Pernyataan Ahok Soal Jokowi Tak Bisa Kerja Bukan Pepesan Kosong, Buktinya Ada di Kampung Deret hingga MRT Jakarta - DEMOCRAZY News | Berita dan Politik Indonesia

Breaking

logo

Pernyataan Ahok Soal Jokowi Tak Bisa Kerja Bukan Pepesan Kosong, Buktinya Ada di Kampung Deret hingga MRT Jakarta

Pernyataan Ahok Soal Jokowi Tak Bisa Kerja Bukan Pepesan Kosong, Buktinya Ada di Kampung Deret hingga MRT Jakarta

Pernyataan Ahok Soal Jokowi Tak Bisa Kerja Bukan Pepesan Kosong, Buktinya Ada di Kampung Deret hingga MRT Jakarta


DEMOCRAZY.ID - Beberapa waktu lalu beredar video Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menguliti sosok Jokowi hingga Gibran yang disebut tak bisa kerja. 


Dalam video singkat yang kemudian viral di media sosial tersebut, Ahok mulanya menyentil mengenai sosok presiden yang dipilih tak bisa kerja. 


"Tapi presiden kalau cuma 2 tahun karakter teruji kalau ada kekuasaan, sekarang saya mau tanya dimana ada bukti Gibran bisa kerja, selama wali kota trus ibu kira Pak Jokowi bisa kerja, makanya kita bisa berdebat itu, saya lebih tahu," ucapnya.


Lebih lanjut Ahok menekankan alangkah tidak adil bila memilih presiden tanpa mempertimbangkan kemampuan kerja. 


Meski mendapat sorotan tajam mengenai pernyataannya itu, apa yang diungkapkan Ahok ternyata ada yang membenarkan, buktinya mengenai proyek MRT hingga kampung Deret yang ada di Jakarta.


Hal itu diungkapkan oleh pemerhati arsitektur urban yang memiliki akun Twitter @elisa_jkt. 


Melalui unggahannya ia menyebut bahwa apa yang disebut Ahok tentang Jokowi tak bisa kerja bukanlah bualan semata.


Contoh nyatanya mengenai proyek MRT Jakarta salah satunya. 


"Kemarin Ahok bilang, "Emang Jokowi bisa kerja?" Saya akan jabarkan lewat kejadian 2 program yg membuat saya agak sependapat dgn Ahok (sangat jarang kan saudara2?), yaitu MRT Jakarta dan Kampung Deret.


"Siapa yg mendirikan PT MRT? Foke. Dan demi berdirinya PT MRT, dia mendorong revisi UU Perkeretaapian era 1992 jadi UU23/2007. Akhirnya jadi tuh PT. Dalam penyelenggaraan proyek se Indonesia, apakah hal tersulit? 


PENGADAAN TANAH. Dan siapa yang bikin LARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan)? Fauzi Bowo, di 2008. Pengadaan tanah, untuk depo hingga pelebaran jalan Fatmawati, dimulai dr 2008. Inget ya, pengadaan tahap masa Foke hingga 2012 terjadi sblm ada UU 2/2012 soal Pengadaan Tanah, jadi prosesnya lbh “ribet” - gak bisa main “titipkan duit ganti untung” di pengadilan. Saat ada masalah pembebasan tanah utk Stasiun Haji Nawi yg berlarut2, siapa yg selesaikan? Anies Baswedan," tulisnya seperti dikutip Rabu (7/2/204).


"Saat tanah utk depo Lebak Bulus bermasalah antara Menpora dan Ahok siapa yg selesaikan? 2 orang itu - walaupun prosesnya banyak drama gak perlu. Jokowi “BERUNTUNG” krn hal2 sulit macam permasalahan duit/utang, administrasi, kelembagaan, pertanahan sudah dimulai dan ada yg terselesaikan dr era Gubernur2 sblmnya, jadi dia tinggal meneruskan dan gunting pita ground breaking (terlepas Foke sbtlnya sdh gunting pita juga di Juni 2012 di Lebak Bulus). Publik melihatnya “sat set”, padahal ya krn banyak PR terbesarnya sdh dikerjakan oleh pendahulunya," urainya.


Selain itu ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, salah satu program spektakuler Jokowi yakni pembangunan kampung deret di Cipinang Barat.


Menurut Elisa proyek itu dibangun asal-asalan hingga menyimpan segudang masalah setelah ditinggalkan Jokowi.


"Apakah kalian tidak bertanya2 kenapa proyek Kampung Deret hanya terjadi di era Jokowi dan tidak bertambah lagi? Ya karena jadi temuan BPK, akibat dari masalah pertanahan dan tata ruang yang tidak sesuai DAN TIDAK DIBERESKAN SEBELUM PROYEK MULAI. Jadi asal bangun, bangun, bangun saja," ungkapnya. 


"Karena temuan pada kampung deret, hal ini sempat membuat demotifasi DPRKP saat memulai program Community Action Planning di 2017, krn takut “jadi temuan” terulang lagi. Sebetulnya apa yg terjadi di Kampung Deret, sedikit terulang pada Reforma Agraria. Yg banyak sekali terselesaikan adalah urusan sertifikasi tanah. 


Tapi begitu soal redistribusi hingga penyelesaian masalah, konflik dan sengketa? Lihat saja angka2 dari ATR BPN terutama soal redistribusi tanah di kawasan hutan baru yg cuma 9% (pdhal jenis tanah ini banyak dikuasai oleh Pemerintah). Bbrp penyebabnya menurut KPA: ego sektoral, dualisme kebijakan, dan terbentur dgn kepentingan investasi dan PSN," jelasnya lagi. 


"Mantra “kerja, kerja, kerja” memang menyimpan bahaya. Kerja cepat pun tidak sama dengan inovatif. Pdhal yang penting bagaimana kerja secara cerdas dan prudent," tukasnya.



Sumber: Suara

BERITA TERKAIT

Tidak ada komentar: