Aktivis HAM: Kami Dulu Terpesona Dengan Janji Manis Jokowi

DEMOCRAZY.ID - AKTIVIS Hak Asasi Manusia (HAM) sekaligus mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Rakyat Demokratis (PRD) Petrus Hariyanto menyebut ia dan berapa korban dan keluarga korban penculikan dan penghilangan paksa 1998 tertipu kata-kata manis Presiden Joko Widodo yang berjanji ingin menuntaskan persoalan HAM di Indonesia. 

Lebih ironisnya, kata Petrus, Jokowi justru saat ini mendukung Prabowo Subianto yang dituduh sebagai pelaku penculikan aktivis.

"Kami adalah orang yang dulu terpesona oleh kata-kata manis Jokowi, janji-janji Jokowi dan cara pendekatan Jokowi kepada kami. Sehingga kami larut dalam pesona itu, dsn menjadi bagian dari pendukungnya," kata Petrus di acara Malam Tirakatan untuk Kejujuran dan Keadilan yang digelar Komunitas Utan Kayu, Jakarta, Senin (12/2).

Saat itu, kata dia, Jokowi mengaku akan membentuk tim untuk menuntaskan persoalan HAM. 

Petrus melihat ada harapan saat Jokowi terpilih menjadi presiden. Kendati demikian, hal itu belum diselesaikan pemerintahan Jokowi.

"Yang lebih membuat kami geram, dia mendukung Prabowo Subianto yang oleh keputusan Dewan Kehormatan Perwira tegas menyatakan pelaku penculikan aktivis. Jokowi telah mendukung pelanggar HAM," kata dia.

"Lebih jauh lagi, Jokowi ingin melanjutkan kekuasaannya melalui keluarganya," lanjut dia.

Malam Tirakatan untuk Kejujuran dan Keadilan dihadiri sejumlah tokoh dan aktivis untuk menyuarakan keprihatinan atas kondisi demokrasi di Indonesia. 

Presiden Jokowi Dianggap Abai dalam Kasus Pelanggaran HAM

ktivis 1998 menganggap Presiden Joko Widodo tidak serius dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Tanah Air. 

Sejumlah langkah politik yang diambil Jokowi sama sekali tidak mencerminkan keberpihakan pemerintah terkait kasus-kasus yang terjadi di masa lalu. 

Salah satu yang menjadi klimaksnya adalah ketika Jokowi menunjuk Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. 

Puncaknya, adalah ketika Jokowi secara tersirat memberikan dukungan kepada Prabowo sebagai calon presiden di Pilpres 2024.

"Padahal Jokowi telah berjanji akan menuntaskan masalah pelanggaran HAM yang diduga melibatkan Prabowo Subianto," kata aktivis 98, Prijo Wasono, dalam diskusi daring bertajuk Seruan Moral Bergema: Dejavu 98 Apakah Terulang?

Prijo memastikan bahwa para aktivis 98 yang masih memegang idealisme gerakan tidak akan mungkin bisa melihat Prabowo sebagai sosok bersih. 

Sebab, Prabowo jelas terlibat dalam kasus penculikan aktivis 98, seperti Wiji Thukul yang tidak diketahui keberadaannya hingga hari ini.

“Wiji Thukul sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Surya juga tidak diketahui ada di mana,” tutur Prijo.

Jokowi, lanjut Prijo, sempat berjanji akan menuntaskan persoalan HAM dan mencari tahu keberadaan Wiji Thukul. 

Namun, di akhir periode kedua Jokowi bersikap sebaliknya dan malah berkoalisi dengan pelaku penculikan.

Co-Founder Forum Intelektual Muda Muhammad Sutisna menilai demokrasi Indonesia di ambang kehancuran. 

Ada sekelompok orang yang berupaya menekan kekuatan rakyat agar tidak mengambil peranan di Pemilu 2024.

“Padahal kita tahu bahwa demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Rasanya itu jauh dari semangat penguasa saat ini,” ujarnya.

Melalui diskusi bersama kelompok pemuda dan mahasiswa, Sutisna ingin mendorong agar ikhtiar menjaga demokrasi terus dilakukan. 

Baginya, akal sehat dan idealisme harus terus dipertahankan agar kemajuan Indonesia tidak terhambat oleh praktik KKN, yang mulai terlihat di negeri ini.

“Kita akan terus berdiskusi mengkritisi yang salah dari perjalanan demokrasi kita,” tandasnya.

Pegiat HAM Yogyakarta Kirim Kaca Pembesar untuk Jokowi, Pratikno, dan Ari Dwipayana

KOALISI Pegiat HAM Yogyakarta kirim kaca pembesar ke Istana Presiden. Kaca pembesar itu dikirim untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), Mensesneg Pratikno, dan Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana.

"Kaca pembesar untuk Presiden Joko Widodo kami beri nama Bangkotan (akronim dari Bapak Konflik Kepentingan), untuk Mensesneg Pratikno kami beri nama Operator (Operator Nepotisme) dan untuk Koordinator Stafsus Presiden kami beri nama Busuk," kata Tri Wahyu, Koordinator Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta di depan Kantor Pos Besar Kota Yogyakarta, Selasa (6/2).

Kaca pembesar itu memiliki arti agat dapat dipakai untuk memperjelas penglihatan pejabat istana atas kongkalikong di istana untuk kepentingan elektoral di Pemilu 2024.

"Kami sampaikan untuk menjaga mandat reformasi dengan menolak keras dinasti nepotisme Jokowi yang Membawa Indonesia kembali mundur situasi kondisi demokrasi sebelum reformasi," papar dia.

Pernyataan tersebut didasari makin banyak gerakan moral dari Guru Besar dan civitas akademika lintas kampus di Indonesia yang kritisi situasi pemerintahan yang makin tidak demokratis dan beretika. 

Istana bahkan sempat menyebut aksi para civitas akademika itu sebagai gerakan partisan dan untuk kepentingan elektoral.

Tri Wahyu mengatakan Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta mengecam keras pernyataan Ari Dwipayana yang melupakan akar sebagai akademisi sekaligus pernah aktif di salah satu NGO di Yogyakarta.

Sumber: MediaIndonesia