Anies: Apakah Pilpres Berjalan Jujur, Bebas, dan Adil? Tidak!

DEMOCRAZY.ID - Calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan, mengkritik penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. 

Kritik itu disampaikan Anies dalam sidang perdana sengketa atau Perselisihan Hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Sidang yang dipimpin langsung Ketua MK Suhartoyo itu mengagendakan penyampaian permohonan pemohon. 

Giliran pertama adalah calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Menurut Anies, sejak zaman prakemerdekaan, bangsa dan negara Indonesia telah menapaki berbagai persimpangan krusial yang menentukan arah dan nasib bangsa. Tidak semua keputusan yang dibuat adalah keputusan yang tepat.

"Sebagian adalah keputusan yang tidak tepat dan itu dicatat dalam sejarah kita semua yang terlibat, dicatat sebagai bagian dari perjalanan sejarah Indonesia. Karena itu, saat yang berharga ini kita juga dihadapkan pada kenyataan yang sama," kata Anies.

"Peristiwa yang sedang berlangsung hari-hari ini akan jadi bagian dari catatan sejarah perjalanan republik bangsa kita sebagaimana perjuangan kita sejak prakemerdekaan," lanjutnya.

Eks gubernur DKI Jakarta itu bilang, sekarang adalah saatnya bagi semua pihak untuk mengambil pelajaran dari sejarah berdirinya bangsa dan negara dengan keberanian moral dan intelektual untuk menentukan masa depan. 

Semua itu tentu dengan keputusan yang akan memperkuat fondasi demokrasi dan fondasi keadilan di dalam negara.

Anies lantas menjelaskan, hasil pemilihan umum telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Namun, dia mengingatkan, kualitas demokrasi tidak ditentukan oleh jumlah suara pemilih semata.

Yang krusial, lanjut Anies, adalah setiap tahapan proses pemilihan mulai dari persiapan awal hingga pengumuman haruslah konsisten dengan prinsip-prinsip kebebasan, kejujuran, dan keadilan.

"Prinsip ini bukan formalitas atau ada di teks tapi ini fondasi substansial yang harus dijaga untuk membangun dan memelihara sistem demokrasi yang sehat, stabil, dan berkelanjutan," ujar Anies.

Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu mengatakan, pemilu yang bebas, jujur, dan adil adalah pilar yang memberi legitimasi kuat pada pemerintahan yang terpilih yang bisa membawa kepercayaan publik serta memperkuat fondasi institusi pemerintahan.

Tanpa itu, kata Anies, legitimasi dan kredibilitas dari pemerintah yang terpilih akan dirugikan. 

Lebih jauh lagi, menurut dia, pemilihan yang dijalankan secara bebas, jujur, dan adil adalah sesungguhnya pengakuan atas hak dasar setiap warga negara dalam menentukan arah dan masa depan negara mereka sendiri.

"Ini adalah wujud tertinggi dari kedaulatan rakyat di mana setiap suara dapat disampaikan dan dihitung tanpa tekanan, tanpa ancaman, tanpa iming-iming imbalan. Pertanyaannnya, apakah Pilpres 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas, jujur, dan adil? Izinkan kami sampaikan jawabnya tidak," kata Anies.

Yang terjadi, menurut dia, adalah sebaliknya dan hal itu terpampang secara nyata. 

Anies mengatakan, ada serangkaian penyimpangan yang telah mencoreng integritas proses demokrasi mulai dari independensi yang harusnya jadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi.

"Di antaranya penyimpangan yang kita saksikan adalah penggunaan institusi negara untuk memenangkan salah satu calon yang secara eksplisit tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Terdapat pula praktek yang meresahkan di mana aparat daerah mengalami tekanan bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pemilihan politik," ujar Anies.

"Serta penyalahgunaan bantuan dari negara, bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat malah dijadikan alat transaksional untuk memenangkan salah satu calon," lanjutnya.

Sumber: CNBC