Rektor Unissula Semarang Diminta 'Tim Operasi Istana' Agar Tak Kritik Jokowi

DEMOCRAZY.ID - Rektor Universitas Negeri Sultan Agung (Unissula) Semarang, Gunarto, mengaku mendapat permintaan untuk tidak mengikuti perguruan tinggi lainnya yang mengkritik dan membuat pernyataan sikap soal kemunduran demokrasi selama pemerintahan Presiden Jokowi.

Gunarto mengungkapkan, dirinya didatangi oleh seorang mantan rektor sebuah perguruan tinggi di Jawa Tengah yang memintanya tidak ikut membuat seruan atau petisi seperti sivitas akademika kampus lainnya.

Dia menyebutkan, "tim operasi perguruan tinggi" meminta membendung kritik terhadap Jokowi menjelang hari pencoblosan 14 Februari. Namun, Gunarto menolak permintaan itu.

"Hari ini saya didatangi oleh tim operasi perguruan tinggi, diminta untuk tidak membuat petisi (kritik) nepotisme Pak Lurah di Pilpres 2024. Tapi, saya tidak mau," kata Gunarto melalui WhatsApp, Rabu (7/2/2024).

Pihaknya tidak bersedia mengungkap identitas orang tersebut lantaran sosok dari tim operasi itu merupakan kawan lamanya.

"Bukan (aparat), tapi bagian tim," ujar dia.

Unissula pada Kamis (8/2/2024) akan menghimpun kekuatan untuk menggelar seruan atau petisi sebagai kritik terhadap kemunduran demokrasi yang memburuk belakangan ini.

"Unissula akan menyampaikan petisi bau busuk nepotisme di Pemilu 2024," ujar Gunarto.

Sebelumnya diberitakan, Rektor Universitas Katolik Soegijapranata (Unika) Semarang Ferdinandus Hindarto diminta petugas kepolisian untuk membuat video pujian untuk pemerintahan Jokowi.

Namun, Hindarto menolak permintaan dan pihaknya memilih menyatakan kritik lantaran sikap Jokowi dinilai melewati batas prinsip demokrasi.

"Itu saja menurut saya levelnya sudah tanda petik teman-teman di banyak kampus sudah melihat ini 'sudah melewati batas' kalau untuk ukuran yang paling tinggi. Kami meminta presiden dan segenap jajarannya untuk bertindak sesuai porsi, prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi itu saja," kata Hindarto, saat ditemui di kampusnya, Selasa (6/2/2024).

Dia menjelaskan, kemunduran itu terlihat mulai dari pelanggaran batas usia cawapres yang diputuskan Mahkamah Konstitusi, penyataan presiden yang menyebut boleh berpihak, penggelontoran bansos secara masif, hingga munculnya peringatan bagi Ketua KPU dari DKKP.

Sumber: Kompas