Media Internasional The Intercept: 'Perangkat Negara Indonesia Bersiap Menangkan Pemilu Untuk Sang Jenderal Pembantai'

INDONESIA STATE APPARATUS IS PREPARING TO THROW ELECTION TO A NOTORIOUS MASSACRE GENERAL

[Artikel Translate ke Bahasa Indonesia]

INDONESIA, LOKASI salah dua pembantaian terbesar pada abad ke-20, mungkin tengah berada di ambang kembalinya kekuasaan militer melalui salah seorang jenderalnya yang terkenal berdarah.

Jenderal Prabowo Subianto, seorang perwira piaraan Amerika Serikat yang terlibat dalam serangkaian pembantaian massal di Indonesia, pernah bicara di hadapan saya soal menjadi “diktator fasis.” Kini ia menjadi ancaman serius; ia tengah mengincar jabatan presiden.

Agar Prabowo — demikian ia dikenal — bisa terpilih di putaran pertama pemungutan suara pada 14 Februari, ia harus memperoleh 50 persen plus satu suara dari seluruh kartu suara yang masuk untuk ketiga kandidat dan memenangkan setidaknya 20 persen suara di 19 dari 38 provinsi di Indonesia.

Pada 2001, saya bertemu Prabowo dan dua kali mewawancarainya. Kami membahas pembantaian yang dilakukan tentara — termasuk yang terjadi di Dili, Timor Timur (saya berhasil lolos dari peristiwa tersebut). Kami juga mendiskusikan demokrasi di Indonesia.

“Indonesia belum siap untuk demokrasi,” katanya kepada saya dalam pertemuan itu. Negara ini, katanya, membutuhkan “rezim otoriter yang jinak.”

Prabowo menyatakan dukungannya untuk kekuasaan militer. Dia memuji kudeta yang saat itu baru terjadi di Pakistan dan menimbang-nimbang untuk mengambil tindakan serupa di Indonesia. “Apa saya punya cukup nyali?” tanyanya secara retoris. “Apa saya siap jika disebut diktator fasis?”

Sejak itu Prabowo berulangkali melakukan upaya kudeta dan dua kali gagal dalam pemilihan presiden.

“Apa saya punya cukup nyali? Apa saya siap jika disebut diktator fasis?” PRABOWO

Namun, kali ini ia didukung aparatur negara yang dikerahkan oleh Presiden Joko Widodo. Joko Widodo alias Jokowi, seorang presiden dari kalangan sipil, sebelumnya pernah berdiskusi dengan stafnya untuk mengadili Prabowo atas tuduhan kejahatan perang.

Alat-alat negara telah berperan penting dalam kampanye Prabowo. Para pejabat setempat diancam akan dituntut jika tidak mendukung sang jenderal. Di seantero negeri, tentara dan polisi menginstruksikan masyarakat untuk memilih Prabowo, sebuah arahan yang memiliki daya tekan bagi masyarakat miskin yang nasibnya bergantung pada institusi-institusi ini. 

Berkarung-karung beras dan minyak goreng berstiker Prabowo yang didistribusikan pemerintah bermunculan di seluruh Indonesia. Keluarga-keluarga yang butuh sembako terkadang harus mengambilnya langsung di markas-markas kampanye Prabowo.

Banyak survey menunjukkan kampanye partisan yang digerakkan negara ini akan mendatangkan perolehan suara nyaris 50 persen untuk Prabowo. Namun, sejumlah pejabat di pemerintahan Jokowi mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak mau berjudi dengan menyerahkan proses ini begitu saja kepada mekanisme yang berlaku. 

Pada pertemuan internal Rabu lalu, para pejabat militer dan intelijen membahas suatu rencana. Menurut dua orang yang mengetahui rencana tersebut, aparat negara bisa digunakan untuk mencurangi pemilu jika diperlukan. 

Prosedur rencana ini bakal melibatkan aparat polisi dan Babinsa — mata, telinga, dan tangan tentara di tingkat pedesaan/kelurahan — yang akan menerima dan membagikan uang untuk menyulap lembar tabulasi di tingkat distrik, serta dalam kasus-kasus tertentu mengakali entri data komputer di tingkat bawah dan distrik administratif. Opsi untuk meretas sistem internal Komisi Pemilihan Umum juga sudah masuk dalam rencana.

