Kabinet Jokowi Bakal 'Kacau-Balau' Jika Sri Mulyani dan Sejumlah Menteri Mundur

DEMOCRAZY.ID - Kinerja kabinet Joko Widodo disebut goyah dan semakin tidak efektif di tengah kencangnya kabar yang menyebut keinginan sejumlah menteri mundur akibat menguatnya kepentingan politik Presiden Jokowi mendukung pasangan calon tertentu pada Pilpres 2024. 

Pengamat kebijakan publik dari UGM, Bayu Dardias Kurniadi, mengatakan para menteri tersebut 'terpaksa bertahan' demi kestabilan politik dan ekonomi. 

Sikap itu juga diambil demi kepercayaan investor dan dunia internasional, katanya. 

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, tak pernah menampik isu adanya menteri-menteri dari partainya maupun yang didukung PDIP siap angkat koper lantaran ogah mendukung dinasti politik Jokowi. 

Tapi belakangan katanya, PDIP akan mencermati kondisi politik dan Kabinet Indonesia Maju. Terutama beberapa hari terakhir jelang pencoblosan.

Merespons situasi tersebut, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan akhir-akhir ini ada upaya dari beberapa pihak yang "sengaja menebar atau mengorkestrasi narasi politik yang berlebihan dan tendensius terkait kabinet pemerintahan dibawah pimpinan Presiden Jokowi."

Namun dia menyebut narasi politik itu tidak sesuai fakta yang sesungguhya.

Siapa saja menteri yang diisukan ingin mundur?

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Bayu Dardias Kurniadi, menilai ketidakkompakan di antara menteri Kabinet Indonesia Maju sebetulnya mulai terasa ketika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan putusan 'nomor 90' yang meloloskan anak sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka melaju dalam Pilpres 2019. 

Para menteri dari latarbelakang profesional merasa keputusan MK itu melanggar etika. 

Kemudian, katanya, situasi di dalam kabinet kian tidak kondusif kala Gibran dicalonkan menjadi pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. 

"Karena menteri-menteri non-partai ini mengabdi untuk bangsa, mereka masuk kabinet karena nasionalisme, idealisme... dan masalahnya alasan gabung ke kabinet hilang ketika Gibran jadi cawapres," ucap Bayu kepada BBC News Indonesia. 

Situasi tak kompak itu disebut nampak dari tak dilibatkannya Menkopolhukam Mahfud MD dalam berbagai rapat. 

Selain itu menteri-menteri yang berada di bawah Kemenkopolhukam langsung berbicara dengan Presiden. 

Hal lain, Menteri Sosial Tri Rismaharini juga disebut tak diikutkan dalam penyaluran bansos karena dia sempat keberatan soal bantuan beras El Nino yang diperpanjang. 

Berdasarkan laporan Majalah Tempo, beberapa menteri yang kepingin mundur adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Ada juga Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. 

Para pembantu presiden itu disebut mengungkapkan keinginan untuk mundur karena ogah mendukung apa yang disebut sebagai 'dinasti politik Jokowi'. 

Lewat pembicaraannya dengan sejumlah orang di Kemenkeu, ungkap pengamat kebijakan publik Bayu Dardias, isu mundurnya Sri Mulyani sudah berhembus ke tingkat internasional. 

Yang kemudian memicu kekhawatiran akan dampak ekonomi Indonesia, katanya.

"Sri Mulyani dipandang sebagai menteri dengan kinerja baik, tak hanya di Indonesia tapi internasional. Perekonomian Indonesia bahkan disebut terbaik setelah krisis."

"Ini yang membuat investor timbul pertanyaan kalau Sri Mulyani benar-benar mundur."

"Kalau bicara bangsa, kita rugi besar kalau mereka mundur."

Apa dampaknya jika menteri mundur?

Di kabinet Jokowi, baru Menkopolhukam Mahfud MD yang mengundurkan diri pada Kamis (01/02). Posisinya untuk sementara digantikan oleh Mendagri, Tito Karnavian.

Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI), Trubus Rahadiansyah, mengatakan jika seorang menteri mundur maka dampaknya optimalisasi pelayanan publik juga ikutan turun.

