YLBHI Kecam Upaya 'Intimidasi' ke Perguruan Tinggi Yang Kritik Jokowi

DEMOCRAZY.ID - Upaya intimidasi oleh pemerintah kepada civitas akademika di berbagai perguruan tinggi maupun organisasi masyarakat sipil dikritik. Pemerintah diingatkan soal kebebasan berpendapat dalam iklim demokrasi.

"Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengecam keras upaya intimidasi terhadap perguruan tinggi. Ini mengkhawatirkan dan bisa jadi praktik penghancuran demokrasi," kata Ketua Umum YLBHI Muhamad Isnur kepada wartawan, Selasa (6/2).

Isnur mengatakan kritik yang disampaikan civitas akademika memiliki substansi. 

Mereka menyoroti sikap Jokowi yang kian terlihat jelas berpihak dan berkampanye untuk salah satu pasangan calon dalam Pilpres 2024.

"Jokowi menyalahgunakan kewenangan dan fasilitas negara. Kami mencatat intimidasi terus terjadi dan intensitasnya semakin meningkat," ujar dia.

Isnur mencontohkan dugaan mobilisasi aparat kepolisian untuk mendatangi para dosen dan rektor kampus. 

Modusnya ialah mewawancarai mereka untuk mendapatkan tanggapan positif terkait rekam jejak Jokowi selama berkuasa.

"Selain itu terdapat intimidasi pesan yang diterima Guru Besar Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo, lewat pesan WhatsApp dari seseorang berseragam yang mengaku alumni UI," ucap dia.

Isnur menyebut bukti teranyar, yakni saat Forum Masyarakat Pemuda Mahasiswa Indonesia Timur Cinta NKRI melakukan aksi massa di depan kantor YLBHI dan KontraS pada Senin (5/2). 

Dalam poster aksinya, massa menuduh YLBHI dan KontraS hendak menghancurkan negara.

"Kami menghormati penyampaian pendapat di muka umum, tetapi kami melihat ini ada rangkaian yang sama dengan serangan dan intimidasi terhadap konsolidasi mahasiswa," jelas dia.

Menurut Isnur, upaya itu bentuk membangun stigma dan mendiskreditkan kerja-kerja masyarakat sipil, terutama dalam membangun prinsip tata negara yang baik lantaran perlu diawasi gerakan sosial. 

Mahfud Md Ungkap Ada Operasi Senyap Dugaan Intervensi Rektor Kampus Pengkritik Jokowi

Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud Md mengaku dirinya mendapatkan laporan tentang adanya dugaan operasi untuk menekan rektor-rektor kampus yang belum menyatakan sikap dan mendeklarasikan untuk kebaikan bangsa demi membangun demokrasi yang bermartabat.

“Secara bersamaan muncul operasi yang mendekati rektor-rektor yang belum mengemukakan, mereka diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda, untuk mengatakan bahwa Presiden Jokowi baik,” katanya, saat dialog Tabrak Prof, di Yogyakarta, Senin (5/2/2024).

Mahfud menyebut, ada beberapa rektor perguruan tinggi membuat pernyataan seperti yang diminta oleh pihak yang melakukan operasi tersebut.

Meski demikian, ada juga rektor yang jelas-jelas menolak, seperti rektor Universitas Soegijapranata di Semarang.

“Dia (rektor) mengatakan diminta untuk menyatakan untuk pemerintahan Jokowi baik, pemilu baik dan lain sebagainya, nah itu yang beredar,” ucap Mahfud.

Mantan Menko Polhukam ini juga menyatakan jika, ada intervensi kepada pihak kampus bisa saja terjadi. Namun, ia meminta agar pihak perguruan tinggi tidak perlu takut.

Saat ini, lanjut Mahfud, telah ada 59 perguruan tinggi, yang akan menyatakan sikap untuk mengawal pemilu dan menyuarakan pemerintahan yang beretika. 

Menurutnya, semakin menekan perguruan tinggi, maka semakin bergelombang gerakan-gerakan tersebut.

“Oleh karena itu karena kita berada di Yogyakarta, mari kita mengucapkan terima kasih kepada para guru besar civitas akademika UGM yang telah memulai lebih dulu untuk mengajak perguruan tinggi lain menyatakan sikap yang sama,” tandasnya.

Sumber: MediaIndonesia