak menemukan unsur pelanggaran Pemilu dari kegiatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan bantuan sosial (bansos).

"Hasil pengawasan tidak ditemukan unsur dugaan pelanggaran pemilu," kata Kholiq saat menjadi saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (3/4/).

"Termasuk tidak ada laporan yang secara resmi diterima oleh Bawaslu Provinsi Jateng maupun KPU Bawaslu kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah," imbuhnya.

Kholiq mengklaim pihaknya juga sudah melakukan kegiatan pencegahan berupa imbauan. Ia menyebut kegiatan apapun tidak boleh ditunggangi dalam kampanye.

"Berkaitan dengan tadi ditanyakan Presiden Jokowi muter-muter bagi bansos, terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pejabat negara, teman-teman Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebelum pelaksanaannya selalu melaksanakan kegiatan pencegahan berupa imbauan agar kegiatan apapun tidak ditumpangi sebagai satu bentuk kegiatan kampanye yang melanggar UU 7 Tahun 2017," ujarnya.

Sebelumnya, Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud menggugat hasil Pilpres 2024 ke MK karena tidak terima dengan keputusan KPU memenangkan Prabowo-Gibran.

Dalam keputusan KPU, Prabowo-Gibran menang dengan perolehan 96.214.691 suara atau 58,6 persen suara sah nasional. 

Sementara itu, Anies-Muhaimin meraih 40.971.906 suara atau 24,9 persen suara sah nasional. Lalu Ganjar-Mahfud mendapatkan 27.040.878 suara atau 16,5 persen suara sah nasional.

Permohonan kedua kubu ini terdapat kesamaan yaitu menginginkan Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dalam Pilpres 2024. Mereka sama-sama ingin pemungutan suara diulang tanpa keikutsertaan Prabowo-Gibran.

Mereka juga menilai Pemilu 2024 penuh dengan kecurangan dan intervensi dari Presiden Joko Widodo. 

Salah satunya, Jokowi dianggap mempolitisasi bansos demi kemenangan Prabowo-Gibran.

[FLASHBACK] Jokowi Bagi-bagi Bansos di Jateng, Puan Maharani: Biar Masyarakat yang Menilai

Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menegaskan Jawa Tengah atau Jateng tetap menjadi kandang banteng atau basis massa PDIP pada Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Puan menanggapi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang beberapa waktu terakhir sering melakukan kunjungan kerja di wilayah Jateng. 

“Targetnya ya Jateng tetap kandang banteng,” kata Puan saat ditemui wartawan di Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Klaten, Selasa (30/1/2024).

Puan menyerahkan pilihan siapa yang akan memimpin negara ini kepada masyarakat Jateng. Dia meyakini masyarakat sudah memiliki pilihan yang terbaik.

“Kita lihat rakyat Jateng akan memilih pemimpinnya dan akan memilih siapa yang akan dipilih. Rakyat pasti sudah memiliki pilihan yang terbaik dan terbaik untuk Jateng,” ungkap dia.

Disinggung mengenai Jokowi yang makan bakso bareng calon presiden (capres) Prabowo Subianto di sela kunjungan di Magelang, Puan menanggapi santai. 

“Ya mungkin lagi laper,” kata Puan.

Puan Maharani juga menjawab diplomatis ihwal penyaluran bantuan sosial yang dilakukan Presiden Jokowi di Jateng menjelang Pilpres. Ia kembali menyampaikan biar masyarakat yang menilai.

“Biar rakyat yang menilai. Sesuai aturan memang bagaimana kemudian pemerintah mengurangi kemiskinan, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Biar rakyat yang menilai bahwa bantuan-bantuan itu adalah untuk rakyat yang diberikan oleh negara,” kata Puan.

“Jadi itu merupakan hal yang memang harus dilakukan dalam mengentaskan kemiskinan. Rakyat bisa menilai bahwa apa yang dilakukan merupakan hal yang seharusnya dilakukan oleh negara untuk rakyatnya,” tambah Puan.

Sumber: CNN