POLITIK

Nama Gus Miftah Diseret ke Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK

DEMOCRAZY.ID
Maret 28, 2024
0 Komentar
Beranda
POLITIK
Nama Gus Miftah Diseret ke Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nama Gus Miftah Diseret ke Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK


DEMOCRAZY.ID - Nama pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah diseret ke sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).


Nama Miftah diseret oleh Anies-Muhaimin atas dugaan politik uang Prabowo-Gibran. Mereka mempermasalahkan pembagian uang oleh Gus Miftah yang viral di media sosial.


"Bahwa Gus Miftah memberikan uang kepada santri dan anak yatim dengan latar belakang terdapat orang membentangkan baju bergambarkan Prabowo sambil meneriaki nama Prabowo pada Kamis 28 Desember 2023 di Pamekasan Madura," kata tim hukum Anies-Muhaimin di dokumen gugatan.


Kuasa hukum Prabowo-Gibran Yakup Putra Hasibuan menjawab tudingan tersebut pada sidang hari ini. Dia membantah tindakan Miftah terkait dengan Prabowo-Gibran.


Yakup menegaskan Gus Miftah bukan bagian dari tim sukses Prabowo-Gibran. Pembagian uang itu, kata Yakup, juga bukan acara kampanye pasangan calon nomor urut 2.


"Itu dilakukan dalam kapasitas pribadi karena sampai saat ini yang bersangkutan tidak pernah tercatat sebagai tim kampanye, baik di tingkat nasional maupun daerah," ujarnya.


Tim Hukum AMIN Beberkan Deretan Nama Menteri Terlibat Kampanye Prabowo-Gibran


Tim Hukum AMIN Beberkan Deretan Nama Menteri Terlibat Kampanye Prabowo-Gibran


DEMOCRAZY.ID - Anggota Tim Hukum pasangan Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar, Bambang Widjojanto membeberkan sederat nama menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang terlibat dalam kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02.


Setidaknya, ada sembilan nama yang disebutkan oleh Bambang Widjojanto saat sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Maret 2024.


Adapun nama-nama yang disebutkannya, yakni Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto. 


Dia mengatakan, Ketua Umum Partai Golkar itu diduga telah melakukan politisi bansos kepada warga Mandalika.


Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan yang disebut-sebut memberikan dukungannya kepada Prabowo Subianto di berbagai media dan platform media sosial.


Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia yang mendampingi calon wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka kampanye di Papua pada Jumat, 26 Januari 2024 lalu dan juga mendirikan gerakan relawan untuk mendukung pasangan calon nomor urut 02.


Lalu, tambah Bambang, ada Menteri BUMN, Erick Thohir yang diketahui tidak pernah melakukan cuti maupun mundur dari jabatannya selaku menteri, padahal dirinya telah terbukti melakukan serangkaian kampanye. 


Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas yang saat itu menyatakan mampu dan siap memberikan tambahan suara sebanyak 4 persen untuk pasangan Prabowo-Gibran.


Selain itu, Yaqut Cholil Qoumas juga memberikan pengarahan terhadap penyuluh agama di seluruh Indonesia.


Menteri Pertanian, Amran Sulaiman. Dia diduga mengerahkan bimbingan teknis ke berbagai daerah untuk menggalang dukungan. 


Menteri Komunikasi dan Informasi sekaligus Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. 


Dia menggalang dukungan yang ditujukan untuk kubu 02, bersama Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita.


Lebih lanjut, ada Wakil Menteri Agraria, Juli Antoni, di mana pada media sosial pribadinya mempolitisasi program pemerintah dengan melakukan pembagian sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan wakaf kepada masya agar memberikan dukungannya kepada Prabowo-Gibran. 


Bambang Widjojanto mengatakan, masih banyak pejabat-pejabat lainnya yang tidak cuti maupun mundur dari jabatannya tetapi justru terlibat pada kampanye dari kubu 02.


"Saya sebut beberapa saja karena cukup banyak menteri yang terlibat di situ," imbuhnya.


Bambang juga menilai yang dilakukan oleh para menteri Presiden Jokowi telah menyalahgunakan fasilitas negara. 


Bahkan, Presiden Jokowi juga pernah melibatkan BIN untuk untuk mengetahui data survei dan arah partai politik.


"Sebagai upaya untuk memenangkan kontestasi, presiden Jokowi ternyata juga menggerakkan atau setidak-setidaknya membiarkan beberapa anggota menteri kabinet terlibat dalam kampanye pasangan calon nomor urut 02 serta pejabat negara lainnya," tandasnya.


SumberDisway

Penulis blog