Sebelum-sebelumnya, orang-orang penting di berbagai tim sukses dengan bangga menyatakan kepada saya bagaimana mereka menggunakan taktik semacam ini di daerah-daerah yang pengaruhnya sudah mereka pegang. Pelaksanaan taktik yang sama di tingkat nasional oleh negara bisa memiliki dampak yang besar — turut menggembosi demokrasi di Indonesia dan sekali lagi mengembalikannya ke tangan besi.

”Si Orang Amerika”

Prabowo, pewaris keluarga bankir kaya raya, memiliki ratusan ribu hektar properti perkebunan, pertambangan, dan industri. Ia adalah menantu diktator Jenderal Suharto yang memerintah Indonesia selama 32 tahun dengan sokongan Amerika Serikat.

Suharto merebut kekuasaan melalui kudeta 1965 dan menggulingkan Sukarno — presiden sipil, founding father Indonesia, sekaligus pemimpin Gerakan Non-Blok. Setelah CIA memasok daftar sasaran pembunuhan berisi 5.000 nama, Suharto dan pasukannya membantai 400.000 hingga 1.000.000 warga sipil Indonesia.

Pada 1975, setelah bertemu Presiden Gerald Ford dan Henry Kissinger, Suharto — dengan suplai senjata dan restu dari Washington — menyerbu negeri jiran Timor Timur. Angkatan bersenjata Indonesia menghabisi sepertiga penduduk Timor. Berdasarkan proporsi, inilah pembantaian paling intensif sejak Nazi.

Sebagai menantu Soeharto, Prabowo adalah komandan senior dalam peristiwa-peristiwa pembantaian di Timor Timur di bawah pendudukan. Berdasarkan penyelidikan yang didukung PBBOpens in a new tab, dalam salah satu pembantaian, tepatnya di Kraras, Gunung Bibileo, 1983, “beberapa ratus” warga sipil dihabisi. Prabowo juga secara langsung menyiksa para tawanan. Salah seorang tawanan menceritakan kepada saya bahwa Prabowo telah menghancurkan gigi-giginya.

Di hadapan saya Prabowo menggambarkan dirinya sebagai “anak kesayangan Amerika.” Dia bekerja sama dengan AS saat melakukan pembantaian, penyiksaan, dan penghilangan orang. Hubungan AS dan Prabowo sangat dekat sampai-sampai rekan-rekan perwiranya, demikian tutur Prabowo, kadang menyindirnya sebagai “si orang Amerika.”

Prabowo awalnya dilatih oleh AS di Fort Benning di Georgia dan Fort Bragg di Carolina Utara — kini dikenal sebagai Fort Moore dan Fort Liberty. Ia sempat memaparkan kepada saya secara rinci tentang kolaborasinya dengan Pentagon, termasuk dengan Defense Intelligence Agency. Prabowo mengaku melapor ke DIA setidaknya seminggu sekali. 

Menurut dokumen-dokumen Pentagon, sudah puluhan kali Prabowo membawa masuk pasukan AS ke Indonesia. Tindakan ini turut memfasilitasi setidaknya dua operasi rahasia AS. Prabowo mengatakan kepada sayaOpens in a new tab bahwa pasukan AS yang diboyongnya masuk telah melakukan “pengintaian” untuk ”serangan darurat” — sebuah upaya mempersiapkan rencana AS untuk kemungkinan penyerbuan ke Indonesia.

Dari Pembantaian Masal ke Kartun Gemoy

Ketika saya bertemu dengan Prabowo pada musim panas 2001, ia berkomentar tentang pembantaian Santa CruzOpens in a new tab pada 12 November 1991 — kali ini ia tidak terlibat. Pada 12 November 1991 di pekuburan Santa Cruz, tentara Indonesia membunuh sedikitnya 271 warga sipil Timor. Tentara-tentara ini meretakkan tengkorak saya dengan popor M-16 yang dipasok AS setelah saya gagal mencegah mereka masuk ke arah kerumunan warga. Saya selamat dari pembantaian itu.

Prabowo mengatakan kepada saya bahwa Santa Cruz adalah operasi “goblok” karena tentara melakukannya di hadapan saya dan saksi-saksi hidup lainnya. “Santa Cruz mematikan kita secara politis!” ujar Prabowo. “Di situlah kekalahan kami!”

“Anda tidak semestinya membunuh warga sipil di depan pers internasional,“ jelasnya. “Komandan-komandan itu bisa saja membantai di desa-desa terpencil sehingga tak diketahui siapapun, tapi bukan di ibukota provinsi!”

Setelah Santa Cruz, kami akhirnya bisa melaporkan dan mengerahkan dukungan, mendorong Kongres AS untuk mengakhiri aliran senjata ke Indonesia. Sebagaimana dituturkan kepada saya oleh eks-Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) Sudomo, inilah kunci kejatuhan pemerintahan Soeharto.

“Santa Cruz mematikan kita secara politis! Di situlah kekalahan kami!”

Pada 1998, di saat Soeharto mulai sempoyongan karena embargo senjata dan digempur demonstrasi yang semakin membesar, Prabowo menculik 24 aktivis pro-demokrasi, 13 di antaranya “hilang.” Dia juga melancarkan kampanye pembunuhan, pembakaran, dan pemerkosaan khususnya terhadap etnis Tionghoa.

Dalam pembicaraan kami, Prabowo mengambinghitamkan rivalnya — Jenderal Wiranto, yang sekarang mendukungnya — untuk beberapa kejahatan tahun 1998. Namun, Prabowo tak berusaha menyangkal perannya dalam mengorkestrasi kerusuhan anti-Tionghoa. “Ada 128 kebakaran terjadi serempak,” katanyaOpens in a new tab, sambil terlihat bangga. “Ini operasi: terencana, dijalankan, terkendali.”

Upaya meredam protes gagal dan Soeharto pun tumbang. Kurang dari 70 jam setelah presiden baru menjabat, Prabowo melancarkan upaya kudeta yang kemudian gagal.Opens in a new tab

Pada tahun-tahun berikutnya, Prabowo terus terlibat dalam pembunuhan warga sipil, termasuk di AcehOpens in a new tab dan Papua. Saat mencalonkan diri sebagai presiden pada taun 2014, Prabowo tampil bak Mussolini. Dia mengendarai seekor kuda jantan dan masuk ke dalam stadion penuh pendukung yang bersorak. Dalam musim kampanye tersebut, salah seorang pendukung terdepan Prabowo mengenakan seragam SS Nazi.

Pada 2017, dengan dalih agama, Prabowo dan para jenderalnya membekingi sebuah gerakan kudeta, dengan keterlibatan mendalam laskar jalanan yang bersekutu dengan ISIS. Pada 2019, ketika kembali mencalonkan diri sebagai presiden, laskar tersebut, Front Pembela Islam (FPI), mengibarkan bendera hitam ISIS di kampanye Prabowo. Prabowo berkampanye dari mobil beratap terbuka milik orang yang mengaku sebagai “Presiden ISIS Indonesia.”

Namun, kali ini Prabowo ganti taktik. Dalam iklan dan TV dia mem-branding dirinya “Gemoy,” karakter kartun yang lucu lagi menggemaskan.

Putar Balik Jokowi

Alasan utama mengapa Prabowo kini nyaris berada di puncak kekuasaan adalah dukungan luar biasa besar dari presiden yang berkuasa. Dinamika ini mengejutkan banyak orang karena Jokowi mengalahkan Prabowo pada 2014 dan 2019, dengan dukungan banyak aktivis hak asasi manusia dan para penyintas pembantaian.

Di muka umum, Jokowi bicara soal Indonesia yang tidak kembali ke dalam kediktatoran. Di belakang layar, pemerintahannya sempat membahas kemungkinan mengadili Prabowo dan jenderal-jenderal lainnya atas kejahatan perang, meskipun kemudian tidak pernah terwujud.

Namun, di bawah tekanan terus-menerus dari Prabowo dan para jenderal, posisi Jokowi pun berubah. Pelan-pelan ia meningkatkan represi di dalam negeri. Kepentingan Jokowi, Prabowo, dan para jenderal lama-kelamaan bertemu. 

Pada 2016, pemerintahan Jokowi menyelenggarakan sebuah simposium, di mana para penyintas 1965 diberi kesempatan untuk secara terbuka membicarakan peristiwa pembantaian yang dibekingi AS itu. Pelaksanaan simposium rupanya memancing amarah tentara sehingga Jokowi harus melawat ke markas-markas militer dan memohon-mohon. Namun, upaya merendah Jokowi ini rupanya gagal menenangkan tentara.

