Miris! Kesaksian Para Pekerja Asal Korea Utara di China Yang ‘Dieksploitasi' Layaknya Budak

DEMOCRAZY.ID - Pada Januari silam, muncul berbagai laporan bahwa orang-orang Korea Utara yang bekerja di China membuat kerusuhan. 

Hal ini terjadi setelah mereka mengetahui bahwa gajinya tak akan dibayarkan dan uang itu dipakai membuat senjata untuk Pyongyang. 

Kabar bahwa orang-orang Korea Utara melancarkan protes, praktis tidak pernah terdengar sebelumnya. 

Maklum, negara satu ini nyaris secara total mengendalikan warganya. Pembangkangan sipil bisa berujung ke tiang gantung. 

Laporan-laporan tentang kerusuhan tersebut, walau belum terkonfirmasi, memicu kekhawatiran atas kesejahteraan puluhan ribu pekerja Korea Utara yang bekerja di luar negeri guna mengumpulkan uang untuk rezim yang kekurangan dana.

BBC berbicara dengan mantan pekerja Korea Utara di China yang mengeklaim bahwa mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan berperforma buruk menderita, karena gajinya tidak kunjung dibayar. 

Kami juga sudah melihat korespondensi dari seseorang yang mengaku saat ini bekerja di bidang teknologi informasi dan “eksploitasi layaknya budak”.

Bulan lalu, mantan diplomat Korea Utara membeberkan ke media tentang kerusuhan yang terjadi di pabrik pakaian yang dikelola Korea Utara di timur laut China pada 11 Januari 2024. 

Sang diplomat, Ko Young Hwan, yang membelot ke Korea Selatan tahun 1990-an, berkata kepada BBC bahwa para pekerja marah ketika mengetahui upah mereka selama bertahun-tahun malah dipakai untuk mendanai persiapan perang di Pyongyang. 

“Mereka menjadi brutal, dan mulai menghancurkan mesin-mesin jahit dan peralatan dapur,” ujar Ko Young Hwan. 

“Sebagian bahkan menyekap pejabat-pejabat Korea Utara di sebuah ruangan dan menghajar mereka.”

BBC tidak dapat membuktikan pernyataan Ko Young Hwan soal kejadian ini karena tidak adanya informasi independen yang bisa diverifikasi. 

Tak hanya karena Korea Utara penuh dengan kerahasiaan, tapi juga karena penjagaan pabrik-pabrik di China sangatlah ketat.

Diperkirakan ada 100.000 warga Korea Utara yang ditempatkan di luar negeri, sebagian besar di pabrik-pabrik dan berbagai situs konstruksi di timur laut China. Tempat-tempat ini dioperasikan oleh pemerintah Korea Utara.

Pekerja-pekerja ini menghasilkan mata uang asing yang begitu berharga mengingat rezim Korea Utara terkena banyak sanksi. 

Mereka diperkirakan menghasilkan US$740 juta dollar (sekitar Rp11,58 triliun) untuk Pyongyang antara tahun 2017 dan 2023. Sebagian besar pendapatan mereka langsung ditransfer ke pemerintah. 

Namun, menurut Ko Young Hwan, para pekerja di pabrik tekstil yang mogok mendapat pengumuman sewaktu masa pandemi bahwa gaji mereka tidak dibayarkan sama sekali dan baru akan dibayar begitu pulang ke Korea Utara.

Biasanya pekerja Korea Utara menghabiskan waktu di luar negeri selama tiga tahun saja. 

Namun, Korea Utara secara ketat menutup perbatasan sewaktu Covid sehingga tidak sedikit warga terjebak di luar negeri hingga tujuh tahun lamanya.

Ko Young Hwan mengeklaim kegelisahan di antara para pekerja muncul sejak musim gugur silam. 

Pyongyang saat itu sudah melonggarkan aturan keluar masuk dan mulai mengizinkan warga kembali pulang. Sebagian pekerja memaksa untuk pulang supaya bisa mendapat upah mereka. 

Begitu mereka diberitahu bahwa upah mereka tidak akan dibayarkan, kerusuhan pun pecah, sambung mantan diplomat.

Versi kejadian yang mirip dengan laporan Ko Young Hwan muncul dari Cho Han-beom, peneliti senior dari lembaga kajian yang dibiayai negara Korea Selatan, Korea Institute for National Unification (KINU). 

Cho Han-beom yang juga mengutip sumber-sumber di China meyakini sebanyak 2.500 pekerja ambil bagian dalam kerusuhan tersebut. 

