POLITIK

Bambang Widjojanto Heran Suara Prabowo di Gianyar Bali Naik dari 3 Persen Jadi 49 Persen

DEMOCRAZY.ID
Maret 28, 2024
0 Komentar
Beranda
POLITIK
Bambang Widjojanto Heran Suara Prabowo di Gianyar Bali Naik dari 3 Persen Jadi 49 Persen

Bambang Widjojanto Heran Suara Prabowo di Gianyar Bali Naik dari 3 Persen Jadi 49 Persen


DEMOCRAZY.ID - Anggota tim hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Bambang Widjojanto heran dengan perolehan suara capres Prabowo Subianto yang melesat naik Gianyar, Bali.


Hal ini disampaikan BW (sapaan karibnya) saat sidang sengketa hasil Pilpres 2024, yang videonya diunggah di akun media sosial X @tijabar, seperti dilihat Kamis (28/3/2024).


Mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini merincikan pada Pilpres tahun 2014 perolehan suara Prabowo berjumlah 22 persen.


"Di tahun 2019 hanya 3 persen tapi kemudian di tahun 2024 (melejit) 49 persen, how come?" kata BW.


Dirinya meminta penjelasan mengapa suara Prabowo-Gibran bisa melejit naik. BW menduga ada kecurangan yang terjadi.


"Jelaskan, kalau tidak ada kecurangan," ungkapnya.


Warganet pun ramai memberikan tanggapan terkait dengan postingan Bambang Widjojanto terkait naiknya suara Prabowo di Gianyar, Bali.


"Pendukung dan simpatisan PDIP sangat militan. Terutama di Bali dan Jateng. Jadi tidak mungkin 03 kalah jauh dari 02, berarti ada sesuatu yang besar/kuat mempengaruhinya," ungkap warganet.


"Bansos bansos dan bansos yang selalu di angkat, sampai lupa para kader partai pengusungnya melakukan hal yang sama bahkan sampai ke pelosok gang, btw gue dapet sembako tass gambar "AMIN 2024" wkwkwk," kata warganet.



KPU jawab gugatan paslon 01 soal bansos Jokowi di Bali


Komisioner KPU Bali Anak Agung Gede Raka Nakula mengatakan, pada Kamis, 28 Maret 2024 nanti pihaknya akan memberi jawaban ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan pasangan calon nomor urut 1 soal kaitan bantuan sosial (bansos) Presiden Jokowi di Gianyar dengan kemenangan paslon lain.


“Jadwal pemberitahuan sidang tanggal 26 Maret, pemeriksaan pendahuluan 27 Maret, jawaban termohon (KPU RI) 28 Maret,” kata dia saat dihubungi di Denpasar, Senin.


Agung Nakula menyampaikan saat ini KPU Bali bersama KPU RI masih menyusun alat bukti dan kronologis untuk menghadapi gugatan dari tim paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.


Adapun salah satu dalil dari gugatan mereka adalah keterkaitan naiknya suara paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming disebabkan oleh bansos Presiden Jokowi di Kabupaten Gianyar yang diduga terjadi pada akhir Oktober 2023 lalu, saat viralnya penurunan baliho Ganjar-Mahfud di Bali.


“Alat bukti yang berkaitan dengan dalil pemohon seperti formulir C Hasil, data pengguna surat suara, kejadian khusus, absensi. Intinya dalam rapat koordinasi ini dilakukan identifikasi kemungkinan dengan menganailisis dalil pemohon, lokus kejadian, dan alat bukti,” ujarnya.


Komisioner Bidang Hukum dan Pengawasan KPU Bali itu mengakui mereka sudah siap dengan jadwal dari MK, pun juga sudah dilakukan koordinasi dengan penyelenggara di Kabupaten Gianyar.


Kepada ANTARA, Agung Nakula menjelaskan bahwa prinsip dalam sengketa hasil di MK adalah adanya perbedaan perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU dengan hasil perolehan suara yang dibawa oleh pemohon.


Namun karena dalil dari paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar terkait pergerakan bansos dan beberapa konteks lainnya, maka nantinya KPU RI sendiri yang akan turun tangan memberi jawaban sesuai jadwal yang ditetapkan 28 Maret.


“Kalau dibaca dalil pemohon sebagian tidak menyangkut perselisihan hasil, yaitu wapres nomor 2 tidak memenuhi syarat, independensi penyelenggara, intervensi kekuasaan, nepotisme, keterlibatan ASN, pengarahan kepala desa, dan pergerakan bansos,” sebut Agung Nakula.


Meski KPU RI beserta pengacara yang akan menjawab sidang, KPU Bali atau provinsi lain mengatakan turut hadir apabila ada dalil pemohon yang lokusnya di daerah mereka.


Selain gugatan tersebut, KPU Bali menyebut hingga saat ini tidak ada peserta Pemilu 2024 baik calon legislatif dari partai politik maupun perseorangan di Bali yang mengajukan gugatan ke MK.


Sumber: Suara

Penulis blog