Setelah itulah Prabowo dan kelompok-kelompok terkait ISIS melancarkan demonstrasi massa berdalih agama dengan tujuan terselubung menjatuhkan Jokowi. Saya mengungkap hal ini dalam artikel The Intercept pada 2017, berdasarkan dokumen-dokumen militer dan wawancara dengan para pentolan kudeta. Beberapa lama kemudian, momentum kudeta pun buyar.

Ketika Prabowo kembali menjajaki pemilu pada 2019, kelompok-kelompok terkait ISIS ini menyokongnya dengan pengorganisiran jalanan yang efektif. Namun mobilisasi ini mendapat pukulan, tak lama sebelum hari pencoblosan, tepatnya ketika saya menerbitkan notulensi rapatOpens in a new tab di rumah Prabowo. 

Dalam rapat itu Prabowo dan para jenderalnya merancang skema untuk memenjarakan lawan-lawan politik, dengan secara terang-terangan merujuk pada era Suharto. Awalnya mereka berencana menjilat Amerika dengan cara menangkapi para ulama dan kaum Islamis dari kubu pendukung Prabowo. Ekspos terhadap rencana itu justru merugikan tim Prabowo sendiri.

Meski kalah dalam pemilu 2019, Prabowo nekat mengumumkan kemenangan. Anak-anak buahnya diturunkan ke jalan. Meskipun Jokowi secara terbuka mengecam para perusuh, aksi-aksi penjarahan dan pembakaran pada 22 Mei 2019 membuatnya semakin tunduk kepada para jenderal pembantai.

Menurut perantara dari kedua belah pihak, Jokowi menghubungi Prabowo dengan harapan mengakhiri kerusuhan dan upaya kudeta dengan cara membawanya masuk ke pemerintahan. Alih-alih mengadili Prabowo, Jokowi malah memasukkan Prabowo ke dalam pemerintahannya dan menunjuknya sebagai Menteri Pertahanan. Di posisi inilah Prabowo melanjutkan kebijakan pembunuhan warga sipil di Papua. Sesuai harapan Jokowi, ancaman kerusuhan dan kudeta memang lenyap.

Menjelang akhir masa jabatannya, Jokowi menjajaki sejumlah untuk memperpanjang periode kekuasannya. Namun, ketika jalur-jalur hukum mentok, ia memutuskan untuk bersekutu dengan Prabowo dan meminjamkan putranya, Gibran, sebagai calon wakil presiden.

Kunci pemenangan Prabowo lainnya adalah lampu hijau dari kalangan oligark Indonesia. Salah satunya Tomy Winata, seorang taipan yang dikenal sebagai patronnya para jenderal. Ia sering mengeluh, termasuk kepada saya, bahwa ia kerap dicap “gangster.” Dalam sebuah wawancara, Tomy Winata — yang bilang ke saya bahwa dia punya beberapa rumah di sekitar Gedung Putih dan Los Angeles — mengatakan “netral” dalam pemilu namun memuji Prabowo.

“Prabowo OK juga, bagus,” ujarnya. ”Saya butuh orang kuat untuk memerintah negeri ini.“

Tomy mengaku sudah kenal Prabowo sejak ia bertugas di lapangan sebagai seorang komandan Angkatan Darat. Saat itu menurutnya Prabowo adalah sosok yang ”mempesona”. Ketika saya tanya tentang Prabowo memerintahkan tentara untuk membantai, Tomy menjawab, “Saya dengar itu.” Namun, Tomy sendiri mempertanyakan apakah pembantaian-pembantaian tersebut benar-benar terjadi, karena dia tidak pernah secara langsung menyaksikannya.

Ketika ditanya siapa yang bakal menang pemilu, Tomy tak ragu menjawabnya: “Saya!” ujar Tomy. “A menang, saya untung; B menang, saya untung; C menang, saya untung!” Jawaban Tomy ada benarnya. Tak satupun dari ketiga calon yang nampaknya akan menunjukkan taring di hadapan kuasa kaum kaya. Namun, hanya satu capres yang tenar berkat aksi-aksi pembantaian warga sipil.

Sumber: The Intercept [KlikLink]