Tom Lembong Serang IKN Jokowi: Investor Tanya Untungnya Berapa?

DEMOCRAZY.ID - Sosok Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong tengah menjadi sorotan gara-gara disebut Gibran Rakabuming Raka dalam debat calon wakil presiden 2024. 

Thomas yang dulu merupakan orang dekat Jokowi, sekarang justru kerap berseberangan dengan mantan bosnya itu.

Thomas saat ini menjabat sebagai Co-Captain Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. 

Di dalam posisi itu, mantan Menteri Perdagangan ini kerap mengkritik sejumlah kebijakan Jokowi, salah satunya adalah soal IKN.

Dalam program Your Money Your Vote CNBC di Indonesia pada November lalu, Thomas menuding bahwa proyek IKN tidak transparan dan minim informasi ke publik. 

Menurut dia, minimnya informasi ini membuat para investor ragu untuk menanamkan modalnya di proyek kebanggaan Jokowi tersebut.

"Menurut kami data dan informasi mengenai IKN ini minim sekali yang terbuka ke publik, bahkan banyak investor bilang ke saya, mereka tanya ke pejabat berapa margin keuntungan yang bisa saya dapat kalau saya investasi modal di IKN, katanya tidak ada yang bisa jawab," kata Thomas saat itu.

Menurut Tom, minimnya informasi publik ini disebabkan karena proyek ini tidak direncanakan secara matang. 

Misalnya saja tentang pembentukan UU IKN. Dia mengatakan pembentukan UU tersebut dilakukan secara tertutup dan terburu-buru.

"Proses legislasi untuk meratifikasi UU IKN itu mendadak, tiba-tiba satu hari kita bangun, UU-nya sudah jadi," ujar dia.

Thomas mengatakan karena itu Anies-Muhaimin sangat memperhatikan minimnya partisipasi publik dalam proyek IKN tersebut. 

Dia mengatakan partisipasi publik itu akan diperbaiki apabila Anies-Imin terpilih. Caranya dengan membuka konsultasi publik mengenai IKN.

"Tidak mungkin pemimpin itu mengetahui semuanya, jadi keterbukaan terhadap informasi, terhadap sudut pandang yang berbeda dan perpaduan dari berbagai perspektif yang beda itulah yang menghasilkan kebijakan yang optimal," kata dia.

"Proyek apapun juga itu bisa digas atau direm. Kalau memang sudah jadi UU, kita harus patuh, tapi apakah ini mau digas atau digas secara halus atau menengah atau mau direm. Itu menurut saya harus melalui konsultasi publik," kata Tom melanjutkan.

Sumber: CNBC