Mahfud MD Ungkap ada Beking Ditambang Ilegal, 'Langit Tujuh' Disorot

DEMOCRAZY.ID - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mengungkapkan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) tak semudah apa yang dipikirkan. 

Hal ini merespon solusi Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengenai penyelesaian tambang ilegal di Indonesia dengan pencabutan IUP.

Menurut Mahfud Izin Usaha Pertambangan (IUP) kini banyak mafianya. Bahkan, tak jarang para tambang ilegal ini juga dibekingi oleh oknum aparat dan pejabat.

"Bener cabut saja IUP-nya, nah mencabut IUP itu banyak mafianya, saya sudah kirim tim ke lapangan, sudah putusan MA itu begitu. Bahkan KPK mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak yang ilegal, itu dibekingi aparat dan pejabat," kata dia dalam debat keempat Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, dikutip Rabu (24/1/2024).

Ia pun mencatat setidaknya dalam 10 tahun terakhir ini, terdapat 2.500 tambang ilegal yang ada di Indonesia. 

Kondisi tersebut tentunya telah menyebabkan deforestasi dengan skala yang cukup besar.

"Dalam 10 tahun terakhir terjadi deforestasi 12,5 juta hektar hutan kita, itu jauh lebih luas dari Korsel dan 23 kali luasnya pulau Madura dimana saya tinggal, ini deforestasi dalam 10 tahun," kata Mahfud.

Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan dalam mengatasi persoalan tambang ilegal di Indonesia. 

Pasalnya, kegiatan tambang ilegal di RI mempunyai beking kuat hingga Langit ke Tujuh.

Menurut Fahmi untuk memberantas tambang ilegal, harus ada komitmen kuat dari Presiden Jokowi untuk memberantas oknum-oknum tersebut. 

Mengingat di langit ke Tujuh ini terdapat banyak sekali pihak yang terlibat.

Ia pun menceritakan pengalamannya sewaktu dirinya menjadi Tim Anti Mafia Migas, pada saat itu cukup sulit untuk membubarkan Petral karena menjadi tempat suburnya praktik mafia migas. 

Namun ketika Jokowi setuju untuk membubarkan Petral, maka, perusahaan tersebut akhirnya bubar.

"Petral ini sangat powerfull kemudian Jokowi setuju untuk dibubarkan kemudian dibubarkan. Petral tanpa endorse Presiden tidak mungkin dibubarkan. SBY gak mampu bubarkan itu nah Jokowi harus tunjukkan illegal mining yang merugikan negara dan mengganggu proses hilirisasi ini saya kira saatnya lah sekali lagi Jokowi mengatakan ini harus diberantas," kata Fahmi kepada CNCB Indonesia, dikutip Rabu (24/1/2024).

Sementara itu, Ketua Umum Perhapi, Rizal Kasli menilai pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) menjadi salah satu solusi dalam mengatasi menjamurnya tambang ilegal di Indonesia. 

Mengingat selama ini tidak ada lembaga yang khusus menangani penegakan hukum terkait tambang ilegal.

"Kementerian ESDM dalam hal ini kita bicara dengan Dirjen Minerba ya itu hanya mengurusi tambang yang berizin, Dirjen Gakkum ini pemerintah bisa masuk untuk menertibkan tambang tambang yang tidak berizin," kata dia.

Sumber: CNBC