Anies: Pemimpin Yang Lahir Dari Kecurangan Tidak Akan Dipercaya Publik

DEMOCRAZY.ID - Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menegaskan bahwa pemimpin yang terpilih karena proses ketidakadilan dan kecurangan dalam pemilu tidak akan dipercayai masyarakat. Anies pun menganalogikan hal itu dengan pertandingan sepak bola. 

Menurutnya, pertandingan yang dimenangi tim dengan bantuan wasit dan penyelenggara turnamen, tentu tidak akan dipercaya.

"Kalau dalam kompetisi sepak bola, yang menang itu karena diuntungkan oleh wasit, diuntungkan penyelenggara, apakah ada yang memercayai dia sebagai pemenang? Tidak. Itu legitimasi moralnya turun," ujar Anies dalam acara Desak Anies edisi ke-19 di Purwokerto, Jawa Tengah, Rabu (24/1).

Oleh karena itu, Anies menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan sosok seorang pemimpin dari proses demokrasi yang adil. 

Sehingga, jalannya pemerintahan bisa berlangsung dengan baik dan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat, bukan segelintir elite.

"Kita ingin pemilu yang legitimasinya kuat, legitimasi moralnya kuat sehingga dia bisa menjalankan pemerintahan dengan baik untuk manfaat kita semua," tandasnya. 

Anies Baswedan Minta Ahli Hukum dan Tata Negara Nilai Sikap Presiden Jokowi

Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan meminta ahli hukum dan tata negara menilai pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai presiden hingga menteri boleh berkampanye dan mendukung salah satu pasangan calon presdien dan wakil presiden di pilpres. 

Ia enggan mengomentari pernyataan itu karena itu tidak bisa dilihat dari sudut pandangnya secara pribadi.

"Kita minta para ahli hukum tata negara untuk menyampaikan apakah ini sesuai aturan apa tidak, jadi bukan pendapat subjektkf saya," ujar Anies disela-sela kampanye akbar di Purwokerto, Jawa Tengah, Kamis (25/11).

Anies menjelaskan negara ini tidak dapat berjalan apabila hanya berlandaskan asumsi pribadi karena Indonesia merupakan negara hukum. 

Oleh karena itu, Anies menekankan negara harus bergerak sesuai hukum yang ada. Bukan didasari atas selera penguasa.

"Itulah sebabnya kenapa kami seriusi menjaga negara ini untuk tetap jadi negara hukum supaya pemegang kekuasaan diatur oleh hukum, bukan hukum diatur penguasa sehingga jadi negara kekuasan," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut Kepala Negara boleh berkampanye dalam pemilu. Seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu.

"Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (Presiden kampanye)," ujar Jokowi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Sumber: MediaIndonesia