Menurut dia, para pekerja ini berasal dari 15 pabrik di provinsi Jilin – ini adalah protes terbesar di sejarah Korea Utara (yang kita ketahui).

Walaupun protes-protes ini tidak bisa dikonfirmasikan secara independen, kami tahu bahwa ada puluhan ribu pekerja Korea Utara di luar negeri yang belum bisa pulang ke negaranya. Setidaknya sebagian dari upah mereka ditahan.

“Kebanyakan pekerja ini akan lelah secara psikis dan fisik setelah bekerja di luar negeri begitu lamanya dan tidak dibayar, dan ingin pulang,” ujar Cho Han-beom.

BBC telah berbincang dengan orang Korea Utara yang bekerja di China antara 2017 dan 2021. Mereka menerangkan tentang kondisi para pekerja di luar negeri.

“Jung”, yang identitasnya tidak kami ungkap atas alasan keamanan, mengaku dia adalah salah satu karyawan dengan performa terbaik di salah satu perusahaan. 

Dengan kata lain, Jung menikmati apa yang dideskripsikannya sebagai “kondisi ideal”.

Meski begitu, Jung mengaku hanya memperoleh 15% dari upah totalnya. Sisa upahnya dialihkan ke para manajernya dan ke proyek-proyek negara. Jung mengatakan dirinya frustasi akan hal ini.

Walau upah Jung dibayar setiap bulan, dia mengeklaim upah mereka yang bekerja di perusahaan yang performanya buruk makin lama makin ditahan.

“Beberapa orang tidak mendapat fasilitas pemanas udara di akomodasi mereka saat musim dingin. Mereka sama sekali tidak bisa keluar, bahkan untuk sekadar belanja kebutuhan sehari-hari,” tutur dia.

Jung sebelumnya diperbolehkan untuk pergi keluar sekali seminggu, dengan ditemani pekerja-pekerja lain. Namun, pandemi Covid membuat kebebasan kecil ini pun lenyap dan Jung tidak boleh meninggalkan tempat kerjanya selama satu tahun. 

Banyaknya batasan tidak membuat bekerja di luar negeri sepi peminat di Korea Utara. Bahkan, pekerjaan-pekerjaan di luar negeri sangatlah kompetitif karena bayarannya 10 kali lipat dari gaji dalam negeri.

Siapa pun yang melamar akan diselidiki habis-habisan untuk mengecek tidak ada riwayat kriminalitas ataupun pembelotan di keluarga mereka. 

Mereka yang lolos seleksi harus meninggalkan keluarga mereka supaya tidak ada pikiran untuk melarikan diri.

BBC telah melihat surat elektronik dari seseorang yang mengaku berasal dari Korea Utara dan sekarang bekerja di China. 

Surel ini menyebut level pengendalian terhadap para pekerja kian meningkat dalam empat tahun terakhir.

Pria pemilik surel, yang mengaku sebagai pekerja IT di timur laut China, sudah berkorespondensi dengan Ko Young Hwan selama lebih dari satu tahun. 

Ko Young Hwan menambahkan pria ini juga yang menghubunginya pekan silam setelah mendengar tentang pecahnya huru-hara.

Kepada BBC, Ko Young Hwan mengatakan dia sudah mengonfirmasi identitas pria tersebut. Namun, BBC tidak dapat secara independen memverifikasi siapa dia, ataupun akun surelnya, saking tingginya anonimitas yang dibutuhkan untuk melindunginya.

“Pemerintah Korea Utara mengeksploitasi pekerja IT seperti budak. Kami dibuat bekerja enam hari dalam seminggu, 12-14 jam per hari,” tulis pria yang bekerja di bidang pemrograman komputer.

Para staf bekerja sepanjang malam untuk klien-klien yang berbasis di AS dan Eropa, tambah si pekerja IT. Dia mengaku hal ini mengakibatkan kurang tidur kronis dan banyak penyakit lainnya.

Pekerja IT ini mengaku saat pertama kali tiba di China, dia mendapat sekitar 15-20% dari upahnya setiap bulan. Tetapi pada 2020, semua pembayarannya dihentikan. 

Dia mengeklaim bahwa Pyongyang memerintahkan aparat pabrik untuk menggembok para pekerja di kamp pada malam hari supaya mereka tidak melarikan diri.

