Film Dirty Vote Bongkar Indikasi Kecurangan Pemilu 2024, Begini Respons Kubu Capres-Cawapres hingga Bawaslu - DEMOCRAZY News | Berita dan Politik Indonesia

Breaking

logo

Film Dirty Vote Bongkar Indikasi Kecurangan Pemilu 2024, Begini Respons Kubu Capres-Cawapres hingga Bawaslu

Film Dirty Vote Bongkar Indikasi Kecurangan Pemilu 2024, Begini Respons Kubu Capres-Cawapres hingga Bawaslu

Film Dirty Vote Bongkar Indikasi Kecurangan Pemilu 2024, Begini Respons Kubu Capres-Cawapres hingga Bawaslu


DEMOCRAZY.ID - Dirty Vote  film garapan Dandhy Laksono telah tayang 24 jamdi akun Youtube Dirty Vote - Full mOvie (OFFICIAL) pada 11 Februari 2024. 


Film ini menampilkan tiga ahli hukum tata negara yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari. 


Mereka memaparkan sejumlah data dan mengurai pelanggaran hukum serta kecurangan Pemilu saat ini.


Ada beberapa poin yang disampaikan Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari dalam film berdurasi 1 jam 55 menit 22 detik itu. 


Di antaranya soal indikasi kecurangan pemilu melalui penunjukkan 20 Pj kepala daerah, tekanan untuk kepala desa agar mendukung kandidat tertentu, serta penyaluran bantuan sosial atau bansos yang berlebihan. Sejak rilis film ini mendapat berbagai komentar.


1. TPN Ganjar-Mahfud


Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, merespons soal peluncuran film dokumenter eksplanatori Dirty Vote yang mengungkap adanya dugaan pelanggaran pada pemilihan umum atau Pemilu 2024. Ia menilai tiga ahli hukum dalam film itu memiliki reputasi yang baik.


Ia juga menilai film tersebut bagus untuk pendidikan politik masyarakat. “Banyak hal-hal positif dalam film itu walaupun anda tentu boleh tidak setuju, tapi film ini pendidikan politik yang bagus. 


Pendidikan politik yang penting bagi masyarakat untuk punya kemelekan memahami dinamika politik di Indonesia,” kata Todung di Media Center Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, pada Ahad, 11 Februari 2024.


Todung berharap dengan perilisan film ini tidak ada yang membawa perasaan, menurut dia kritik harus dibalas kritik. 


Tak hanya itu, Todung juga tidak menginginkan diluncurkan film ini berbuntut pada laporan kepolisian atau kriminalisasi. Todung menilai kriminalisasi bisa membunuh kreativitas dan demokrasi.


2. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto


Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto, turut berkomentar soal dugaan kecurangan yang diungkap dalam film ini. 


Dalam film ini kubu Ganjar-Mahfud diduga melakukan kecurangan dengan bukti Pakta Integritas Pj Bupati Sorong untuk menenangkan Ganjar-Mahfud. Ia menjelaskan bahwa apa yang terjadi di Sorong tidak ada kaitannya dengan kubu 03.


“Apa yang terjadi di Sorong tidak lepas dari proses OTT (operasi tangkap tangan) yang saat itu dilakukan. Kami kita tahu OTT itu setorannya ke siapa, yang jelas bukan ke 03. 03 pergerakkan di tengah rakyat, tanpa manipulasi karena kami yakin pada jalan kebenaran itu,” kata Hasto di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Ahad, 11 Februari 2024.


Menurut Hasto jika partainya ingin menang dengan gampang, mereka bisa memperpanjang masa jabatan Presiden. 


Namun hal itu tidak dipilih karena, Hasto menyebut, hal tersebut akan melanggar konstitusi.


“Kalau mau menang gampang bagi kami enak, kami perpanjang aja Pak Jokowi. Tapi kan kami memilih jalan konstitusi,  jalan demokrasi, bukan jalan apa yang didapat PDI Perjuangan,” kata Hasto.


3. TKN Prabowo Subianto-Gibran


Wakil Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman, buka suara soal film Dirty Vote yang dirilis. 


Menurutnya apa yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu bernada fitnah, berisi narasi kebencian, dan tidak ilmiah.


"Namun perlu kami sampaikan, sebagian besar yang disampaikan dalam film adalah sesuatu bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif dan tidak ilmiah." kata Habiburokhman dalam konferensi pers yang disiarkan langsung di chanel YouTube Prabowo Gibran, Ahad, 11 Februari 2024.


Menurut Habiburokhman, apa yang disampaikan dalam film tidak sesuai dengan fakta di lapangan. 


Habiburokhman juga menyebut film Dirty Vote sengaja dirilis di masa tenang menjelang Pemilu 2024 karena cara fair untuk bertarung sudah tidak bisa dilakukan. Selain itu, ia berasumsi film ini dirilis seiring elektabilitas Prabowo-Gibran yang terus naik.


4. TPN Anies-Muhaimin


Tim Pemenangan Nasional (TPN) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengapresiasi film Dirty Vote yang menyoroti berbagai kecurangan di Pemilu 2024. 


Menurut Juru Bicara Timnas Amin Iwan Tarigan, film tersebut menjadi sumber pengetahuan untuk masyarakat soal politik di Tanah Air.


“Film Dokumenter ini memberikan pendidikan kepada masyarakat bagaimana politisi kotor telah mempermainkan publik hanya untuk kepentingan golongan dan kelompok mereka,” kata Iwan pada Ahad, 11 Februari 2024.


Iwan mengapresiasi tiga ahli hukum yang ada di dalam film tersebut. Film dokumenter itu, kata Iwan, bisa membantu masyarakat melihat bagaimana penguasa kotor, culas, dan tidak beretika mempermainkan demokrasi untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompoknya.


Iwan pun meyakini bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa dalam Pemilu kali ini. Kecurangan itu, kata dia, tidak didesain dalam semalam dan juga tidak didesain sendirian. 


“Tetapi terencana dengan baik dan butuh waktu yang tidak sebentar dan dana yang sangat besar,” ucap dia.


5. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja


Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Rahmat Bagja merespons cuplikan film Dirty Vote soal narasi kegagalan Bawaslu bersikap tegas dalam mengawasi indikasi kecurangan terhadap salah satu paslon.


“Alhamdulillah, silakan kritik kami, proses sedang berjalan kami tidak ingin proses-proses ini dianggap tidak benar,” kata Rahmat di Media Center Bawaslu RI, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 11 Februari 2024.


Menurutnya Bawaslu telah melakukan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya, namun jika ada yang berpendapat lain, ia mempersilahkan hal tersebut. Ia mengaku tak bisa menyetir perspektif masyarakat terhadap kinerja Bawaslu.


“Silakan saja mengkritisi Bawaslu, tak ada masalah selama kami melakukan tugas fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Rahmat.


Sumber: Tempo

BERITA TERKAIT

Tidak ada komentar: