Peneliti Imparsial Endus Dugaan 'Bancakan' Korupsi Pembelian Jet Tempur Mirrage Oleh Kemenhan Mengalir ke Salah Satu Paslon - DEMOCRAZY News | Berita dan Politik Indonesia

Breaking

logo

Peneliti Imparsial Endus Dugaan 'Bancakan' Korupsi Pembelian Jet Tempur Mirrage Oleh Kemenhan Mengalir ke Salah Satu Paslon

Peneliti Imparsial Endus Dugaan 'Bancakan' Korupsi Pembelian Jet Tempur Mirrage Oleh Kemenhan Mengalir ke Salah Satu Paslon
Peneliti Imparsial Endus Dugaan 'Bancakan' Korupsi Pembelian Jet Tempur Mirrage Oleh Kemenhan Mengalir ke Salah Satu Paslon


DEMOCRAZY.ID - Peneliti Imparsial Hussein Ahmad membeberkan dugaan korupsi pembelian Jet Tempur bekas Qatar Mirage 2000-5 oleh Kementerian Pertahanan. 


Untuk itu, Hussein mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi I DPR RI menindaklanjuti skandal pengadaan pesawat Mirage 2000-5 yang diduga melibatkan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto.


Adapun temuan dugaan korupsi pembelian jet tempur bekas itu juga diselidiki lembaga antikorupsi Uni Eropa, The Group of States against Corruption (GRECO).


"Dengan adanya kabar kawan-kawan GRECO melakukan penyelidikan terhadap kasus ini, semestinya KPK turun dan melakukan investigasi," kata Hussein dalam keterangan tertulis, Minggu 11 Februari 2024. 


Adapun temuan Imparsial berdasarkan laporan investigasi Microsoft Network yang terbit di msn.com. 


Disebutkan dalam laporan MSN, Indonesia merencanakan pembelian 12 unit Mirage 2000-5 dari Qatar. 


Bahkan Prabowo telah menunjuk perusahaan perantara atau broker asal Ceko bernama Excalibur International untuk pengadaan pesawat bekas yang sempat dijadikan polemik dalam debat capres itu.


Dalam skandal ini, Indonesia diwajibkan mengeluarkan dana sebesar US$ 66 juta per unit atau total US$ 792 juta untuk 12 unit pesawat. 


Padahal, harga pasaran pada periode awal produksi dan pemasaran hanya berkisar antara US$ 23 juta hingga US$ 35 juta.


"Kami sudah ingatkan jauh- jauh hari setahun yang lalu bahwa ini bermasalah. Kemudian Kemhan tetap lanjut. Kemudian yang kedua dari segi kebutuhan alutsista. Alutsista ini sudah tua dan dibeli melalui pihak broker," ucap Hussein.


Tak hanya harganya disebut janggal, seorang narasumber yang diwawancara msn.com menyebut pihak Qatar menawarkan cashback sebesar 7 persen dari kesepakatan pembelian pesawat tempur Mirrage 2000-5 kepada Prabowo. 


Jika dihitung, keuntungan dari pembelian jet tempur bekas itu sebesar US$ 55,4 juta atau sekira Rp865,1 miliar.


Dalam laporan MSN disebutkan, Militer Qatar mengetahui jika Prabowo akan kembali berkontestasi di Pilpres 2024. 


Sehingga Prabowo sempat berkunjung ke Doha pada Januari 2023, dan saat kunjungan itu cashback tersebut ditawarkan.


Menteri Pertahanan Qatar Khalid bin Mohammed Al Attiyah, menurut msn.com, menyetujui kesepakatan tersebut. 


Prabowo dilaporkan telah menerima US$ 20 juta atau Rp312,3 miliar dari total cashback 7 persen tersebut.


Hussein menilai rencana pembelian pesawat Mirage 2000-5 bekas sangat janggal sejak awal. Semula pesawat tersebut pernah ditawarkan secara gratis ke Indonesia. 


Namun, pemerintah Indonesia menolak persoalan biaya perawatan yang mahal dan butuh transfer kemampuan sebelum dioperasikan.


"Artinya, bukan sebagai kebutuhan kita pada saat itu. Lucunya, saat pesawat ini dijual, malah kita mau ambil. Nah, itu yang, menurut saya, tidak masuk akal," ucap Hussein.


Dalam hal ini, Hussein mendesak Komisi l DPR memanggil Prabowo untuk dimintai klarifikasi. 


Terlebih, muncul dugaan dana tersebut digunakan Prabowo untuk kampanye Pilpres 2024.


"Dia sebagai Ketua Komisi 1 harus melakukan tugasnya dengan benar dalam melakukan pengawasan. Selama ini tidak ada taringnya Komisi 1. Jangan mentang-mentang mengusung sebagai calon presiden, kemudian dia tidak mau panggil," kata Hussein.


Hussein mendesak pimpinan Komisi I DPR RI yang berstatus kader Golkar dan parpolnya mengusung pasangan Prabowo-Gibran, ia berharap Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid tegas terhadap Prabowo.


Pembelian pesawat tempur bekas oleh Kemenhan sempat disinggung calon presiden Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan dalam debat ketiga Pilpres 2024, Januari lalu.


Keduanya sepakat pembelian pesawat untuk memperkuat pertahanan Indonesia tidak tepat dan potensial memunculkan beragam masalah, termasuk membuka celah korupsi dalam proses pengadaan.


Sumber: Disway

BERITA TERKAIT

Tidak ada komentar: