Nih! Pesan Menohok Ahli ke Presiden Terpilih Pengganti Jokowi

DEMOCRAZY.ID - Indonesia akan memilih presiden baru besok, 14 Februari 2024. Kalangan ekonom pun sudah menitipkan pesan untuk pemimpin Indonesia mendatang pengganti Presiden Joko Widodo.

Pesan ini mereka sampaikan supaya perekonomian Indonesia tangguh, selepas masa dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi habis. Selain itu, juga untuk memastikan jalan Indonesia menjadi negara maju 2045 tercapai.

Ekonom senior yang juga mantan menteri keuangan, Chatib Basri mengatakan presiden mendatang harus bisa membuat Indonesia terlepas dari jebakan berpendapatan menengah sebelum bonus demografi menyusut mulai 2025 sampai 2050.

Ancaman middle income trap dan aging population di tengah ketidakpastian perekonomian global itu kata dia adalah kondisi nyata yang harus dihadapi presiden mendatang.

Bila presiden pengganti Jokowi nanti gagal membuat ekonomi Indonesia tumbuh di atas 6% pada periode itu, ia memastikan hingga 100 tahun kemerdekaan Indonesia tak akan pernah menjadi negara maju.

"Maka kebijakan ke depan more or less begitu, tapi pertanyaannya beda enggak dengan yang sekarang atau zamannya Pak SBY, Bu Mega, enggak banyak berbeda masalah ekonominya, yang berbeda masalah leadership aja," kata Chatib kepada CNBC Indonesia beberapa waktu lalu, dikutip Selasa (13/2/2024).

Dengan tantangan seperti itu, Chatib Basri menegaskan, setidaknya presiden ke depan harus memperkuat dua aspek. 

Pertama, pemahaman yang kuat dan kemampuan secara aktif untuk terlibat dalam isu-isu geopolitik, karena tantangan dunia masih penuh dengan ketidakpastian ke depan.

Kedua, kemampuan eksekusi yang baik. Sebab, menurut dia, Indonesia sudah memahami masalah besar bangsanya yang perlu diselesaikan dalam waktu singkat dan cepat, yaitu terlepas dari jebakan negara berpendapatan menengah dan menjadi negara maju 2050 dengan mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 6% tiap tahun.

"Jadi kemampuan leadership sebetulnya ya, jadi dia dengerin orang, dia pilih yang benar, punya tim kuat, itu yang akan menentukan. Kemudian dia lihat oke, dia bikin decision, dia eksekusi, itu yang jadi kuncinya kalau kita belajar dari pengalaman lalu," ungkap Chatib Basri.

Ekonom senior yang juga merupakan Co-founder Creco Research Raden Pardede juga mengatakan hal serupa. 

Menurutnya, Indonesia terlepas dari minddle income trap dan menjadi negara maju merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi presiden mendatang.

Batas Indonesia harus bisa keluar dari middle income trap adalah pada 2035-2040. Batas itu didasari atas median usia produktif masyarakat Indonesia yang puncaknya berakhir pada periode tersebut.

"Saya melihat bahwa batas kita keluar dari middle income trap kita itu antara 2035-2040," ucap Raden dalam program Squawk Box CNBC Indonesia.

Sampai pada periode itu, Raden berujar, pemerintahan mendatang harus bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi sambil menjaga stabilitas makro ekonomi Indonesia. 

Pertumbuhan ekonomi tak lagi bisa terus menerus stagnan di level 5% seperti delapan kuartal terakhir, karena menandakan aktivitas ekonomi mandek.

"Artinya 5-6% rata-rata, mereka inilah, pemimpin inilah, pembuat kebijakan inilah yang bisa membawa kita keluar dari middle income trap tadi," ujar Raden.

Untuk mencapai pertumbuhan itu, maka presiden mendatang harus bisa memastikan inflasi terjaga di bawah 3% untuk menekan biaya hidup, defisit transaksi berjalan di bawah 3% dengan melepas ketergantungan investasi portofolio, serta defisit APBN harus terjaga rendah dengan tingkat utang yang aman.

Selain itu, efisiensi birokrasi menjadi penting untuk menekan biaya investasi, serta mendorong produktivitas dengan cara penguasaan teknologi tinggi di tiap-tiap sumber daya manusianya.

"Sebetulnya pertumbuhan 5% satu modal yang baik bagi kita, tinggal didongkrak dengan kita melakukan efisiensi dan perbaikan alokasi modal, investasi, mungkin 1% tambahan itu kita bisa peroleh. Artinya untuk mencapai 6% minimal sampai 10 tahun ke depan itu bisa," tegas Raden.

Sementara itu, ekonomi senior yang merupakan salah satu pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri juga menitipkan pesan bahwa pemerintahan penganti Jokowi harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang bermutu supaya Indonesia bisa lepas dari middle income trap.

Tidak bermutunya lapangan pekerjaan di tanah air, sehingga tidak mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, kata dia tercermin dari semakin membengkaknya data pekerja informal di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Februari 2023, angkanya sudah mencapai 60,12% sedangkan pekerja formal hanya 39,88%. 

Meningkat drastis dari catatan Februari 2020 yang pekerja informal hanya sebesar 56,64% sedangkan pekerja formal 43,36%.

Adapun membesarnya jumlah pekerja informal ini, menurut dia, membuat pendapatan masyarakatnya tidak pasti dan tidak berkualitas, tidak adanya jaminan pekerjaan, hingga hak-hak pekerjanya tidak ada yang bisa menjamin, seperti misalnya para pekerja di sektor ojek daring. Sehingga yang diproduksi bagi perekonomian tidak bernilai tambah.

"Makin tidak bermutu karena yang meningkat penyerapan di sektor informal. Pekerja informal kita naik terus, data Februari sudah 60% lebih itu kan mereka tidak dapat gaji teratur, lembur, macam-macam, kualitas rendah artinya mereka rentan," ungkapnya.

Apalagi, dari sisi industrialisasi selalu turun sumbangannya terhadap perekonomian atau produk domestik bruto. 

Tercermin dari data kontribusi manufaktur terhadap PDB yang turun drastis secara konsisten dari saat periode 2002 sebesar 32% menjadi hanya 18,3% pada 2022, berdasarkan catatan Bappenas.

"Jadi tinggal 18% padahal industri manufaktur penyumbang sepertiga penerimaan pajak, jadi penerimaan pajak turun, pengeluaran naik, defisit naik, dan arus utang naik," tegas Faisal Basri.

Terakhir, menurut Faisal, yang juga menjadi penyebab perekonomian Indonesia stagnan di kisaran 5%, dan mengancam laju pertumbuhan untuk Indonesia bisa mencapai Indonesia Emas 2045 adalah masih terus tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) pada masa pemerintahan Jokowi, bahkan terus naik dari 4,5 menjadi 7,3.

"Jadi untuk membangun 1 jembatan dibutuhkan modal lebih banyak. Tandanya ada kebocoran yang dahsyat," ucapnya.

Sumber: CNBC