Tom Lembong vs Luhut dan Bahlil soal Nikel: Tabiat Elit Politik Sibuk Urus Kepentingan Industri Dibanding Rakyat!

DEMOCRAZY.ID - Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam mengkritisi 'perseteruan' antara co-captain Timnas AMIN Thomas Lembong dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia soal industri nikel.

"Pernyataan Tom dan “serangan balik” Luhut dan Bahlil soal hilirisasi nikel itu menggambarkan tabiat elit politik dan pengurus negara yang lebih sibuk bicara soal kepentingan industri, dari pada rakyatnya sendiri," kata Juru Kampanye, Alfarhat Kasman, lewat keterangannya, Sabtu (27/1/2024).

Saling serang antara para elit politik tersebut, berawal saat Tom yang merupakan mantan menteri perdagangan dan mantan kepala BKPM, menilai hilirisasi nikel berupa pembangunan smelter yang masif di dalam negeri berpotensi merugikan karena berdampak over supply. 

Akibatnya, harga nikel jatuh. Hal itu disampaikannya dalam podcast Total Politik.

Tom juga bilang, produsen mobil Tesla di China telah menggunakan LFP (Lithium Ferro Phosphate) 100 persen dan tidak lagi menggunakan nikel. Mendengarnya, Luhut dan Bahlil kompak mengkritisi pernyataan Tom.

Menurut Kasman, Tom maupun Luhut dan Bahlil sama-sama abai dengan realitas praktik hilirisasi nikel yang justru memiskinkan warga dan menguntungkan pelaku industri.

"Hilirisasi itu telah memicu perluasan pembongkaran nikel yang berdampak pada lenyapnya ruang produksi warga, pencemaran sumber air dan perairan laut, perusakan kawasan hutan yang memicu deforestasi, terganggunya kesehatan warga, hingga kekerasan dan kriminalisasi, serta kecelakaan kerja yang berujung pada kematian," ujar Kasman.

Berdasarkan, catatan Jatam, kata Kasman, situasi itu terjadi di hampir seluruh kawasan industri, mulai dari PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, PT Gunbuster Nickel Industry di Morowali Utara, Virtue Dragon Nickel Industry di Konawe, Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera Tengah, hingga Kawasan Industri di Pulau Obi yang dikendalikan Harita Group.

"Pengabaian atas realitas pelik itu, berikut saling 'serang' antar elit politik yang sedang mempertahankan dan merebut kekuasaan pada Pemilu 2024, tampak bukan semata-mata membongkar borok proyek hilirisasi andalan Presiden Jokowi yang ugal-ugalan, tetapi juga bisa dibaca sebagai terganggunya kepentingan bisnis Bahlil dan Luhut, serta sejumlah pengusaha dan elit politik yang tersebar di tiga pasangan capres-cawapres Pemilu 2024," terang Kasman.

Bahlil, disebut Jatam, terhubung ke PT Meta Mineral Pradana, perusahaan tambang nikel yang memiliki dua izin tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. 

Pemegang saham perusahaan ini dimiliki oleh PT Rifa Capital (10%) dan PT Papua Bersama Unggul (90%), milik Bahlil.

Sedangkan Luhut, relasinya terkait dengan PT Energi Kreasi Bersama (Electrum), perusahaan patungan antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) dan PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA), milik Luhut. 

Catatan Jatam, Electrum berfokus pada pengembangan ekosistem dan industri kendaran listrik secara terintegrasi dari hulu ke hilir, meliputi manufaktur sepeda motor listrik, teknologi pembuatan baterai, infrastruktur penukaran (swap) baterai dan stasiun pengisian daya, hingga pembiayaan.

Melalui GoTo ini juta, kata Kasman, kepentingan bisnis Luhut ketemu dengan Garibaldi Boy Thohir, yang beberapa hari lalu mengklaim sejumlah taipan mendukung pasangan Prabowo-Gibran. 

Boy Thohir tercatat sebagai pemegang saham sekaligus menjabat sebagai Komisaris GoTo.

"Sehingga, saling 'serang' antara Tom Vs Luhut dan Bahlil itu, tampak hanya terkait kepentingan mereka sendiri dan kroni serta industri itu sendiri. Parahnya lagi, gaduh nikel itu demi meraup keuntungan politik di Pemilu 2024, tidak dalam kerangka mengatasi penderitaan dan kerusakan lingkungan akibat proyek hilirisasi," kata Kasman.

"Dipakai atau tidak dipakainya nikel Indonesia oleh Tesla, sama sekali tak berdampak pada pengurangan pembongkaran nikel di Kepulauan Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Sebaliknya, pembongkaran terus berlanjut, mengabaikan derita rakyat dan kerusakan lingkungan yang tak pernah terurus," sambungnya.

Sumber: Suara