Bayang-Bayang Rezim Otoriter di Balik Pencapresan Prabowo-Gibran, East Asia Forum: 'Sejak Jokowi Jadi King Maker'

DEMOCRAZY.ID - Tahun 2023 menandai transformasi sepenuhnya Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo dari sekadar petugas partai menjadi raja paling berpengaruh di Indonesia.

“Politik Indonesia adalah politik elit, dan ciri ini akan terus berlanjut sepanjang tahun 2024,” demikian artikel lembaga riset Australia, East Asia Forum (EAF) yang terdiri dari jaringan peneliti akademis East Asian Bureau of Economic Research (EABER).

Artikel tersebut karya Yoes C Kenawas, peneliti di Lembaga Penelitian Lanjutan Universitas Katolik Atma Jaya. 

Judulnya, Jokowi Menjadi Pembuat Raja di Indonesia (Jokowi is Now Indonesia’s King Maker), edisi Kamis, 1 Februari 2024.

Yoes menulis, perpolitikan Indonesia mengalami perubahan alur cerita yang signifikan pada 2023 ketika Jokowi muncul sebagai tokoh sentral. Ibarat sinetron, politik Indonesia sejak 2023 penuh dengan alur cerita.

“Menjelang Polpres dan Pileg 14 Februari 2024, partai politik dan elit terlibat dalam manuver yang tidak terduga, dan membentuk konfigurasi kekuasaan politik yang baru,” kata Yoes.

Yoes menegaskan, kurangnya perbedaan ideologi juga menyebabkan gimmick politik di mana citra dan perilaku seorang kandidat, lebih mendapat perhatian dibandingkan isu-isu substantif.

“Tim kampanye Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 2 Prabowo Subianto berupaya menampilkan sosok  yang lucu dan gemuk menggunakan avatar dan konten media sosial yang menampilkan sosok Prabowo sedang menari,” tulisnya.

Gimmick ini dinilai dirancang untuk melunakkan citra Prabowo yang temperamental, dan mengalihkan perhatian dari kritik aktivis hak asasi manusia (HAM) terkait keterlibatannya dalam penculikan aktivis pada 1998.

Demikian pula Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan, yang memanfaatkan TikTok Live untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sehari-hari para suporter, seperti memberikan   nasihat motivasi.

Meskipun ada kemungkinan bahwa salah satu kandidat akan kembali menggoda kelompok Islam konservatif, lanjutnya, tidak ada tanda kuat bahwa salah satu kandidat akan secara serius terlibat dalam politik identitas.

Ditekankan, kembalinya keadaan seperti biasa diperkirakan bakal terjadi pasca Pemilu 2024. 

Ini ditandai kehadiran sistem partai politik kartel yang mengakibatkan munculnya koalisi pemerintahan yang besar melalui tawar-menawar elit.

Adapun sebagian besar dinamika politik di Indonesia menjelang Pilpres 2024, terkait erat dengan Jokowi, yang telah berkembang menjadi pusat gravitasi baru dalam lanskap politik Indonesia.

Sebagai satu-satunya presiden yang mencapai tingkat dukungan public melebihi 80 persen sejak Reformasi 1998, manuver politik Jokowi telah menentukan setiap langkah yang diambil oleh pendukung dan penentangnya.

Jokowi tidak memimpin partai politik, namun memiliki jaringan besar relawan dan pendukung yang bersedia mengikutinya ke mana pun dia menunjuk.

“Sebagai presiden, Jokowi juga mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan, dan mengerahkan sumber daya negara untuk mencapai hasil politik yang menguntungkannya,” ujar Yoes.

Ini termasuk mempertahankan menteri dari partai politik yang menentang pasangan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka, yang notabene putranya.

Upaya memenangkan Prabowo-Gibran dalam satu putaran perlahan-lahan mengungkap jati diri Jokowi.

Keberpihakan presiden semakin jelas dalam beberapa minggu terakhir.  Jokowi melakukan kunjungan kepresidenan ke wilayah-wilayah penting  yang menjadi medan pertempuran, mengeluarkan kebijakan populis.

Jokowi juga dinilai kerap membuat pernyataan kontroversial tentang haknya sebagai presiden untuk berkampanye bagi salah satu kandidat pilihannya sambil berdiri di samping Prabowo.

Dampak elektoral dari dukungan Jokowi terhadap pencalonan Prabowo dan putranya, dapat menentukan apakah pemilu presiden akan diselenggarakan dalam satu atau dua putaran.

“Jika hal ini terjadi, demokrasi Indonesia akan berada di ambang rezim otoriter yang kompetitif,” tandas Yoes.

Sumber: KBANews