BEM SI Nobatkan Presiden Jokowi Sebagai Tokoh Perusak Demokrasi

DEMOCRAZY.ID - Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengkritik keras Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Mereka menuntut Jokowi menyampaikan permintaan maaf secara terbuka karena telah merusak demokrasi.

"Jokowi adalah presiden yang sangat layak dinobatkan sebagai perusak demokrasi yang paling kejam di Indonesia," kata Koordinator Pusat BEM SI, Hilmi Ash Shidiqi dalam pernyataan sikap di Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (7/2/2024).

"Perlakuan Jokowi memang tampak seperti orang Jawa yang penuh unggah-ungguh dan berkharisma, piawai pribadinya khas orang Jawa pada umumnya. Namun, watak asli Jokowi begitu jahat bahkan sampai tak mempedulikan lagi nama baik sebagai presiden yang bukan hanya kepala pemerintahan, tetapi kepala negara," kata Hilmi.

Hilmi mengungkit janji Jokowi yang akan merevisi Undang-Undang (UU) ITE, namun hingga saat ini hal tersebut masih belum dilakukan. 

"Justru jajarannya yang menggunakan UU ITE untuk menggugat aktivis demokrasi. Jokowi mengubah UU KPK yang kini membuat pemberantasan korupsi semakin busuk, bahkan kini Ketua KPK menjadi tersangka," ujar Hilmi.

Adapun pernyataan sikap BEM SI sebagai berikut:

1. Mengucapkan kalimat minta maaf kepada masyarakat Indonesia secara terbuka bahwa Dia telah merusak demokrasi.

2. Melakukan cuti dari jabatannya agar tidak ada konflik kepentingan.

3. Meminta menteri-menterinya yang terlibat dalam kampanye yang menguntungkan pasangan calon agar segera berhenti.

4. Meminta agar para kepala daerah (menteri, gubernur, bupati, wali Kota), DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan kepala desa agar tetap menjunjung etika demokrasi dan etika kepantasan dalam tingkah lakunya.

BEM SI Ungkap Arti Spanduk 'Politik Gentong Babi' di Demo Patung Kuda

DEMOCRAZY.ID - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengungkap arti spanduk bertuliskan 'Politik Gentong Babi Ala Jokowi' yang mereka pasang saat demo di Patung Kuda, Jakarta.

Spanduk tersebut berisi foto Presiden Jokowi tengah menggendong gentong berisi babi.

Koordinator Wilayah Jateng dan DIY BEM SI Bagus Hadikusuma menjelaskan istilah politik gentong babi itu merupakan simbol penguasa yang menghibahkan anggaran untuk mempersonifikasi diri mereka sendiri.

Hal itu ia simpulkan merujuk pada aksi pemerintahan Jokowi yang membagikan bantuan sosial (bansos) dan mengaku sebagai bantuan dari Jokowi. Padahal, dana bansos berasal dari APBN atau uang negara.

"Bahwa Jokowi hadir memainkan politik gentong babi adalah untuk menjaga loyalitas konstituen. Untuk melihat bahwa Jokowi seolah ratu adil yang hadir di masyarakat miskin kota, miskin desa, nelayan, petani, dan sebagainya," tutur Bagus di lokasi.

Ia pun menekankan bahwa aksi mahasiswa tidak ditunggangi siapapun. Bagus menyebut mahasiswa bukan partisan politik.

Bagus mengatakan mahasiswa sebagai kaum intelektual hadir sebagai pihak yang independen. Ia juga menyebut mahasiswa akhir-akhir ini turun ke jalan sebagai bentuk keresahan pada pemerintah sebagaimana sebelumnya digaungkan para guru besar.

"Kalau di sini mahasiswa, guru besar, dosen, civitas akademika, dibilang partisipan politik, sama saja mereka yang mengangkat narasi tersebut memperkosa, mengebiri intelektual kami," kata Bagus.

Aksi ini merupakan bagian dari mimbar bebas bertajuk 'Kembalikan Marwah Demokrasi'.

Koordinator Media BEM SI Ragner Angga MHJ mengatakan mimbar bebas dihadiri perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus.

Di antaranya adalah Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Andalas (Unand), Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), dan Universitas Diponegoro (Undip).

Lalu, Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Institut Teknologi PLN (ITPLN), Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hikmah Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), STIU Darul Hikmah Bekasi, STEI SEBI, dan UM.

Jokowi belakangan merilis bansos baru berupa bantuan langsung tunai (BLT) Rp200 ribu per bulan dari Januari hingga Maret 2024. BLT senilai total Rp600 ribu itu diberikan sekaligus pada Februari kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Bansos dengan anggaran Rp11,2 triliun dikucurkan di tengah masa kampanye Pemilu 2024, atau di saat anaknya, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres buat Prabowo Subianto.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengklaim bansos itu tidak terkait dengan kampanye Pemilu 2024.

"Di masa-masa Pemilu ini memang tentu saja sangat sensitif tapi yang pasti Bansos itu program lama tidak terkait dengan Pemilu," ujarnya, Senin (5/2) dikutip dari siaran pers Kominfo.

Dalam terminologi politik, pork barrel politics dikaitkan dengan gelontoran dana pemerintah demi meningkatkan popularitas politikus yang biasanya dilakukan jelang pemilu.

Sumber: Inews