Daftar Kampus Resah Nasib Demokrasi dan Sentil Jokowi di Pilpres 2024 - DEMOCRAZY News | Berita dan Politik Indonesia

Breaking

logo

Daftar Kampus Resah Nasib Demokrasi dan Sentil Jokowi di Pilpres 2024

Daftar Kampus Resah Nasib Demokrasi dan Sentil Jokowi di Pilpres 2024

Daftar Kampus Resah Nasib Demokrasi dan Sentil Jokowi di Pilpres 2024


DEMOCRAZY.ID - Sejumlah perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta mengeluarkan pernyataan sikap menuntut agar Pemilu dan Pilpres 2024 berlangsung jujur dan adil. 


Mereka yang terdiri dari guru besar dan dosen itu juga mengkritik demokrasi era Presiden Jokowi yang mengalami kemunduran.


Dalam sepekan terakhir, petisi dan kritik itu terus meluas dan disampaikan perguruan tinggi di sejumlah daerah. 


Dan mulai pekan depan sikap serupa juga akan dilakukan beberapa kampus lain di seluruh Indonesia.


Berikut daftar kampus yang telah merilis pernyataan sikap mereka terkait dinamika politik nasional dan Pemilu 2024:


Petisi Bulaksumur UGM


Petisi diawali oleh beberapa guru besar dan akademisi di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta pada 31 Januari lalu. 


Dalam petisinya, mereka menyesalkan dugaan penyimpangan yang dilakukan Presiden Joko Widodo sebagai alumni kampus tersebut.


Petisi Bulaksumur dibacakan Guru Besar Fakultas UGM, Koentjoro dan didampingi para guru besar lain seperti Budi Santoso Wignyosukarto, Wiendu Nuryanti, serta Wahyudi Kumorotomo.


"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada," demikian bunyi salah satu petisi.


UII: Indonesia darurat kenegarawanan


Sehari setelahnya, Kamis (1/2), petisi juga dikeluarkan Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. Lewat pernyataan sikap 'Indonesia Darurat Kenegarawan' ini, UII secara garis besar menyoroti perkembangan politik nasional yang dianggap makin mempertontonkan penyalahgunaan kewenangan tanpa malu-malu.


Para civitas academica UII menilai demokrasi Indonesia makin tergerus dan mengalami kemunduran. Situasi ini diperparah dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Jokowi.


"Indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023," bunyi pernyataan sikap itu.


UI: Genderang perjuangan kembali bertalu


Universitas Indonesia (UI), menilai Indonesia saat ini tengah kehilangan kemudi. Mereka menilai kondisi itu disebabkan akibat kecurangan perebutan kekuasaan yang dilakukan tanpa etika. Sivitas akademika UI mengaku prihatin dengan hancurnya tatanan hukum dan demokrasi.


"Lima tahun terakhir, utamanya menjelang Pemilu 2024, kami kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak," ujar Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo membacakan sikap mereka di kampus UI, Depok, Jumat (2/2).


"Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa, nihil etika, menggerus keluhuran budaya serta kesejatian bangsa," lanjutnya.


Unhas minta Jokowi tetap di koridor demokrasi


Guru besar dan dosen Unhas Makassar menyampaikan keprihatinan atas perkembangan demokrasi jelang Pemilu 2024.


Mereka mengingatkan Presiden Joko Widodo dan semua pejabat negara untuk mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi.


"Mengingatkan Presiden Jokowi dan semua pejabat negara, aparat hukum dan aktor politik yang berada di kabinet presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi," kata Prof. Triyatni Martosenjoyo saat membacakan pernyataan sikap Forum Guru Besar dan Dosen Unhas di Makassar, Jumat (2/2).


UMY serukan demokrasi berkeadaban


Sementara Dewan guru besar, rektor serta para mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyerukan pesan kebangsaan dan imbauan moral 'Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban'.


Guru besar UMY, Akif Khilmiyah menuturkan eskalasi pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi setahun belakangan ini. Mereka juga mendesak partai politik untuk menyetop praktik politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan dalam kontestasi Pemilu 2024.


"Kerapuhan fondasi bernegara ini hampir sempurna karena para penyelenggara negara, pemerintah, DPR dan peradilan gagal menunjukkan keteladanan mereka dalam menjaga kepatuhan kepada prinsip-prinsip konstitusi dan etika bernegara yang harusnya ditaati dengan sepenuh hati," bunyi pernyataan yang dibacakan di depan Gedung AR. Fachrudin, UMY, Bantul, Sabtu (3/2).


Unpad: Selamatkan demokrasi


Sivitas Universitas Padjajaran menyerukan presiden dan elit politik taat etika saat pemilu 2024 agar pesta demokrasi berjalan jujur dan adil, lewat pernyataan sikap yang digelar pada Sabtu (3/2).


Unpad menilai kualitas demokrasi Indonesia makin menurun di bawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka mencontohkan berbagai peraturan mendadak muncul yang prosesnya jauh dari partisipasi publik, seperti Omnibus Law.


Puncak diabaikannya demokrasi, kata mereka, terjadi ketika kasus nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan dalam syarat capres-cawapres dalam pemilu oleh Mahkamah Konstitusi.


"Kami Civitas Akademika Universitas Padjadjaran yang menjunjung Pola Ilmiah Pokok (PIP) 'Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional' menyerukan agar presiden, para pejabat publik, kandidat capres-cawapres dan para elite politik serta masyarakat untuk turut bersama dalam 'Penyelamatan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika dan Bermartabat'," tulis Unpad dalam keterangan tertulis.


Unmul sentil dinasti Jokowi


Koalisi Dosen Universitas Mulawarman Samarinda, Kalimantan Timur, menyerukan penyelamatan demokrasi. Dalam petisinya, mereka meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhenti melakukan langkah politik demi kepentingan dinasti di Pemilu 2024.


Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, mengatakan tindakan serta segala keputusan yang menciderai demokrasi harus segera dihentikan.


"Presiden tidak boleh memihak. Setop langkah politik yang hanya ditujukan untuk kepentingan dinastinya. Jokowi adalah presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan presiden untuk anak dan keluarganya," ujar Herdiansyah dalam keterangannya, Jumat (2/2).


Sumber: CNN

BERITA TERKAIT

Tidak ada komentar: