Sebut Presiden Boleh Kampanyekan Paslon, Kubu Ganjar Skakmat Jokowi: Nepotisme Makin Kental!

DEMOCRAZY.ID - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mempertanyakan etika Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi yang menyatakan seorang presiden boleh melakukan kampanye di Pemilu 2024.

Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Cyril Raoul Hakim atau akrab disapa Chico, mengatakan, jika Jokowi berkampanye dalam Pilpres maka nuansa nepotisme semakin kental. Pasalnya ada sang putra yakni Gibran Rakabuming Raka yang ikut berkontestasi.

"Tentunya ada semacam etika dan anggapan masyarakat tentang nepotisme dan lain-lain tentunya akan semakin kental apalagi presiden mengampanyekan salah satu paslon yang kebetulan di situ, ada putra kandungnya (Gibran)," kata Chico kepada wartawan, Rabu (24/1/2024).

Ia menyampaikan, secara Undang-Undang memang diperbolehkan seorang presiden berkampanye dan memihak dalam Pemilu. Namun, kembali lagi ia menyinggung persoalan etika yang harus dijaga.

"Terkait pernyataan presiden mengenai bolehnya seorang presiden berkampanye dan memihak kepada salah satu paslon saya rasa memang secara undang-undang diperbolehkan presiden pun bisa memberikan contoh apabila dia seorang incumbent dan juga dia mencalonkan diri kembali artinya dia mengkampanyekan diri dia sendiri artinya apa yang disampaikan pak Jokowi tidak salah secara UU," tuturnya.

Pernyataan Jokowi

Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memihak dan berkampanye, termasuk bagi seorang Presiden. 

Hal itu ditegaskan Jokowi saat ditanya tanggapannya mengenai menteri yang tidak ada hubungan dengan politik justru jadi tim sukses.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Meski bisa ikut kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik atau kampanye.

"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh," kata Jokowi.

Hal senada ditegaskan Jokowi menanggapi pertanyaan bagaimana memastikan tidak ada konflik kepentingan pejabat negara yang ikut kampanye.

"Itu saja yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," katanya lagi.

Sementara itu, ditanya apakah seorang Jokowi memihak atau tidak, Jokowi memberikan jawaban tegas.

"Itu yang mau saya tanya," jawab Jokowi.

Sumber: Suara