Refly Harun Yakin MK Kabulkan PHPU Pilpres: Jokowi Pengkhianat Konstitusi!

DEMOCRAZY.ID - Ahli Hukum Tata Negara sekaligus juru bicara Timnas AMIN, Refly Harun, meyakini Mahkamah Konstitusi (MK) bakal mengabulkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres. 

Sebab, ada masalah pelanggaran konstitusional dalam pemilu 2024 kemarin.

"Apa yang dijaga oleh MK? Yaitu pemilu yang jujur dan adil. Atau tegaknya asas-asas pemilu yang luber dan jurdil. Jadi kalau ada sebuah perhelatan pemilu yang melanggar konstitusi, itu tidak tertutup kemungkinan MK untuk menyidangkan dan mengabulkan permohonan," kata Refly dalam diskusi bertajuk Progresif Transformasi Konsolidasi Rakyat Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3).

Menurut Refly, pelanggaran konstitusi yang paling jelas terlihat adalah Presiden Jokowi yang menurutnya menjadi tim pemenangan Paslon 02 Prabowo-Gibran.

"Apa pelanggaran serius terhadap konstitusi tersebut? Yang paling ultimate yang paling utama adalah presiden Jokowi menjadi tim pemenangan 02. Itu yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Karena itu adalah pengkhianat terhadap konstitusi dalam bahasa 01," ungkap dia.

Refly menjelaskan, masuknya Jokowi ke dalam kubu 02 ditandai dengan dicalonkannya Gibran sebagai calon wakil presiden. Padahal, pencalonannya dinilai cacat secara hukum.

"Padahal menurut kami baik 01 dan 03, pencalonan Gibran atau penetapan Gibran sebagai wakil presiden bertentangan dengan hukum dan konstitusi," ujar Refly.

"Maka itu insyaallah permohonan kita akan dikabulkan dan akan ada PSU, Pemungutan Suara Ulang," sambungnya.

Refly Harun soal Gugatan AMIN ke MK Disebut Omon-omon: Lawyer 02 Ilmunya Kurang

Ahli Hukum Tata Negara sekaligus juru bicara Timnas AMIN, Refly Harun, menyebut Tim Hukum Prabowo-Gibran ilmunya kurang. 

Refly merespons pernyataan tim hukum 02 Prabowo-Gibran yang menyebut gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pihak 01 hanya asumsi belaka.

"Omongan yang mengatakan permohonan ini wacana, omon-omon, kemudian hanya angka, itu orang yang belajarnya tidak banyak," kata Refly dalam diskusi bertajuk Progresif Transformasi Konsolidasi Rakyat Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3).

"Nanti kita bantah lawyer-lawyer 02 yang barangkali ilmunya kurang," tambah dia.

Refly mengaku masih berkeyakinan MK bakal mengabulkan gugatan yang disampaikan kubu Paslon 01 dan 03. Dia menilai, MK memiliki doktrin untuk menjaga Pemilu yang jujur dan adil.

"Jadi kalau ada sebuah perhelatan pemilu yang melanggar konstitusi, itu tidak tertutup kemungkinan MK untuk menyidangkan dan mengabulkan permohonan," ujarnya.

"Makanya tim 01 dan 03 itu mempermasalahkan pelanggaran serius terhadap konstitusi. Apa pelanggaran serius terhadap konstitusi tersebut? Yang paling ultimate yang paling utama adalah Presiden Jokowi menjadi tim pemenangan 02. Itu yang sebenarnya tidak diperbolehkan," jelas dia.

Menurut Refly, masuknya Jokowi ke dalam tim pemenangan Paslon 02 ditandai dengan dicalonkannya Gibran sebagai cawapres Prabowo. Hal tersebut dinilai Refly sebagai sebuah pelanggaran konstitusi.

"Maka itu insyaallah permohonan kita akan dikabulkan dan akan ada PSI, pemungutan suara ulang," tuturnya.

Permohonan Anies-Muhaimin dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024 dinilai minim bukti oleh Tim Hukum Prabowo-Gibran. 

Pada permohonan tersebut, Tim Hukum Prabowo-Gibran O.C. Kaligis, menilai hanya omon-omon yang lebih ditonjolkan dibanding pada substansi sengketa.

“Bukti adalah apa yang dinyatakan dalam pasal 184 dan 185 KUHAP yang dibuktikan di persidangan kalau ngomong-omongan saja bisa bukti semua orang bisa masuk penjara,” kata Kaligis kepada wartawan di MK, Jakarta, Rabu (27/3).

Tim Hukum Prabowo-Gibran lainnya, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa permohonan yang disampaikan oleh Tim Hukum AMIN yakni Yusuf Amir dan Bambang Wijayanto sangat berapi-api, tetapi isinya tak menyampaikan bukti.

“Kami menilai bahwa permohonan ini banyak narasi, asumsi, hipotesa, daripada menyampaikan bukti dan saya baru dengar dari pak Kaligis tadi pagi, dia bilang narasi itu bukan bukti. Begitu juga asumsi, itu bukan bukti,” kata Yusril.

Sumber: Kumparan