Sirekap dan Kejahatan Pemilu 2024: “Konspirasi Politik Tingkat Tinggi”

Sirekap dan Kejahatan Pemilu 2024: “Konspirasi Politik Tingkat Tinggi”

Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan advokat Perekat Nusantara menggelar diskusi publik menyoroti masalah kontroversial terkait aplikasi Sirekap dan dugaan kejahatan dalam Pemilu 2024. 

Diskusi tersebut bertajuk “SIREKAP dan Kejahatan Pemilu 2024: Konspirasi Politik Tingkat Tinggi” digelar pada Senin (18/3/2024).

Petrus Selestinus, Koordinator TPDI & Advokat Perekat Nusantara mengatakan, diskusi ini diinisiasi atas kekhawatiran akan peran aplikasi SIREKAP dalam proses penghitungan suara Pemilu Presiden 2024 oleh KPU yang semakin memunculkan kecurigaan di kalangan masyarakat.

Menurut Petrus, sebagian besar publik percaya bahwa Sirekap bukan sekadar alat bantu, tetapi lebih merupakan alat utama yang didesain untuk menciptakan ketidakpastian dalam penghitungan suara.

Akibatnya, muncul tanda tanya besar masyarakat terutama para Pakar IT, apakah gerangan yang terjadi antara Sirekap dengan KPU, mengapa Server Sirekap justru berada di Singapura dan di bawah kendali Alibaba Cloud, kemudian secara misterius kembali ke Jakarta lagi,” kata Petrus dalam keterangannya, Senin (18/3).

Sebelumnya, DKPP telah mengingatkan KPU untuk berhati-hati dalam menggunakan Sirekap, mengingat beberapa gangguan teknis yang sering terjadi, bahkan hingga aplikasi ini mati total.

Terlebih lagi, server Sirekap yang berlokasi di Singapura dan dikelola oleh Alibaba Cloud, sebuah perusahaan teknologi asing, menimbulkan pertanyaan besar tentang keamanan data dan keterlibatan asing dalam proses Pemilu Indonesia.

Kini, kata Petrus, pandangan masyarakat terhadap Sirekap semakin kritis. Banyak yang menyebutnya sebagai “Alat Pembunuh Demokrasi” yang potensial merusak proses demokratisasi dan kedaulatan rakyat melalui Pemilu. 

Bahkan, kepercayaan terhadap KPU dan integritas Pemilu semakin terguncang akibat kinerja SIREKAP yang diragukan.

Sebagian orang berpendapat bahwa “Sirekap” tidak berfungsi sebagai alat bantu Penghitungan Suara tetapi Sirekap justru menjadi biang masalah bahkan menjadi alat utama menciptakan manipulasi Penghitungan Suara sejak tanggal 14 Februari 2024, hari pertama Pencoblosan hingga sekarang.

Lanjut Petrus, tidak kurang juga DKPP, jauh sebelum Sirekap digunakan sudah mengingatkan KPU agar hati-hati menggunakan Sirekap. 

Jangan sampai Sirekap menjadi teknologi yang menghambat kerja KPU. Faktanya beberapa kali Sirekap tidak berfungsi alias mati atau dimatikan.

“Akibatnya, muncul tanda tanya besar masyarakat terutama para Pakar IT, apakah gerangan yang terjadi antara Sirekap dengan KPU, mengapa Server Sirekap justru berada di Singapura dan di bawah kendali Alibaba Cloud, kemudian secara misterius kembali ke Jakarta lagi,” ungkapnya.

Kecurigaan publik saat ini, kata Petrus, sudah mulai mengarah kepada suatu keyakinan bahwa Sirekap bisa jadi merupakan “Alat Pembunuh Demokrasi”, sebagian besar publik mulai tidak percaya terhadap Sirekap produk ITB ini. 

Bahkan akhir-akhir ini KPU sendiri mulai kehilangan kepercayaan terhadap Sirekap ini, seiring dengan seringnya Sirekap ini mati dan semakin disorot publik.

“Ketidakpercayaan Publik terhadap Sirekap ini terjadi, disebabkan oleh sikap KPU dan ITB yang tidak transparan sejak proses Pengadaan Sirekap hingga bagaimana Proses bekerjanya Sirekap, Server Sirekap bisa berada di Singapura bahkan disebut di China dan Prancis di bawah penguasaan Alibaba Cloud sebuah raksasa Teknologi Informasi di China yang adalah pihak asing,” paparnya.

Dijelaskan lagi bahwa Publik memandang Sirekap bukan lagi sebagai alat bantu Penghitungan Suara, bukan lagi menjadi solusi melainkan Sirekap menjadi problem yang berpotensi membunuh Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat melalui Pemilu, padahal Pemilu itu sendiri merupakan sarana Kedaulatan Rakyat.

Publik memandang Sirekap bukan lagi sebagai alat bantu Penghitungan Suara, bukan lagi menjadi solusi melainkan Sirekap menjadi problem yang berpotensi membunuh Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat melalui Pemilu, padahal Pemilu itu sendiri merupakan sarana Kedaulatan Rakyat.

“Jika saja kemudian ternyata Sirekap ini bisa dimodifikasi dengan kemampuan teknologi untuk memanipulasi hasil suara pemilih yang masuk ke KPU, sebagaimana dikatakan oleh pengamat Telematika dan Multimedia KMRT ROY SURYO, bahwa Sirekap telah mengunci suara Paslon 01, 02 dan 03 dalam posisi timpang seperti saat ini, maka seberapapun jumlah suara yang masuk, tidak akan berubah, baik untuk menambah suara maupun untuk mengurangi suara,” ujar Petrus.

Dalam diskusi ini, sejumlah pakar IT, akademisi, dan praktisi hukum diundang untuk memberikan pandangan dan analisis mendalam terkait fungsi, transparansi, dan dampak penggunaan SIREKAP dalam konteks Pemilu.

Di antara para narasumber yang dihadirkan adalah Dr. Leony Lidya dari ITB, Dr. Soegianto Soelistiono dari UNAIR Surabaya, Hairul Anas Suaidi dari IA ITB, Prof. Romli Atmasasmita dari UNPAD, Dr. Hasto Kristiyanto dari PDIP, dan Dr. KMRT Roy Suryo, seorang pengamat telematika dan multimedia.

Tujuan diskusi ini, tambah Petrus, adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat tentang isu kompleks terkait SIREKAP dan menyediakan platform bagi diskusi terbuka yang konstruktif untuk mencari solusi yang tepat dalam mengatasi tantangan dalam proses Pemilu di masa depan. ***