Ketua KPU Langgar Etik Soal Pencalonan Gibran, Jusuf Kalla: Cara Tak Benar, Lahirkan Pemimpin Yang Tidak Benar Pula - DEMOCRAZY News | Berita dan Politik Indonesia

Breaking

logo

Ketua KPU Langgar Etik Soal Pencalonan Gibran, Jusuf Kalla: Cara Tak Benar, Lahirkan Pemimpin Yang Tidak Benar Pula

Ketua KPU Langgar Etik Soal Pencalonan Gibran, Jusuf Kalla: Cara Tak Benar, Lahirkan Pemimpin Yang Tidak Benar Pula

Ketua KPU Langgar Etik Soal Pencalonan Gibran, Jusuf Kalla: Cara Tak Benar Lahirkan Pemimpin Yang Tidak Benar Pula


DEMOCRAZY.ID - WAKIL Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) merespons vonis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang menetapkan Ketua KPU, Hasyim Asy'ari terbukti melanggar etik atas lolosnya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. 


JK khawatir proses tersebut bakal melahirkan pemimpin yang tidak baik. 


"Bagi kita semua bahwa cara yang tidak benar akan menghasilkan berati (pemimpin) tidak benar," ujar JK di kediaman pribadinya, Jalan Brawijaya Nomor 6, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Februari 2024. 


Namun, JK menyampaikan bahwa pemungutan suara tinggal menghitung hari. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga sudah mencetak surat suara.


Publik sudah tidak bisa melakukan apapun atas pencalonan Gibran pada pilpres 2024. 


Saat ini, yang terpenting menurut JK, menjaga pesta demokrasi berjalan dengan jujur dan adil. 


"Jadi yang benar ialah membikin pemilu ini bersih, itu aja. Sekarang seminggu ini gerakan, gerakan secara nasional," tandasnya.


KPU Harus Diskualifikasi Prabowo-Gibran Sebagai Peserta Pilpres 2024


KOORDINATOR Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat (Perekat) Nusantara Petrus Selestinus menyebut pasangan calon nomor dua Prabowo-Gibran harus didiskualifikasi sebagai peserta Pemilihan Presiden (pilpres) 2024.


Pasalnya seluruh punggawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melanggar kode etik pedoman perilaku penyelenggara pemilu pada Senin (5/2/2024).


Akibat putusan tersebut, Petrus menilai secara moral legitimasi KPU telah mengalami kehancuran di mata publik.


“Secara moral Legitimasi KPU telah mengalami  kehancuran di mata publik dan untuk mengembalikan legitimasinya itu, maka KPU RI tidak punya pilihan lain selain harus berjiwa besar  "mendeclare" sebuah Keputusan Progresif,” ungkap Petrus, Selasa (6/2).


Keputusan profresif itu, kata Petrus, dengan memerintahkan Partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengajukan Calon Pengganti Capres-Cawapres atau Pemilihan Presiden 2024 tanpa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, karena berbagai pelanggaran Etik, Hukum dan Konstitusi.


Termasuk merujuk kepada Putusan No.99/PUU-XXI/2023, tgl. 16/10/2023 dan Putusan MKMK No. 2/MKMK/L/ ARLTP/10/2023, tgl 7/11/2023.


Petrus juga meminta KPU agar menunda penyelenggaran Pemilu dalam waktu 2 x 14 Hari terhitung sejak tagl 14/2/2024, agar Partai KIM dapat mengajukan capres dan cawapres pengganti.


Petrus beralasan penetapan Gibran sebagai cawapres melanggar hukum dan etika sehingga tidak sepatutnya menjadi Prabowo Subianto.


“Putusan DKPP ini harus dikawal pelaksanaannya agar bermanfaat bagi perbaikan terhadap prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat dan konstitusi yang dilanggar sejak nepotisme dibangun Jokowi,” tandasnya. 


Kubu Anies-Muhaimin Apresiasi Putusan DKPP soal Ketua KPU


KUBU pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN) mengapresiasi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari. 


Putusan itu terkait pelanggaran kode etik ihwal proses pendaftaran capres dan cawapres usai Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perubahan syarat batas usia peserta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.


"Tentu mengapresiasi hasil keputusan dari DKPP. Karena itu menunjukan bahwa cek and balence di penyelenggara pemilu berjalan dengan baik," ujar juru bicara Tim Pemenangan Nasional (Timnas) AMIN Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 Februari 2024.


Mardani mengatakan ia memercayai proses yang berlaku di DKPP serta sanksi yang diberikan. Anggota Komisi II DPR itu menilai terkait putusan tersebut perlu melihat lebih jauh dasar pengenaan etik kepada Hasyim.


"Ini kan memang etik ya, etika etik yang memang dasar hukumnya biasanya payung yang besar. Nah spesifik kesalahannya perlu lebih dicari," ujar Mardani.


Ketua KPU Hasyim Asy'ari Ogah Mengomentari Putusan DKPP


KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari enggan mengomentari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) soal pelanggaran kode etik pendaftaran cawapres Gibran Rakabuming Raka.


Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan perubahan syarat batas usia peserta Pemilihan Presiden (pilpres) 2024. KPU, sebut DKPP, memutuskannya tanpa berkonsultasi lebih dulu dengan DPR.


"Saya tidak akan mengomentari putusan DKPP," kata Hasyim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 Februari 2024.


Menurut Hasyim, putusan itu sudah jadi kewenangan dari majelis di DKPP. Ia enggan mengomentari lebih jauh dan mengingatkan bahwa kapasitasnya sebagai teradu.


"Konstruksi di UU Pemilu itu KPU itu posisinya selalu sebagai ter-ya, terlapor, termohon, tergugat, dan teradu. Nah kalau di DKPP itu sebagai teradu. Nah karena saya sebagai teradu maka saya mengikuti proses-proses persidangan di DKPP," ujar Hasyim.


Ia mengaku sudah kooperatif menjalani persidangan. Berbagai argumentasi sudah disampaikan saat persidangan.


"Ketika dipanggil sidang kami juga sudah hadir, memberikan jawaban, memberikan keterangan, alat bukti dan argumentasi-argumentasi," ujar Hasyim.


Sebelumnya, Hasyim Asy’ari dinyatakan melanggar kode etik ihwal proses pendaftaran capres dan cawapres usai MK memutuskan perubahan syarat batas usia peserta Pilpres 2024. 


Ketua DKPP Heddy Lugito menyebut Hasyim sebagai teradu satu, terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.


"Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy’ari selaku teradu 1," ucap Heddy.


Sementara untuk enam komisioner KPU RI lainnya diberi peringatan keras. Keenam komisioner, yakni Idham Holik, August Mellasz, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, Yulianto Sudrajat, dan Parsadaan Harahap.


Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, menuturkan KPU seharusnya segera melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah setelah Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat batas usia capres-cawapres pada 16 Oktober 2023.


Sumber: MediaIndonesia

BERITA TERKAIT

Tidak ada komentar: