Petisi Bulaksumur Disebut Partisan, Prof Koentjoro: Saya Marah Besar, Ada 250 Guru Besar UGM Terlibat Diskusi Ini

DEMOCRAZY.ID - Guru besar dan sivitas akademika Universitas Gadjah Mada atau UGM membacakan Petisi Bulaksumur untuk memperingati Jokowi agar kembali ke marwah demokrasi, pada Rabu, 31 Januari 2024.

Petisi ini hadir untuk mengingatkan kepada salah satu alumnus UGM, Jokowi agar kembali mewujudkan nilai-nilai dan jati diri UGM. 

Selain itu, petisi ini juga bentuk permintaan kepada Jokowi untuk segera kembali kepada demokrasi Pancasila.

Gerakan moral ini, yang kemudian juga disampaikan berbagai universitas di Indonesia oleh beberapa pihak disebut merupakan bayaran atau partisan dari salah satu paslon dan hanya untuk kepentingan elektoral. Sontak, hal ini membuat Ketua Dewan Guru Besar UGM, Prof Koentjoro mengakui ia marah besar.

“Ada 250 profesor yang ikut berdiskusi mengenai Petisi Bulaksumur. Apa mungkin kita arahkan untuk melakukan itu? Logikanya berarti tidak jalan. Niat kami bukan untuk menjatuhkan, niat kami mengingatkan dengan kasih. Kami atas inisiasi Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM. Semua juga orang UGM, jadi kepentingan elektoral mana yang harus dibela?” kata Prof. Koentjoro kepada Tempo.co, saat wawancara Senin, 5 Februari 2024.

Prof Koentjoro menegaskan, pernyataan tentang petisi merupakan bayaran atau kepentingan elektoral sama sekali tidak benar. Sebab, dalam Pilpres 2024 ada alumnus UGM yang lain, seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. 

“Itu semua alumnus UGM, jadi kalimat mana yang menunjukkan bahwa itu (Petisi Bulaksumur) kepentingan elektoral,” kata dia.

Lebih lanjut, Prof Koentjoro menguraikan, sebagai bagian dari Gadjah Mada, Jokowi diingatkan dengan cara yang baik, tetapi malah dituduh partisan. Ia bertanya, “Sekarang pertanyaannya adalah, dengan cara apa kami mengingatkan ada yang salah?”

Prof Koentjoro merasa marah ketika ada yang menyudutkan guru besar dengan pernyataan petisi ini merupakan partisan. Pernyataan tersebut menghina guru besar. Menurutnya, guru besar adalah pemikir bangsa yang bertugas menjaga marwah moralitas. Ironisnya, guru besar dituduh partisan.

“Kita (guru besar) dituduh partisan, tetapi yang menuduh tidak bisa menunjukkan bukti bahwa ini partisan. Di UGM, ada 250 guru besar yang hadir, tetapi dikatakan partisan. Padahal, tugas guru besar untuk menjaga moralitas dan demokrasi. Kita sebagai Guru Besar UGM salah, jika di UGM ada pelanggaran etik, tetapi malah mendiamkan. Saya marah besar ketika ada yang menyinggung tugas guru besar,” kata pengajar di Fakultas Psikologi UGM.

Petisi Bulaksumur merupakan gerakan kasih sayang kepada sesama saudara, yaitu Jokowi. Petisi ini bukan gerakan memberontak dengan emosi dan niat buruk. 

Bahkan, ketika bersuara di publik, Koentjoro selalu berkomunikasi dengan Ketua PSP UGM, Agus Wahyudi untuk memastikan marwah petisi ini.

“Saya telepon Ketua PSP, Agus Wahyudi. Saya tanya kepada dia terkait pernyataan di televisi (misalnya), itu keluar dari concern kita atau tidak. Namun, pihak PSP mengatakan, tindakan saya sudah benar,” kata Koentjoro.

Dengan begitu, Prof. Koentjoro menegaskan, Petisi Bulaksumur UGM bukan partisan, hanya mengingatkan kepada adiknya (Jokowi) dari sang kakak (Guru Besar UGM) untuk kembali ke marwah demokrasi. 

“Tolong, Pak Jokowi kembali ke jalan yang benar karena sekarang saya takut atas tindakannya. Petisi ini juga sudah dilakukan oleh perguruan tinggi lain. Namun, dari UGM memandang Jokowi bukan sebagai orang lain, melainkan sebagai saudara dan kakak atau adik yang kita ingatkan,” kata pembaca Petisi Bulaksumur UGM.

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengaku menghargai pandangan-pandangan sivitas akademika terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai bentuk kebebasan berpendapat. Namun, politikus Partai Golkar itu mencurigai gelombang kritik yang muncul tersebut.

“Alah, ya sudahlah. Mana ada politik tidak ada yang ngatur-ngatur. Kita tahu lah. Ini penciuman saya sebagai mantan ketua BEM – ngerti betul barang ini,” kata Bahlil saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 5 Februari 2024.

Sumber: Tempo