Perguruan Filsafat dan Teologi Desak Jokowi 'Setop' Rusak Demokrasi - DEMOCRAZY News | Berita dan Politik Indonesia

Breaking

logo

Perguruan Filsafat dan Teologi Desak Jokowi 'Setop' Rusak Demokrasi

Perguruan Filsafat dan Teologi Desak Jokowi 'Setop' Rusak Demokrasi

Perguruan Filsafat dan Teologi Desak Jokowi 'Setop' Rusak Demokrasi


DEMOCRAZY.ID - CIVITAS akademika perguruan tinggi dan universitas filsafat serta teologi se-Indonesia merespons situasi demokrasi terkini. 


Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak menyetop upaya merusak demokrasi bangsa.


"Pertama, kami meminta Anda berkompas pada hati nurani dan berpegang pada Pancasila, dasar filsafat, dan fundamental moral," kata Ketua Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Simon Petrus Tjahjadi dalam pernyataan terbuka di STF Driyarkara, Jakarta Pusat, Senin, 5 Februari 2024.


Simon meminta pemerintah dan seluruh pemangku jabatan negara kembali mengingat sumpah jabatannya. 


Mereka sudah berikrar untuk berbakti pada nusa dan bangsa serta memenuhi kewajiban seadil-adilnya.


"Kedua, kembalikan keluhuran eksistensi Indonesia dan menghormati nilai-nilai politik yang diwariskan bapak pendiri bangsa, bukan malah merusak dengan berbagai pelanggaran konstitusional," ujar dia.


Simon menyebut pelanggaran konstitusional sangat menyimpang dari muruah demokrasi. 


Apalagi, sampai mengotak-atik dasar hukum yang menabrak etika berbangsa dan bernegara.


"Hentikan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan. Selain kepada hukum dan prinsip demokrasi, Anda bertanggung jawab kepada Tuhan," papar dia.


Selain itu, Simon mengajak seluruh masyarakat memanfaatkan hak pilihnya pada Pemilu 2024 di 14 Februari 2024 mendatang. 


Publik diharapkan memilih dengan mencermati rekam jejak setiap pasangan calon dan partai pendukungnya.


"Dalam kesetiaan mereka pada penegakan HAM (hak asasi manusia) dan komitmen menghapus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah merusak Indonesia yang kita cintai," ucap dia.


Simon menuturkan pernyataan sikap tersebut adalah bagian dalam menjaga supremasi moral. Hal itu dinilai lebih penting dari sekadar urusan elektoral.


"Mari kita semua berdoa dan berjuang bagi pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil," jelas dia.


Simon mewakili seluruh civitas akademika perguruan tinggi dan universitas filsafat serta teologi se-Indonesia. 


Sejumlah perwakilan dari perguruan tinggi dan berbagai daerah hadir langsung dalam pernyataan terbuka itu tersebut. 


Kampus Resah, Kepercayaan Publik ke Jokowi Makin Tergerus


DIREKTUR Eksekutif Indonesian Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia, menyoroti kritik dan keresahan perguruan tinggi negeri maupun swasta. 


Hal tersebut, kata dia, bisa mengikis kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).


“Suara akademisi, utamanya dari perguruan tinggi negeri, jelas punya imbas kepercayaan publik. Jokowi bisa saja akan kehilangan kepercayaan publik itu jika gerakan deklarasi perguruan tinggi ini terus bergulir, bukan tidak mungkin akan melahirkan gerakan mahasiswa,” kata Dedi dalam keterangannya yang dikutip Senin, 5 Februari 2024.


Pernyataan Dedi merujuk dari munculnya pernyataan sikap beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta. 


Protes tersebut dimulai oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 31 Januari 2024.


Teranyar, protes datang dari Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) yang terdiri atas rektor dari beberapa kampus. 


Mereka turut prihatin karena munculnya sikap tidak demokratis dan penyalahgunaan kekuasaan di pemerintahan saat ini.


Gelombang protes diyakini Dedi muncul karena pernyataan Jokowi terkait kepala negara atau pejabat negara boleh memihak di Pemilu 2024. 


Hal itu dimungkinkan asal mengambil cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara.


Namun kenyataannya terdapat pembantu presiden tanpa cuti secara terang-terangan memihak salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden di masa kampanye ini. 


“Jokowi seharusnya mengevaluasi dengan melarang secara tegas anggota kabinet untuk turun berkampanye, termasuk dirinya,” kata Dedi.


Menurut Dedi, Jokowi tidak bisa berdalih bahwa hak politiknya sama dengan publik. Sebab, Presiden adalah pengecualian.


"Karena memiliki pengaruh pada penyelenggara, ia seharusnya mundur dari jabatan Presiden jika ingin Kampanyekan Gibran,” sambung Dedi.


Lebih lanjut, Dedi menyebut gelombang kritik berbagai perguruan tinggi ini juga bisa mempengaruhi elektabilitas pasangan nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Pasalnya pasangan ini merupakan bagian dari pemerintahan Jokowi.


"Dari sisi politis, secara tidak langsung ini bisa pengaruhi kekuatan Prabowo," katanya.


Sumber: MediaIndonesia

BERITA TERKAIT

Tidak ada komentar: