Gaungkan Petisi Kritik Jokowi Dari Lampung, Guru Besar Unila: Tuan Kami Rakyat Indonesia! - DEMOCRAZY News | Berita dan Politik Indonesia

Breaking

logo

Gaungkan Petisi Kritik Jokowi Dari Lampung, Guru Besar Unila: Tuan Kami Rakyat Indonesia!

Gaungkan Petisi Kritik Jokowi Dari Lampung, Guru Besar Unila: Tuan Kami Rakyat Indonesia!

Gaungkan Petisi Kritik Jokowi Dari Lampung, Guru Besar Unila: Tuan Kami Rakyat Indonesia!


DEMOCRAZY.ID - Sivitas akademika dari berbagai perguruan tinggi di Lampung membuat petisi mengkritisi pemerintahan Jokowi terkait penegakan demokrasi yang luntur, Rabu kemarin. Ada isu yang menyudutkan bahwa aksi para akademisi itu karena ada yang mobilisasi.


Guru besar Universitas Lampung (Unila), Prof Ari Darmastuti, membantah isu mobilisasi dilakukan dalam aksi menyuarakan kritik.  


Dia mengatakan, kritik yang diserukan sejumlah akademisi murni suara dari golongan pendidik perguruan tinggi.


"Saya kira betul kami partisan. Tapi, untuk tuan kami rakyat Indonesia," kata Prof Ari, Rabu, 7 Februari 2024.


Prof Ari juga membantah kritik demokrasi tersebut untuk tujuan sengaja membuat gaduh kondisi jelang Pemilu Presiden (Pilpres).


Dia menyebut, seruan kritik itu hanyalah sebagai bentuk peranan akademisi dalam proses pemilu. 


"Karena tugas kita juga mengawal proses itu (pemilu)," ujar Prof Ari Darmastuti.


Diketahui, sejumlah akademisi dari perguruan tinggi di Lampung membuat petisi tuntutan  terkait demokrasi di kampus Unila pada Rabu kemarin. Selain itu, ada juga mahasiswa dan kelompok masyarakat.


Mereka menyuarakan penegakan demokrasi di era Jokowi kian luntur. Petisi itu juga sebagai respons dari kampus di daerah lain yang sudah lebih dulu melakukan hal serupa.


Berdasarkan naskah yang dibacakan, berikut isi petisi para akademisi tersebut.


Pertama, keprihatinan atas pelanggaran etika yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Sebuah sikap yang tidak berdiri di atas kepentingan bangsa.


Kedua, pelanggaran etika tidak hanya mencoreng citra penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa, tapi juga merugikan dan meruntuhkan bak fundamental warga negara.


Ketiga, pernyataan, sikap dan tindakan yang merusak prinsip demokrasi dan mengancam pondasi penyelenggaraan negara akan menimbulkan ketidakpercayaan mendalam.


Sumber: VIVA

BERITA TERKAIT

Tidak ada komentar: