KIP Ingatkan Jokowi: Silakan Ambil Cuti dan Terbuka Jika Ingin Turun Kampanye

DEMOCRAZY.ID - Komisi Informasi Pusat (KIP) RI mengingatkan agar Presiden Jokowi terbuka kepada publik jika hendak ambil cuti untuk ikut kampanye di Pilpres 2024. 

Wakil Ketua KIP, Arya Sandhiyudha, hak kampanye yang dilindungi oleh undang-undang menuntut adanya keterbukaan informasi tersebut.

“Yang disampaikan Pak Presiden Jokowi, beliau dan/atau pejabat publik boleh berkampanye, itu ada prasyaratnya sehingga tidak mengabaikan aturan. Dalam kapasitas kami di KIP hanya mengingatkan dalam aspek keterbukaan informasi publik," kata Arya dilansir Antara, Kamis (25/1).

Presiden, kata Arya, bisa saja ikut berkampanye dan memihak namun dengan catatan setelah permohonan cutinya disampaikan resmi secara tertulis. 

Permohonan itu tak bisa hanya diucapkan secara lisan saja dan harus diinformasikan kepada publik secara terbuka.

"Cuti tersebut mesti tertulis disampaikan dan ditembuskan kepada badan publik terkait seperti KPU dan Bawaslu, serta disampaikan terbuka kepada khalayak umum sebagai informasi publik terbuka,” jelasnya.

KPU dan Bawaslu, lanjut Arya, juga harus ikut membantu sosialisasi dan mengawasi jika ada pejabat publik yang berkampanye sehingga kepercayaan publik bisa tetap terjaga. 

Selain itu mereka juga bisa memastikan fasilitas jabatan dan seluruh fungsi penyelenggaraan negara serta pemerintahan tidak disalahgunakan.

"Ada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu, yang kami serahkan bagaimana sosialisasi dan pengertian mendetailnya kepada kolega KPU dan Bawaslu agar presiden dan/atau pejabat publik tersosialisasi dengan baik mengenai peraturan ini," tegasnya.

PDIP Sudah Lama Prediksi Jokowi Akan Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak

PDIP telah lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan menyebut sebagai presiden, ia tak dilarang ikut berkampanye atau memihak dalam pemilu. 

Pernyataan ini diucapkan oleh Jokowi saat menanggapi soal menteri yang berkampanye.

"Sudah diprediksi lama," kata Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, usai menonton teater lakon Musuh Bebuyutan di Taman Budaya Yogyakarta (TBY), Kota Yogyakarta, Rabu (24/1).

Karena itulah, kata Hasto, ia tak terkejut dengan pernyataan Jokowi tersebut. Ia hanya berharap Jokowi bisa menjalankan tugasnya di akhir jabatannya sebagai presiden.

"Tidak [kaget], hanya sebelumnya kan kami berdoa berharap bahwa beliau dapat menjalankan legacy-nya sebagai pemimpin," tegasnya.

Pernyataan Jokowi itu sebenarnya juga sempat disindir dalam pagelaran pentas malam ini. Menurut Hasto, hal itu adalah cara budayawan dalam menyampaikan sebuah kritik.

"Ya itu adalah para budayawan ketika menyampaikan kritik itu sesuatu yang otentik sesuatu yang berasal dari rakyat di mana rakyat mengharapkan namanya pemimpin itu harus membawa payung perlindungan keadilan bagi semua tanpa pernah membeda-bedakan," ucap Hasto.

Ia menilai akan ada banyak sentimen negatif atas pernyataan Jokowi tersebut. 

Mulai dari kalangan politisi, kelompok pro-demokrasi, akademisi, hingga mahasiswa dan masyarakat sipil.

"Dan dari kalangan yang mendambakan agar pemilu bisa berjalan dengan fair ternyata menimbulkan suatu sentimen yang kurang positif di dalam tradisi kepemimpinan untuk demokrasi kita," tuturnya.

Untuk itu, Hasto menyebut, sesuai dengan perintah konstitusi, seorang kepala negara harus bisa melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 

Presiden juga harus bisa mengedepankan kepentingan dan kebebasan rakyat untuk memilih calon pemimpin selanjutnya.

"Sehingga kekuasaan bukan dikedepankan tetapi ide gagasan dan track record dari pemimpin yang seharusnya dapat diangkat oleh pemimpin nasional kita," tutup Hasto.

Sumber: Kumparan