Secara rinci, pekerja IT bercerita di email bagaimana para manajer ditekan untuk mempermalukan staf berperforma buru di muka umum dengan menampar mereka – kemudian memukul sampai berdarah-darah.

Sebaliknya, pekerja yang berprestasi dihadiahi makan-makan di restoran Korea Utara. Mereka konon bisa memilih salah satu dari pramusaji perempuan untuk menghabiskan satu malam bersama. 

Karyawan terbaik pada bulan tersebut mendapat kesempatan pertama untuk “memilih”. Pekerja IT ini menyamakan kondisi ini dengan hostes-hostes di bar. Dia juga menuduh para manajer “mengeksploitasi hasrat seksual pria muda untuk saling berkompetisi dan membawa uang lebih banyak”.

Mantan pekerja luar negeri, Jung, mengeklaim cara-cara seperti ini juga terjadi di perusahaannya. Bahkan, lanjut dia, frekuensinya menjadi lebih tinggi saat Covid “karena para pekerja terjebak di dalam ruangan dan menjadi semakin stres”. 

Para pria ini akan tinggal semalam suntuk di restoran dan para perempuan akan mendapat kompensasi, ujar Jung.

Hanna Song, direktur eksekutif Database Centre for North Korean Human Rights (NKDB), mengatakan biasanya  pekerja mau-mau saja berhadapan dengan kondisi keras atau pengawasan ketat sebab mereka bisa pulang dengan uang tunai meski jumlahnya kecil.

“Banyak dari mereka yang merasa diabaikan ketika pemerintah menutup perbatasan saat Covid,” ujar Song.

Song juga mengaku sudah mendengar tentang kabar-kabar upah tak terbayarkan, bahkan sebelum pandemi.

Kendati adanya rasa frustasi yang amat nyata di antara para pekerja, Pyongyang tampak setengah hati membawa mereka pulang. 

Pada 2017, Dewan Keamanan PBB melarang Korea Utara menempatkan pekerja-pekerja di luar negeri dan memerintahkan semua negara untuk repatriasi pekerja-pekerja di negara mereka pada penghujung 2019.

China dinilai tidak mau secara terbuka melanggar sanksi ini dengan menerima pekerja-pekerja baru. Situasi ini membuat Korea Utara tercabik dalam kebimbangan – bagaimana menangani kerusuhan yang bisa terjadi akibat mencegah para pekerja pulang.

Setelah pecahnya huru-hara, mantan diplomat Ko Young Hwan mengatakan Pyongyang mengirim sejumlah pejabatnya di China ke pabrik-pabrik itu untuk membayarkan sebagian upah mereka. Akan tetapi, masih ada jutaan dolar yang belum terbayarkan.

Walaupun sangat mungkin laporan-laporan tentang kerusuhan berskala besar ini dilebih-lebihkan, sebagian besar analis kepada BBC sepakat insiden dengan skala lebih kecil kemungkinan sudah terjadi.

Layanan intelijen Korea Selatan kepada BBC mengatakan sudah terjadi “beberapa insiden” melibatkan pekerja asing Korea Utara. Insiden-insiden ini disebabkan “kondisi bekerja yang buruk” dan mereka “tengah mengawasinya.” Song mengaku sulit membayangkan protes berskala besar bisa tiba-tiba terjadi.

“Terbersit sedikit saja rencana protes, kemungkinan besar sudah diendus oleh aparat keamanan negara dan langsung disetop,” ujar Song.

Peter Ward, ahli ekonomi politik Korea Utara di Institut Sejong di Seoul, mengatakan sulit untuk mengetahui kredibilitas dari laporan-laporan yang ada karena tidak ada informasi yang bisa diverifikasi. 

Namun, menurutnya, mengingat situasi para pekerja Korea Utara di luar negeri, protes-protes “sangatlah wajar”.

Ward menambahkan kalau dia tidak percaya protes-protes ini bisa benar-benar menantang rezim Korea Utara.

“Sepertinya ini sengketa buruh, orang-orang ini tidak mencoba melengserkan pemerintahan,” ujar Ward.

Ward mengatakan hal ini semakin membuktikan bahwa “Pemerintah Korea Utara benar-benar kesulitan secara finansial, sampai-sampai mereka secara harafiah mencuri dari pekerja mereka.”

Ward menambahkan Korea Utara harus menanggapi masalah ini supaya tidak ada ketegangan antara mereka dan China. Beijing tidak akan mau ada protes di wilayahnya dan bisa saja menghentikan pabrik-pabrik ini.

Sumber: BBC