Mengejutkan! Jokowi Dikabarkan Minta Jatah Kapolri dan Jaksa Agung ke Prabowo

DEMOCRAZY.ID - Pegiat media sosial Rinny Budoyo mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan meminta jatah menentukan nama Kepala Kepolisan Republik Indonesia (Kapolri) dan Jaksa Agung kepada capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto.

Selain itu juga, bersumber dari investigasi Tempo, Rinny Budoyo mengatakan Jokowi memang ikut cawe-cawe dalam pembentukan kabinet Prabowo Subianto, dan juga ikut meminta jatah menteri.

"Jadi menurut berita di majalah Tempo ini, Pak Jokowi memang ikut cawe-cawe dalam pembentukan kabinet Pak Prabowo, Pak Jokowi ikut minta jatah menteri di kabinet mendatang," ucapnya.

"Pak Jokowi kabarnya minta jatah untuk menentukan nama Kapolri dan juga nama Jaksa Agung, ini dua jabatan terpenting dalam penegakan hukum di negara kita," imbuhnya, dikutip dari YouTube 2045 TV, Rabu (27/3).

Sebelumnya, Jurnalis Senior Uni Lubis mengaku mendengar informasi bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menitipkan 4 orangnya kepada Prabowo Subianto untuk menempati posisi tertentu jika telah menjabat sebagai presiden, seperti Kapolri dan Jaksa Agung.

"Saya dengar informasi bahwa Presiden Jokowi menitipkan empat posisi. Yang satu, Kapolri. Kedua, Jaksa Agung. Ketiga, Mensesneg Pak Pratikno. Keempat, Pak Bahlil (Menteri Investasi)," ucapnya dalam Kanal YouTube Total Politik.

Uni mendengar informasi tersebut dengan disaksikan langsung oleh koleganya, jurnalis senior Bambang Harymurti. 

Namun dirinya tidak mengetahui apakah empat posisi itu akan diisi sesuai keinginan Jokowi. 

"Posisi Kapolri, posisi Jaksa Agung, saya rasa itu penting ya, supaya nanti tidak ada masalah. Terus Mensesneg diharapkan tetap Pak Pratikno, kemudian Pak Bahlil," ungkap Uni.

Ia tidak mau membocorkan sumber informasinya, hanya menegaskan berasal dari lingkaran terdekat Prabowo. 

"Dari internal, dari very close 02. A1 lah," ujar Uni.

Majalah TEMPO: Jokowi Minta Jatah Pos Strategis Kabinet Prabowo

BUKAN hanya partai-partai yang mengajukan jumlah dan posisi menteri di kabinet Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo pun disebut-sebut telah mengajukan sejumlah loyalisnya dan menginginkan dua posisi di kabinet Prabowo. 

Dua petinggi Tim Kampanye Prabowo-Gibran yang mengetahui keinginan Jokowi menyebutkan dua pos itu adalah Kepolisian RI dan kejaksaan.

Sedangkan nama calon menteri yang diajukan Jokowi antara lain Pratikno, yang menjabat Menteri Sekretaris Negara. 

Bekas Rektor Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, itu orang kepercayaan Jokowi. Anggota tim kampanye Gibran Rakabuming Raka dan petinggi Tim Kampanye Nasional menyebutkan Pratikno diplot untuk membantu putra sulung Jokowi itu. Tapi posisinya belum dipastikan. 

Satu nama lain yang beredar adalah Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kapolres Solo saat Jokowi menjabat Wali Kota Surakarta itu baru akan pensiun pada 2027. 

Hingga Sabtu, 23 Maret 2024, Pratikno dan Listyo Sigit tak menjawab pesan dan panggilan telepon Tempo.

Jokowi juga disebut meng-endorse Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. 

Meski berstatus kader Golkar, Bahlil didorong masuk ke kabinet Prabowo sebagai profesional. Bahlil membentuk Tim Kampanye Strategis yang membantu kampanye Gibran.

***

Prabowo pun dikabarkan menemui Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan. Tiga politikus di koalisi Prabowo-Gibran menyebutkan Luhut mengusulkan sejumlah orang dekatnya ke kabinet, termasuk pejabat di kementeriannya. Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, tak merespons panggilan telepon dan pesan yang dikirimkan Tempo.

Banyaknya titipan ini sempat disinggung Prabowo dalam acara buka puasa bersama di kantor Dewan Pimpinan Pusat PAN, Kamis, 21 Maret 2024. 

Sambil berseloroh, ia mengatakan, saat senang, banyak kawan yang tak pernah muncul sebelumnya tiba-tiba mendatangi dia. 

“Yang repot, nongol bawa daftar titipan lagi,” ujar Prabowo.

Bagi-bagi jatah kursi ini juga berimplikasi pada beberapa kementerian yang menjadi rebutan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral salah satunya. 

Narasumber Tempo di Golkar, PAN, dan Demokrat menyebutkan kementerian itu paling diminati partai mereka. Nama Bahlil Lahadalia yang didukung Presiden Jokowi juga menjadi kandidat memimpin pos itu.

Pos lain yang juga menjadi incaran adalah kursi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Seorang petinggi di TKN menyebutkan kursi ini diincar oleh Gerindra. Fungsi kementerian tersebut diwacanakan akan diubah menjadi lebih strategis dalam urusan ekonomi.

Opsi merombak nomenklatur kementerian dan memecahnya menjadi beberapa bagian masih terbuka. 

Seorang petinggi di partai koalisi Prabowo-Gibran mengatakan Prabowo tengah menimbang opsi menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40. Tujuannya adalah dapat menampung koalisi besar Prabowo.

👉SELENGKAPNYA BACA Majalah TEMPO Minggu, 24 Maret 2024