Bahlil Curiga Ada 'Skenario' di Balik Gelombang Kritikan Sivitas Akademika untuk Jokowi

DEMOCRAZY.ID - Gelombang kritikan dari sivitas akademika dari berbagai universitas untuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi, malah dicurigai oleh Ketua Tim Kerja Strategis (TKS) pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Bahlil Lahadalia.

Bahlil curiga ada skenario khusus yang dibuat di balik masifnya kritikan untuk Jokowi dari kalangan sivitas akademika.

Kecurigaan Bahlil itu tidak terlepas dari pengalamannya yang pernah aktif di lembaga kemahasiswaan. Namun, ia tidak menjelaskan skenario apa yang dicurigainya.

“Skenario ini, kita sudah paham sebagai mantan aktivis. Ini ‘penciuman’ saya sebagai mantan Ketua BEM ngerti betul barang ini. Kecuali kita (saya) dulu kutu buku, kita (kan) besar di jalan,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/2/2024).

Bahlil mengungkapkan, pemerintah memang menghargai pendapat setiap orang, termasuk dari kalangan kampus.

Akan tetapi, ia menekankan, kalau setiap persepsi ataupun komentar itu harus sesuai dengan fakta dan bukti.

"Tapi saya juga ingin menyampaikan bahwa kampus itu harus dijaga marwahnya. Coba lihat beberapa foto, katanya independen kok ada yang angkat jari nomor tertentu. Kok ada ketua partai di situ, yang benar saja,” tuturnya.

Deretan sivitas akademika dari sejumlah universitas mengambil sikap atas tindakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi atau di Pilpres 2024.

Mereka menilai Jokowi sudah berjalan di luar koridor sebagai Kepala Negara yang menjunjungi tinggi etika.

Salah satu yang bersuara ialah sivitas akademika dari Universitas Gadjah Mada atau UGM.

Dengan kompak, mereka mengeluarkan Petisi Bulaksumur di Balairung UGM, Yogyakarta, Rabu (31/1/2024).

Petisi yang dibuat berdasarkan diskusi panjang ini dibacakan Guru Besar (gubes) Fakultas Psikologi UGM, Prof Koentjoro. Diatas mimbar, Koentjoro yang ditemani sejumlah perwakilan gubes sejumlah poin penting.

"Kami sivitas akademika UGM menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial," tandasnya.

Menurut Koentjoro, sivitas akademika UGM menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar UGM. 

Sebut saja dalam kasus pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK) dan keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan.

Selain itu pernyataan kontradiktif Presiden Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye. Pernyataan politik itu dinilai berbanding terbalik dengan netralitas.

"Keberpihakan (presiden) merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi," ungkapnya.

Sumber: Suara