Panas! PDIP Tuding Golkar Mau Revisi UU MD3 untuk Rebut Posisi Ketua DPR RI

DEMOCRAZY.ID - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan ada banyak tekanan agar hak angket DPR RI untuk menelisik kecurangan Pemilu 2024 tak bergulir. 

Salah satunya Partai Golkar yang ingin merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) untuk mengubah mekanisme pemilihan Ketua DPR RI.

"Ini kan belum-belum PDI sudah ditekan oleh Golkar mau mengambil alih lewat MD3, mengambil jabatan Ketua DPR RI," kata Hasto dalam diskusi bertajuk "Sing Waras Sing Menang," yang digelar secara daring, Sabtu (30/3/2024).

Hasto berkata, tekanan serupa sempat terjadi pada 2014 silam yang saat itu Joko Widodo (Jokowi) memenangkan pilpres. Ia pun mengklaim, operasi perubahan UU MD3 telah menghabiskan anggaran jutaan dolar.

"Tahun 2014 yang lalu ketika PDI Peerjuangan menang, Pak Jokowi menang, itu kan dilakukan perubahan UU MD3. Saya mendengar konon itu habis USD 3.000.000 itu untuk melakukan operasi politik di DPR," terang Hasto.

Terlepas dari itu, Hasto menegaskan, pihaknya ingin melakukan pendidikan politik terhadap rakyat ihwal betapa pentingnya angket DPR RI. 

Menurutnya, masih ada waktu agar angket DPR RI itu digulirkan.

"Jadi angket ini yang kami lakukan adalah melakukaan pendidikan politik, toh kita masih ada waktu untuk supaya kami nanti benar-benar mendapatkan dukungan dari civil society, terus pergerakan rakyat itu juga memerlukan," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartato menyatakan bahwa pihaknya belum berupaya merevisi UU MD3 untuk mendapatkan kursi ketua DPR RI.

"Belum ada sama sekali," kata Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat 29 Maret 2024.

Menurutnya selama ini Golkar memang mendapatkan kursi pimpinan DPR.

"Golkar kan biasa punya kursi. Tapi belum ada upaya (revisi UU MD3)," kata dia.

Sehari sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani juga mengaku belum mendengar adanya wacana merevisi UU MD3. 

Puan mengklaim bahwa seluruh pimpinan DPR bersepakat untuk tidak mengutak-atik UU MD3.

“Kita kompak. Pak Dasco malah bilang enggak dengar (ada revisi), kita kompak dan kita menghargai bahwa UU MD3 itu tetap harus menjadi satu undang-undang yang memang harus dihargai dilaksanakan dan dihargai di proses yang ada di DPR,” kata Puan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024.

Sumber: Okezone