Sebab kalau tak ada menteri, maka bawahannya yakni Dirjen juga tak bisa memutus suatu kebijakan lantaran bukan tugas pokok dan fungsinya. Termasuk dalam memutuskan anggaran. 

"Di Indonesia gaya pemerintahannya mode piramida, segala keputusan ada di puncak, puncaknya ya menteri. Kalau menteri memutuskan baru dirjennya jalan," jelas Trubus kepada BBC News Indonesia.

"Kalau menterinya enggak ada, enggak bisa jalan. Meskipun pandangan umum dianggap jalan. Tapi jalannya rutinitas saja, karena pada akhirnya dirjen-dirjen di bawah ini tidak bisa mengambil keputusan apapun."

Pengamat Bayu Dardias Kurniadi sependapat.  Dia menilai sekalipun posisi Menkopolhukam digantikan oleh Mendagri Tito Karnavian tapi kinerja kementerian sudah pasti tak bisa maksimal.  Pasalnya Tito akan mengutamakan institusi yang dibawahnya langsung.

Tapi lebih dari itu, menurut Trubus, jika menteri-menteri profesional mundur sudah pasti terjadi krisis politik.  Situasi seperti itu pernah berlangsung di era Suharto di tahun 1998. 

Waktu itu, kata dia, setidaknya 14 menteri sepakat menarik diri dari Kabinet Pembangunan VII yang akhirnya membuat kabinet lumpuh dan memaksa Suharto mundur. 

"Kalau mau diulangi lagi, pada akhirnya enggak mungkin Jokowi sendirian..."

Legitimasi pemerintahan Jokowi turun?

Bayu juga sepemikiran dengan Trubus. Kata dia, akan ada "chaos yang serius" kalau semua menteri profesional hengkang. 

Sebab sepanjang pengamatannya krisis politik seperti ini belum pernah terjadi setelah reformasi. 

Namun yang ia khawatirkan, efek bola salju yang bakal timbul jika sejumlah menteri Jokowi mengundurkan diri semakin menunjukkan "legitimasi pemerintah turun". 

"Kalau dia [Presiden Jokowi] enggak dipercaya pembantunya sendiri, bagaimana orang lain bisa percaya?"

"Itu yang membuat salah satu sebab Suharto mengundurkan diri karena menteri-menterinya mengundurkan diri secara masif."

"Apa yang membuat dunia internasional percaya pada Jokowi wong pembantunya aja tidak percaya?"

Apa alasan menteri profesional tak mundur?

Di beberapa kesempatan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, mengatakan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri disebut meminta para menteri dari partainya tetap berada di kabinet Jokowi demi menjaga stabilitas pemerintahan. 

"Jadi meskipun ada yang pernah mengatakan 'Kami sudah siap angkat koper', tapi buat Ibu [Megawati] kan stabilitas pemerintahan sangat penting," ujar Hasto kepada wartawan. 

Pesan yang sama juga diberikan kepada Menkeu Sri Mulyani agar menuntaskan masa jabatannya hingga Oktober 2024. 

Sri Mulyani adalah menteri yang didukung oleh PDIP. Begitu juga Menlu Retno Marsudi dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. 

Akan tetapi usai Menkopolhukam Mahfud MD mundur, Hasto mengatakan PDIP akan mencermati kondisi politik dan Kabinet Indonesia Maju. Terutama dalam 13 hari terakhir jelang pencoblosan.

Di rentang waktu itu, pihaknya akan melakukan koreksi penyelenggaraan pemilu apakah betul-betul netral atau tidak. Serta memastikan masyarakat menyuarakan hak politiknya tanpa intimidasi.

"Kami mencermati [mundur atau tidaknya], masih ada kesempatan 13 hari ke depan untuk melakukan suatu koreksi di dalam penyelenggaraan pemilu. Di mana otoritas tertinggi di dalam sistem pemerintahan ini seharusnya betul-betul netral," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Kamis (01/02). 

Untuk diketahui, sejumlah kader PDIP menempati kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju. Mulai dari Pramono Anung, Yasonna Laoly, Tri Rismaharini, Abdullah Azwar Anas, dan Bintang Puspayoga.

Pengamat kebijakan publik yang juga Dosen Fisipol UGM, Bayu Dardias Kurniadi menyebut alasan menjaga stabilitas politik dan ekonomi seperti yang disampaikan Hasto ada benarnya.

Jangan sampai kata dia, hengkangnya Menkeu Sri Mulyani malah berdampak negatif pada perekonomian Indonesia. 

"Yang pasti kinerja kabinet semakin enggak efektif. Para menteri akan sekadar menghabiskan masa jbatan sampai Oktober saja."

Apa tanggapan menteri dan pemerintah?

Juru bicara Kemenlu, Lalu M Iqbal, mengatakan Menteri Retno Marsudi sedang fokus menangani kepentingan Indonesia di luar negeri. 

Ia menjelaskan bahwa saat ini banyak hal yang perlu menjadi perhatian serius. Salah satunya masalah konflik di Palestina. 

"Sedang banyak yang perlu perhatian serius, seperti isu Palestina. Agenda beliau memang sangat padat," katanya kepada wartawan.

Adapun Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tak menjawab pertanyaan wartawan ketika ditanya soal keinginannya untuk mundur.  Begitu juga dengan Menkeu Sri Mulyani.

"Enggak usahlah, paling aku sudah tahu pertanyaannya. Aku tidak...," katanya sambil memberi gestur minta maaf usai menghadiri rapat bersama Presiden di Istana pada Senin (05/02). 

Sementara itu Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan akhir-akhir ini terlihat ada upaya dari beberapa pihak yang "sengaja menebar atau mengorkestrasi narasi politik yang berlebihan dan tendensius terkait kabinet pemerintahan dibawah pimpinan Presiden Jokowi."

Mulai isu kabinet tidak kompak, suasana kerja tidak nyaman, menteri tidak dilibatkan dalam rapat Tim Penilai Akhir, menteri diperiksa ketat masuk istana sampai dengan wacana menteri minta mundur.

"Dibangun persepsi, melalui serangkaian plot cerita atau narasi, seolah-olah para menteri pembantu Presiden, kecewa dengan kepemimpinan Presiden Jokowi," ujar Ari lewat pesan singkat kepada BBC News Indonesia. 

Narasi politik itu, sambungnya, jelas tidak sesuai fakta yang sesungguhya.  

Kata dia, suasana menjelang Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas Kabinet, menteri-menteri "ngeriung", saling sapa, ngobrol, atau bercanda satu sama lain. Tidak ada suasana pemilu dalam rapat-rapat kabinet. 

Menteri-menteri yang berasal dari latar belakang partai politik  yang beragam dan berada dalam koalisi pilpres yang berbeda juga saling berkomunikasi dengan akrab. 

Bahkan klaimnya, silaturahmi antar-menteri tetap terjalin dengan baik tanpa harus terganggu situasi politik jelang pemilu.

"Tidak benar ada pemeriksaan yang diperketat bagi para menteri untuk mengikuti sidang atau rapat kabinet. Semua berjalan seperti biasa sesuai SOP Pengamanan di lingkungan Istana oleh Paspampres."

Selain itu katanya, proses pengambilan keputusan di kabinet juga dilakukan dengan melibatkan menteri-menteri terkait, sesuai dengan tema yang dibahas.

Presiden juga sebutnya, membuka ruang-ruang perdebatan sebelum diputuskan.

Koordinasi dan kekompakan antar-menteri juga terjaga dengan digelarnya rapat-rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh para Menko. 

"Rapat koordinasi tingkat menteri menunjukkan konsolidasi di internal pemerintahan tetap berjalan, kompak dan solid sesuai dengan arahan Bapak Presiden."

"Saya berharap suasana kerja kabinet yang sudah sangat baik, yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, jangan justru diganggu dengan narasi-narasi politik yang hanya dirancang untuk kepentingan sesaat..."

"Apalagi hanya untuk men-"downgrade" tingkat kepercayaan dan kepuasan  masyarakat pada pemerintahan Presiden Jokowi," tutur Ari. 

Sumber: BBC