Kena Serangan Digital, Akun WhatsApp Tiga Pakar Hukum Tata Negara di Film Dirty Vote Diretas - DEMOCRAZY News | Berita dan Politik Indonesia

Breaking

logo

Kena Serangan Digital, Akun WhatsApp Tiga Pakar Hukum Tata Negara di Film Dirty Vote Diretas

Kena Serangan Digital, Akun WhatsApp Tiga Pakar Hukum Tata Negara di Film Dirty Vote Diretas

Kena Serangan Digital, Akun WhatsApp Tiga Pakar Hukum Tata Negara di Film Dirty Vote Diretas


DEMOCRAZY.ID - Akun WhatsApp milik tiga pakar hukum tata negara yang terlibat dalam film dokumenter Dirty Vote diretas. Mereka yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.


Feri menyebut selain mereka bertiga serangan digital juga menyasar akun WhatsApp milik tim produksi Dirty Vote.


"Akun kami bertiga masing-masing satu dan akun tim," kata Feri kepada Suara.com, Selasa (13/2/2024).


Feri enggan berspekulasi apakah upaya peretasan ini berkaitan dengan peluncuran film Dirty Vote. Sebab peretasan tersebut terjadi secara singkat dan berhasil dikuasai kembali.


"Kebetulan saja kali ya karena nggak sampai sejam sudah dikuasai lagi. Mungkin mereka nggak niat," ujarnya.


Gegara Tampil di Film Dirty Vote, Zainal Arifin Mochtar Ngaku Ditawari Umroh oleh Politisi


Film 'Dirty Vote' yang resmi dirilis pada Minggu, 11 Februari 2024, bertepatan dengan masa tenang pemilu tengah jadi perbincangan panas. 


Ada yang pro dan namun tak sedikit pula yang kontra tentang film yang membahas dugaan kecurangan Pemilu 2024 itu.


Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar alias Uceng mengaku ada beberapa politisi baik dari paslon nomor urut 01, 02 maupun 03 yang menghubunginya pasca film itu rilis.


"Bahkan ada 02 loh, politisi yang nge-WA memuji filmnya bagus," kata Uceng saat mengisi Kuliah Umum Perdana Departemen Hukum Tata Negara UGM secara daring, Selasa (13/2/2024).


Menurut Uceng, hal tersebut sekaligus membuktikan bahwa tidak ada keberpihakan ke paslon manapun dalam proses pembuatan film ini. 


Termasuk tiga pakar hukum yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari yang menjelaskan dugaan kecurangan Pemilu 2024 di dalamnya.


"Jadi saya enggak mengatakan, 02 01 03, itu semuanya ada politisi yang mengatakan WA saya filmnya bagus bahkan ada yang bilang nanti kita tawarkan umroh untuk semua katanya gitu. Itu politisi 02 saya gak usah sebut itu. Kita tawarkan umroh kalau perlu buat semuanya, bintang filmnya," ungkap Uceng.


"Saya bilang sederhana ke mereka, saya bilang begini, kami nggak butuh pujian enggak butuh uang dimonetisasi, tidak butuh penghargaan, yang kita mau adalah konsisten para politisi," imbuhnya.


Uceng menegaskan bahwa pihaknya ingin para politisi bisa berdiri bersama rakyat untuk menjadi oposisi. Terlebih ketika kemudian mereka kalah dalam pemilu nanti.


"Ketika mereka kritis maka tolong ketika Pemilu ini selesai kalau lah mereka kalah mereka mau berdiri bersama rakyat untuk menjadi oposisi. Jangan kemudian rakyat yang didorong-dorong kena getah lalu yang makan nangkanya mereka, kita enggak mau itu. Makanya tagihan tembakan kita itu kekuasaan dan kemudian ke partai politik," tegasnya.


Film dokumenter ini lahir pun, tambah Uceng, diakibatkan karena parpol tidak bekerja dengan baik. Terlebih dalam pendidikan politik yang dilakukan selama ini.


"Enggak boleh dong, mereka yang harus bekerja juga mereka yang harus duduk di situ lalu kemudian bertarung untuk memperbaiki yang namanya demokrasi," tandasnya.


Film dokumenter eksplanatori Dirty Vote yang digarap sutradara Dandhy Dwi Laksono resmi dirilis Minggu (11/2) lalu. 


Film yang mengungkap praktik kecurangan Pemilu 2024 dan kerusakan tatanan demokrasi di Indonesia ini telah disaksikan lebih dari 13 juta penonton perhari ini.


Dalam film tersebut tiga pakar hukum tata negara Zainal Arifin, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari menguliti bagaimana berbagai instrumen kekuasaan digunakan untuk tujuan memenangkan Pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi. 


Penggunaan kekuasaan yang kuat dengan infrastruktur yang mumpuni diterangkannya telah dilakukan penguasa demi mempertahankan status quo.


Dalam film dokumenter berdurasi 1 jam 57 menit itu, Feri Amsari salah satunya menyinggung soal kinerja Bawaslu RI yang dinilai kurang maksimal menindak pelanggaran pemilu. 


Mulai dari menteri-menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang terlibat mengkampanyekan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran, kegiatan Gibran bagi-bagi susu di area car free day atau CFD Bundaran HI, hingga pertemuan Gibran dengan sejumlah kepala desa di Istora Senayan.


Feri juga turut menyinggung integritas para ketua dan anggota Bawaslu RI. Di mana mereka diseleksi oleh panitia seleksi yang diketuai Juri Ardiantoro yang kekinian menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.


Dirty Vote sendiri merupakan film keempat yang disutradarai Dandhy yang mengambil momentum Pemilu. 


Pada 2014 Dandhy lewat rumah produksi WatchDoc meluncurkan film “Ketujuh”, masa itu dimana kehadiran Jokowi dielu-elukan sebagai sosok pembawa harapan baru.


Selanjutnya 2017, Dandhy menyutradarai “Jakarta Unfair” tak berapa lama menjelang Pilkada DKI Jakarta. 


Dua tahun kemudian, Film Sexy Killers tembus 20 juta penonton di masa tenang pemilu 2019. Sexy killers membongkar jaringan oligarki bercokol pada kedua pasangan calon yang berlaga saat itu, Jokowi – Maruf Amin versus Prabowo-Hatta.


Berbeda dengan film-film dokumenter sebelumnya di bawah bendera WatchDoc dan Ekspedisi Indonesia Baru, Dirty Vote lahir dari kolaborasi lintas CSO. Biaya produksinya dihimpun melalui crowd funding, sumbangan individu dan lembaga.


Adapun 20 lembaga lain yang terlibat kolaborasi dalam film ini ialah: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, Jatam, Jeda Untuk Iklim, KBR, LBH Pers, Lokataru, Perludem, Salam 4 Jari, Satya Bumi, Themis Indonesia, Walhi, Yayasan Dewi Keadilan, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.


Sumber: Suara

BERITA TERKAIT

Tidak ada komentar: