Rocky Gerung Bongkar Isi Gelas Kosong Kondisi Kejiwaan Jokowi: 'Kepala Daerah Diturunkan Demi Gibran' - DEMOCRAZY News | Berita dan Politik Indonesia

Breaking

logo

Rocky Gerung Bongkar Isi Gelas Kosong Kondisi Kejiwaan Jokowi: 'Kepala Daerah Diturunkan Demi Gibran'

Rocky Gerung Bongkar Isi Gelas Kosong Kondisi Kejiwaan Jokowi: 'Kepala Daerah Diturunkan Demi Gibran'

Rocky Gerung Bongkar Isi Gelas Kosong Kondisi Kejiwaan Jokowi: 'Kepala Daerah Diturunkan Demi Gibran'


DEMOCRAZY.ID - Pengamat politik Rocky Gerung, memberikan kritikan pedas terhadap kondisi kepala daerah yang tengah diperiksa KPK. 


Dalam kanal YouTube resminya, Rocky Gerung mengungkapkan dukungan balik badan dari beberapa kepala daerah terhadap Prabowo dan Gibran, serta mengkritik senyapnya kasus-kasus tersebut.


Rocky menyoroti lebih dari 300 kepala daerah yang awalnya menjadi target KPK, namun akhirnya diangkat oleh pemerintah sebagai pejabat sementara. 


Menurutnya, hal ini melanggar etika demokrasi, terutama karena para pejabat tersebut diangkat setengah jalan antara periode pemilu.


"Bagaimana mungkin pejabat diangkat hanya karena kesementaraan setengah periode pemilu? Ini terlihat direncanakan untuk dikendalikan, khususnya melalui presiden."


"Banyak kepala daerah yang juga dijebak dengan jabatan, tapi untuk dikendalikan oleh siapa? Ya, oleh presiden, karena dia harus presiden. Kesementaraan dianggap alasan kedaruratan, maka pemimpin daerah tidak merasa punya tanggung jawab etis pada suara rakyat


Ia menilai banyak kepala daerah yang menjadi alat politik dan terjebak dalam permainan kekuasaan.


Rocky juga menyoroti figur perempuan seperti Khofifah yang, meski memiliki potensi memimpin dengan kualitas yang diinginkan, justru dimanfaatkan sebagai alat politik.


"Politik patrimonialis dimanfaatkan untuk mengendalikan satu paket, lebih mudah dari pada memimpin orang-orang dari partai yang berbeda," ujar Rocky.


Menariknya, Rocky mengungkapkan bahwa strategi Jokowi dalam melibatkan lebih banyak kepala daerah justru menunjukkan ketidakmampuannya dalam mengendalikan secara intelektual dan hegemoni.


"Raja sudah bergerak sendiri, berarti dia tidak punya kemampuan Hingga menurunkan aparat dan kepala Daerah. Politiknya terlalu terbuka dan ini kontradiksi," tambahnya.



Sumber: VIVA

BERITA TERKAIT

Tidak ada komentar: