Intrik Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 Yang Terwakilkan Dalam Film Sexy Killers dan Dirty Vote, Ada Hubungannya?

DEMOCRAZY.ID - Hanya dalam hitungan tiga hari menjelang Pemilu 2024, rumah produksi Watchdoc telah meluncurkan karya dokumenter terkini mereka yang bertajuk Dirty Vote. 

Dalam waktu kurang dari 24 jam setelah dirilis di kanal YouTube mereka, film ini telah memikat perhatian penonton sebanyak 7 juta kali.

Dhandy Dwi Laksono dan Watchdoc, tahun lalu pun menayangkan film dokumenter Sexy Killers menjelang Pemilu 2019. Adakah substansi yang sama dari dua film ini?

Sexy Killers menggoyang pemilih pada tahun 2019

Dalam laporan dari Tempo, Sexy Killers mengungkap jalinan elit politik serta jenderal-jenderal Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terlibat dalam kepemilikan serta operasional pertambangan batu bara dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di negeri ini.

Selain menyoroti dampak merugikan bagi lingkungan akibat pertambangan batu bara, film ini juga menunjukkan ancaman serius yang dihadapi oleh kesehatan manusia.

Melalui pengambilan gambar di Pulau Kalimantan, Bali, serta Jawa, Sexy Killers menggambarkan bagaimana komunitas lokal telah menderita akibat investasi batu bara.

Film tersebut juga menyoroti penurunan dukungan lingkungan hidup di Kepulauan Karimun Jawa akibat penggunaan kapal tongkang untuk mengangkut batu bara, sekaligus penurunan kualitas kesehatan masyarakat yang terkena dampak PLTU batu bara di Panau, Sulawesi Tengah.

Film dokumenter Sexy Killers membawa isu penting tentang kerusakan lingkungan yang sering terabaikan karena para oligarki. 

Film ini menyoroti distribusi batubara dari hulu ke hilir yang menyebabkan dampak kerusakan lingkungan, kerugian material, dan korban jiwa. 

Dimulai dari Kalimantan Timur, film ini menunjukkan lubang-lubang bekas tambang yang menjadi kubangan besar tanpa reklamasi, menyebabkan banyak anak meninggal karena tenggelam di lubang-lubang tersebut.

Salah satu tokoh yang menentang praktik ini adalah Nyoman Derman, seorang transmigran dari Bali yang menggarap lahan di Kalimantan Timur sejak 1980. Namun, ia ditangkap karena mengganggu operasional perusahaan tambang.

Selain itu, film ini mengungkap kepemilikan saham perusahaan batu bara yang terkait dengan PLTU oleh elite politik yang terlibat dalam Pilpres 2019. 

Ini mencakup figur dari kedua pasangan calon presiden, Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga, serta menyoroti keterlibatan oligarki dalam kebijakan energi Indonesia.

Tidak hanya itu, film ini juga membahas tentang bekas lokasi pertambangan batu bara yang tidak dikelola dengan baik, menciptakan kubangan seluas ratusan ribu hektare. Banyak penduduk lokal yang meninggal dunia akibat tenggelam di dalam kubangan tersebut.

Sexy Killers berhasil memperoleh penghargaan Ramon Magsaysay Award pada tahun 2021 dalam kategori Kepemimpinan Emergent dalam Organisasi. 

WatchdoC, rumah produksi film ini, diakui sebagai satu-satunya pemenang dalam kategori tersebut pada tahun tersebut.

Menurut Dewan Pengawas Ramon Magsaysay Award Foundation (RMAF), WatchdoC berhasil membangkitkan kesadaran publik akan isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM), keadilan sosial, dan lingkungan melalui karya jurnalistik investigatif serta film dokumenter mereka.

WatchdoC kemudian berbagi kebanggaan atas penghargaan Ramon Magsaysay Award tersebut melalui akun media sosial mereka di Twitter, dengan merujuk padanya sebagai "Nobel Prize versi Asia".

Dirty Vote dan dinamika totalitarianisme politik 2024

Serupa seperti film Sexy Killer, Dirty Vote mengungkap sejumlah isu yang terkait dengan dugaan kecurangan Pemilu, kali ini oleh Presiden Jokowi. 

Misalnya, politisasi bansos, kecurangan KPUD untuk memenangkan meloloskan partai politik tertentu, kampanye dengan penggunaan fasilitas negara, menteri yang berkampanye di atas panggung kegiatan kenegaraan, dan banyak hal busuk lainnya.

Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti menyatakan bahwa kecurangan tersebut dapat dianalisis dalam fenomena politik gentong babi. Bivitri juga menyatakan bahwa peran Jokowi sentral dalam kontestasi Pemilu 2024.

Bivitri menjelaskan, politik gentong babi merupakan istilah yang muncul pada masa perbudakan di Amerika Serikat. 

Saat itu, para budak harus berebut mengambil daging babi yang diawetkan dalam gentong. Para budak lantas memperebutkan babi di gentong tersebut.

“Akhirnya muncul istilah bahwa ada orang-orang yang akan berebut jatah untuk kenyamanan dirinya,” kata Bivitri.

Dalam konteks politik saat ini, Bivitri mengatakan politik gentong babi adalah cara berpolitik yang menggunakan uang negara. 

Uang tersebut digelontorkan ke daerah-daerah pemilihan oleh politisi agar dirinya bisa dipilih kembali.

"Tentu saja kali ini Jokowi tidak sedang meminta orang untuk memilih dirinya, melainkan penerusnya," ujar Bivitri.

Dalam pemaparannya di film Dirty Vote, Bivitri menyoroti gelontoran anggaran bansos menjelang Pemilu 2024 menurutnya berlebihan. Sebab, untuk bulan Januari saja pemerintah sudah menghabiskan Rp 78,06 triliun jumlah. 

Jenis bantuan yang diberikan melalui anggaran tersebut, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), dan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino.

Sumber: Tempo